Brigjen TNI M. Naudi Nurdika Pamit Dan Mohon Diri “Lanjutkan, Pelihara Dan Tingkatkan Kinerja Korem 044/Gapo”

Palembang - Komandan Korem 044/Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika S.I.P., M.Si, M.Tr (Han) memberikan pengarahan terakhir sekaligus pamit dan mohon diri kepada seluruh prajurit, PNS dan Persit KCK jajaran Korem 044/Gapo, bertempat di Balai Prajurit Korem 044/Gapo, Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, Senin (6/11/2023).

Suasana haru terlihat saat Brigjen TNI M. Naudi Nurdika beserta istri Ny. Rika Naudi Nurdika berpamitan kepada seluruh warga Korem 044/Gapo. Pati bintang satu ini pamit undur diri untuk melanjutkan tugas dan jabatannya sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Selain diselenggarakan secara tatap muka langsung, acara pengarahan serta pamitan Danrem 044/Gapo masa jabatan 2021-2023 ini juga diselenggarakan melalui video conference.

“Secara pribadi dan atas nama komando, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dan dharma bakti yang diberikan selama saya menjabat sebagai Danrem 044/Gapo” ucapnya. 

Lanjutnya “Permohonan maaf yang tulus kepada seluruh Prajurit, PNS dan Persit KCK Korem 044/Gapo, apabila selama saya menjabat terdapat tutur kata serta Tindakan yang menyakitkan. Tapi yakinlah, semua kebijakan yang saya lakukan itu, semata – mata demi kemajuan Korem 044/Gapo”.

“Saya titip Korem 044/Gapo, lanjutkan dan tingkatkan hasil kinerja yang telah dicapai. Semoga Korem 044/Gapo menjadi lebih maju” Tutupnya.

(Cha)

Sumber : Rilis Penrem 044/Gapo

Share:

Baca Lagi

2 Balon Walikota Palembang Saling Adu Gagasan Di Acara Political Series IV, Unsri Indralaya

Palembang - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang bersama Televisi Republik Indonesia (TVRI) menggelar acara Political Series IV, yaitu Bincang Bakal Calon (Balon) Walikota Palembang 2024-2029, dengan tema "Mau Dibawa Kemana Kota Palembang".

Dalam acara Political Series IV tersebut di ikuti oleh 2 (Dua) Bakal Calon Walikota Palembang, Charma Afrianto, SE dan Yudha Pratomo Mahyudin, S.T., M.Sc., Ph.D yang beradu ide dan gagasan dipandu oleh Moderator Nur Harisyah Pertiwi.

Kota Palembang termasuk salah satu Kota tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih banyak meninggalkan permasalahan.

Charma Afrianto salah satu Bakal calon Walikota Palembang kepada awak media menyampaikan, menghadapi Indonesia maju 2045, dalam acara Political Series IV dirinya telah menyampaikan gagasan-gagasan secara mendasar dalam menyikapi kondisi Kota Palembang sekarang ini.

Pondasi bisa dimulai dari tahun ini 2023 dan kemudian dituntaskan oleh Pj hingga tahun 2025. Selanjutnya tugas pemimpin kedepannya 2025 selama 20 tahun berjalan hingga 2045, yaitu menanamkan pondasi-pondasi pembangunan yang tepat, sehingga bonus demografi 2045 anak-anak muda tidak menjadi sampah peradaban, melainkan menjadi potensi besar untuk menuju Palembang Kota hijau dan Smart City.

Hal ini dengan cara politik anggaran yang berpihak pada beberapa lini sektor seperti, sektor pembangunan infrastruktur yang berbasis pada perairan sungai Musi, kemudian mendirikan pondasi pendidikan dasar sampai ke anak muda dan pembangunan pasilitas umum yang tepat untuk masyarakat dalam menghadapi Palembang Smart City 2045.

"Saya mengapresiasi acara ini, dan saya tidak segan-segan untuk mengajak anak-anak muda berpikir, terutama mencintai budaya", ujar Charma Afrianto yang merupakan Ketua Umum DPP Gencar Indonesia, kepada awak media, Senin (06/11/23), bertempat di Kampus UNSRI Indralaya.

Lanjut kata Charma Afrianto, "kita harus merasa memiliki Kota Palembang dan kita kampanyekan terus mulai hari ini bahwa, Palembang adalah saya dan saya adalah Palembang yang aman dan nyaman, tentunya ini juga harus punya semangat yang dimotori oleh Pemerintah Kota dan semua elemen anak bangsa. Tentunya ini tidak main-main, kalau Palembang sudah tertanam aman dan nyaman, investor akan mudah masuk dan percaya dalam membangun Kota Palembang", pungkasnya.

Dalam acara tersebut turut menghadirkan Dosen Fisip UNSRI Palembang DR. Ir. H. Abdul Nadjib, MM, Ferdiansyah Rivai, SIP., MA dan Ketua Umum BEM Fisip Unsri M.Ryan Pratama.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Political Series IV Bincang Bakal Calon Walikota Palembang 2024-2029, Tema : Mau Dibawa Kemana Kota Palembang.?

Palembang -  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang bersama Televisi Republik Indonesia (TVRI) menggelar acara Political Series IV , yaitu Bincang Bakal Calon Walikota Palembang 2024-2029, dengan tema "Mau Dibawa Kemana Kota Palembang".

Bertempat di Kampus UNSRI Indralaya, Senen (06/11/23), dalam acara Political Series IV tersebut di ikuti oleh 2 (Dua) Bakal Calon Walikota Palembang,  Yudha Pratomo Mahyudin, S.T., M.Sc., Ph.D dan Charma Afrianto. SE serta dipandu oleh Moderator Nur Harisyah Pertiwi.

Kota Palembang termasuk salah satu Kota tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih banyak meninggalkan permasalahan.

Hal ini menurut Yudha Pratomo, dihadapan awak media memaparkan, banyak permasalahan Kota Palembang baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur.

Permasalahan infrastruktur diantaranya pembangunan jalan, trotoar, ruang terbuka Hijau, sungai Musi, anak sungai Musi, Fasilitas umum dan lainnya, sedangkan non infrastruktur misalnya masalah integritas, dalam hal ini menurutnya, bagaimana sekarang bisa membuat Pemerintahan yang baik, karena sehebat-hebatnya program yang sifatnya infrastruktur kalau tidak dijaga dengan integritas maka akan tidak maksimal.

"Inikan mau Pileg, ya ?, kalau masyarakat integritasnya masih memikirkan "Wani Piro" ya kita akan menghasilkan pimpinan yang bukan berdasarkan meritokrasi", ujar Yudha Pratomo.

Lanjut kata Yudha Pratomo, "disini kita akan mencari pimpinan yang berkualitas,  berpendidikan tinggi, punya niat yang baik dan punya kompetensi dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada", jelasnya.

Disinggung terkait pengangguran di Kota Palembang, Yudha Pratomo membeberkan, pengangguran di Kota Palembang ada 2 kategori, yaitu disisi eksternal dan internal.

Menurutnya, disisi eksternal Kota Palembang harus mendapatkan investasi dari luar, karena Pemerintah tidak akan mampu membuka lapangan kerja.

"Yang mampu bikin lapangan kerja itukan investor, seperti pembangunan pabrik, restoran dan sebagainya, nah, !! permasalahannya bagaimana caranya investor itu mau masuk ke Kota Palembang dan itupun mereka minta kepastian hukum, keamanan dan sebagainya, itu yang harus kita kedepankan", terangnya.

Untuk dari sisi internal sendiri, imbuh Yudha Pratomo, disini harus mendorong anak muda yang populasinya lebih dari 50 persen untuk tidak menjadi pegawai, akan tetapi membuka usaha-usaha, dimana anak muda sebagai enterpreneur dapat menciptakan dan menyerap tenaga kerja.

Dalam acara tersebut turut menghadirkan Dosen Fisip UNSRI Palembang DR. Ir. H. Abdul Nadjib, MM, Ferdiansyah Rivai, SIP., MA dan Ketua Umum BEM Fisip Unsri M.Ryan Pratama.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Aksi Solidaritas Bela Palestina, P3S Indonesia Terjunkan Puluhan Anggota

Palembang - Massa Aksi Damai Bela Palestina yang terdiri dari 75 Ormas, OKP dan elemen masyarakat membanjiri Bundaran Air Mancur, Masjid Agung Palembang, Jumat (03/11/23).

Kehadiran ribuan massa tersebut sebagai bentuk dukungan atas kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina yang sampai saat ini masih di jajah oleh Negara Israel.

Diantara Ke-75  para Ketua Ormas dan OKP yang hadir,  salah satunya Efsyah R.H Ketua Umum Ormas Persatuan Putra Putri Sriwijaya (P3S) Indonesia, didampingi Kabid Organisasi Bang Pasaribu bersama Sekretaris Maradona, kepada awak media menyampaikan, dirinya mendukung penuh perjuangan kawan - kawan di Palestina. 

"Sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, kami menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia agar tidak membeli Produk-produk dari Negara Israel, dalam artian mari kita boikot Israel dalam bentuk perekonomian", ujar Efsyah atau yang biasa dipanggil Acek .

Masih kata Efsyah, Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih mencintai kemerdekaan. 

"Untuk sementara ini kami hanya bisa Berdoa dan memberikan dukungan terhadap Palestina, namun jika di butuhkan, dalam aksi damai hari Jumat berikutnya, kami akan mengerahkan massa lebih banyak lagi", tegas Efsyah.

Selain Ormas P3S Indonesia, turut hadir Ormas-ormas lainnya seperti, Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesia, Laskar Merah Putih (LMP), Bung Baja, Bang Japar,  Cakar Sriwijaya Sumsel dan lainnya.

(Pewarta : Cha/Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Sepakat Tutup Judi Togel dan Tembak Ikan, 25 Kepala Desa Bertanda Tangan, Ini Alasannya!...

TAPUT SUMUT - Dalam upaya menciptakan keamanan dan  kenyamanan di tengah masyarakat,  sebanyak 25 kepala desa di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, berikan dukungan pada Polres Taput sepakat untuk menutup segala pejudian jenis Togel (Toto Gelap) dan tembak ikan.

Kesepakatan tersebut ditanda tangani sebanyak 25 kepala Desa se- Kecamatan Sipahutar: 

1. Kepala Desa Onan Runggu I Lalo Simanjuntak.

2. Kepala Desa Onan Runggu II Tunggul Silintoga.

3. Kepala Desa Onan Runggu III Sarman Simanjuntak.

4. Kepala Desa Onan Runggu IV Sampe Simanjuntak.

5. Kepala Desa Sabungan Nihuta I Radot Partomuan Simanjuntak.

6.. Kepala Desa Sabungan Nihuta II Peledin Simanjuntak.

7. Kepala Desa Sabungan Nihuta III Pangeran Simanjuntak.

8. Kepala Desa Sabungan Nihuta IV Partomuan Simanjuntak.

9. Kepala Desa Sabungan Nihuta V Rahuddin Simanjuntak.

10. Kepala Desa Tapian Nauli I Tokiama Patdede.

11. Kepala Desa Tapuan Nauli II Linjon Simangunsong.

12. Kepala Desa Tapuan Nauli III Pande Pardede.

13. Kepala Desa Sipahutar I Carles Silitonga Spd.

14. Kepala Desa Sipahutar II Desadan Silitonga.

15. Kepala Desa Sipahutar III Bernando Silitonga.

16. Kepala Desa Siabalabal I Krisno Tampubolon.

17. Kepala Desa Suabalabal II Saut Tampubolon.

18. Kepala Desa Siabalabal III Amos Tampubolon.

19. Kepala Desa Siabalabal IV Viktor Panjaitan.

20. Kepala Desa Siabalabal V Kidel Pardede.

21. Kepala Desa Siabalabal VI Hemat Napitupulu.

22. Kepala Desa Aek Nauli I Rudi Hartono Panjaitan.

23.Kepala Desa Aek Nauli II Hendrik Siahaan.

24. Kepala Desa Aek Nauli III Moga Silitonga.

24.Kepala Desa Aek Nauli IV Armin Panjaitan.

Mewakili salah satu Kepala Desa yaitu Pangeran Simanjuntak Kepala Desa Sabungan Nihuta III, melalui testimoninya menyatakan, bahwa kami para Kepala Desa sepakat untuk membuat kesepakatan tersebut.

Hal ini membuktikan, bahwa kami mewakili masyarakat, tidak ingin perjudian meraja lela dikalangan masyarakat.

Secara nyata kita tahu bersama, bahwa judi itu akan merusak mental, moral khususnya perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu kita tidak mau masyarakat hancur akibat dari pengaruh- pengaruh perjudian yang ada.

Namanya judi yang terorganisir seperti togel para pemain tidak pernah menang. Kehancuran yang selalu tersedia.

Sehubungan dengan nota kesapakatan itu, saya mewakili Kepala Desa memberikan apresiasi atas tindakan oleh pihak kepolisian khususnya Polres Taput yang melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku perjudian.

“Apalagi warga Sipahutar yang turut sebagai pelaku. Kami mendukung penuh atas penindakan dari pihak polres Taput dan Polsek Sipahutar,” terang Pangeran.

Golmen Lumbanraja

Post: ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Sampaikan Aspirasi, Mahasiswa Pemuda Sumsel Dan HMI Cabang Palembang Temui Kapolda Sumsel

Palembang - Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatra Selatan (Sumsel) dan HMI cabang Palembang, Jumat (3/11/2023). 

Aksi demo yang dilakukan ini tidak lain terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel, oleh Polda Sumsel di sejumlah wilayah. 

Bahkan Kapolda Sumsel mendengarkan tuntutan para pendemo hingga langsung menemui para pendemo yang mendesak untuk mundur dari jabatannya karena, dinilai pendemo tak mampu menuntaskan persoalan Karhutla di Sumsel.

Pada aksi demo hari ini, tampak mahasiswa langsung masuk ke halaman Mapolda Sumsel untuk menemui Kapolda secara langsung. Kedua belah pihak juga berdialog mengenai penanganan Karhutla.

Sama halnya dengan demo yang dilakukan pada Selasa (31/10/2023) lalu menuntut Kapolda untuk bertanggung jawab atas Karhutla yang terjadi di wilyah Sumsel, dan menuntut beberapa perusahaan yang diduga dengan sengaja membakar lahan.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK mengatakan, bahwa pihaknya menerima mahasiswa yang melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya. 

"Kita menerima aspirasi mahasiswa, setelah kita mendengarkan orasi dari mahasiswa apa yang menjadi keresahan mereka,” ujarnya kepada wartawan. 

Namun orang nomor satu di Mapolda Sumsel itu menyayangkan sikap mahasiswa yang tidak mau masuk ke dalam Gedung Mapolda untuk berdiskusi dan duduk bersama. 

"Kita sangat menyayangkan sikap mahasiswa, bila masuk ke dalam bersama media, kita bisa menjelaskan lebih komprehensif langkah yang sudah dilakukan bersama pemerintah Sumsel, para tokoh masyarakat dalam penanganan Karhutla," katanya. 

Menanggapi tuntutan mahasiswa yang menginginkan pihaknya menangani serius dan menangkap korporasi yang terlibat dan menjadi kasus karhutla, ia menilai ini akan menjadi kontrol sosial. 

"Ini akan jadi social control. Anggota turun ke lapangan tidaklah mudah, harus cek TKP, ada yang satu minggu disana serta berjibaku memadamkan api," akunya. 

Pihaknya menjelaskan jika sudah ada 54 orang dan satu korporasi yang menjadi tersangka. "Kami sudah menangani 32 LP ada 54 tersangka yang ditetapkan, bahkan ada yang tertangkap tangan dan mengaku diupah untuk membakar lahan sebesar Rp300 ribu. Sementara itu juga ada satu korporasi SPDP-nya sudah diserahkan ke Kejati Sumsel," bebernya.

Sementara itu, Kordinator Aksi, Adi Syawal Diansyah mengatakan, bahwa ada lima perusahaan yang terindikasi membakar lahan dan tidak kunjung diproses secara hukum.

"Kita duga beberapa perusahaan tersebut menjadi biang Karhutla dan kami menuntut kepada Kapolda untuk bertanggungjawab, karena perusahaan tersebut sudah memasuki unsur pidana,” jelasnya. 

Meski tuntutan telah diterima oleh Kapolda Sumsel, pihaknya akan melanjutkan aksi ke Pemerintah Pusat mengenai karhutla di Sumsel.

"Kami akan melanjutkan pergerakan ini ke pusat untuk melaporkan insiden ini ke Presiden RI, sesuai dengan statement Presiden saat terjadinya karhutla di wilayah ini yang bertanggungjawab adalah Kapolda maka kami meminta dan menagih janji itu," tandasnya.

(Chairuns)

Sumber : Rilis Polda Sumsel 

Post: ReformasiRI 

Share:

Baca Lagi

Hardaya: Apresiasi Gerakan Kontrol Sosial, Mari Dukung Pj Bupati Banyuasin

Hardaya: Apresiasi Gerakan Kontrol Sosial, Mari Dukung Inovasi Pj Bupati Banyuasin

Palembang - Hardaya selaku Aktivis Sumsel juga merupakan Pemuda Banyuasin atau sering disapa Kak HarryDay ini, memberikan Apresiasi atas Kritik-kritik Positif  dari gerakan kontrol sosial Aktivis di Kabupaten Banyuasin hari. Kamis, (02/11/2023).

Hardaya mengatakan, dimungkinkan adayan Directed Contact Change atau sebuah perubahan dibawa sengaja oleh outsider sehingga terdapat suatu ide baru ataupun cara baru, dalam kontek ini, tentu untuk kemakmuran masyarakat juga. "Sekali lagi, kita bangga masih ada masyarakat yang sayang dan cinta dengan Bumi Sedulang setudung". Katanya

Kendati demikian sambung Hardaya, Besar harapan saya agar sahabat-sabat kontrol sosial dan Masyarakat kedepannya dapat mendukung apa yang menjadi Visi-misi program kerja Pj Bupati Banyuasin Bapak H. Hani Syopiar Rustam, dalam melanjutkan dan menuntaskan program kerja dari bapak H. Askolani terdahulu.

Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip Good Governmence adalah kerjasama dan komunikasi. Tentu dengan dukungan para sahabat dan para senior semua melalui komunisi yang baik sehingga apa yang menjadi INOVASi terwujud sesuai harapan semua. 

MARI kita dukung INOVASI Pj Bupati H. Hani Syopiar Rustam untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

"Tidak ada perubahan tanpa adanya inovasi, dan inovasi berarti penyempurnaan, adaptasi, dan proses penyesuaian ke arah yang lebih baik". Tandas Hardaya. (Gta)

Post: ReformasiRI 

Share:

Baca Lagi

Ini Manfaat Program "Sosis Landak Nasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin" Bukti Sinergitas APIP dengan!...

Banyuasin - Inspektorat Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Kepolisian Resor Banyuasin, Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan Kegiatan Sosialisasi Tips Efektif Pemberian Keterangan AHLI Bagi Auditor Inspektorat Kabupaten Banyuasin (11 Oktober 2023) dan dilanjutkan dengan Kegiatan Simulasi Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pemberian Keterangan AHLI Bagi Auditor Inspektorat Kabupaten Banyuasin (27 Oktober 2023).

Kedua Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program aksi perubahan yang digagas oleh Irban Investigasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin Sdr. Ali Mukhtar, SP. M.Si, melalui Aksi Perubahannya yang berjudul PENINGKATAN KUALITAS AUDITOR DALAM PEMBERIAN KETERANGAN AHLI MEMLAUI PROGRAM “SOSIS LANDAK NASI” DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN.

"Pada Kegiatan Sosialisasi ini Tips Efektif Pemberian Keterangan AHLI hadir sebagai narasumber adalah Kepala Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Nofita Dwi Wahyuni, SH. MH.), Kasi Pidsus Kejari Banyuasin (Hafis Munadi, SH) dan Kanit Tipikor Polres Banyuasin (Iptu. M. Fachri Persada Putra, S,Tr.K., M.Si). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Inspektorat Kabupaten Banyuasin dan dihadiri oleh seluruh Irban dan Auditor Inspektorat Kabupaten Banyuasin," ungkapa Ali Mukhtar.

Pada kegiatan kedua, Simulasi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu di Ruang Sidang Utama (Cakra). Bertindak selaku hakim ketua pada simulasi peradilan tersebut adalah Ketua Pengadilan Pangkalan Balai dan sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Banyuasin Sdr. Yophi Misdiana, SH serta bertindak selaku Penasehat Hukum adalah Windy Yolandini, SH dan Ashar SH. 

Lebih lanjut Ali Mukhtar berharap kegiatan ini 

Diharapkan kegiatan simulasi peradilan ini akan menjadi agenda rutin yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin setiap tahun dengan dukungan dan support dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Kejaksaan Negeri Banyuasin. "sehingga dapat menciptakan auditor-auditor yang handal dan berkualitas dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penugasan pemberian keterangan AHLI". Tandas Ali Mukhtar. (Kamel)

Post: ReformasiRI 

Share:

Baca Lagi