PROGAN Deklarasi Menyatakan Dukungannya Terhadap Capres Dan Cawapres Prabowo-Gibran 02

Palembang - Pro Gerakan Nasional (PROGAN) resmi bergabung menjadi Relawan Prabowo- Gibran 02. Hal ini di buktikan dengan acara deklarasi sebagai pernyataan memberikan dukungan terhadap Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran 02, di Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Gibran, Jl. Sukawinatan, pada Kamis (01/02/24).

Usai acara, Ketua Umum Aliansi Relawan Nasional (Arenas) Prabowo 08, Guruh Hermawan menyampaikan, dirinya selalu menerima setiap orang yang mau bergabung untuk menjadi Relawan Prabowo-Gibran.

Dia juga mengatakan di Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri mempunyai target 70% suara walaupun sampai saat ini belum tercapai, namun dirinya akan berusaha terus bersama relawan yang ada.

Menurutnya, ini bisa dilihat dari relawan yang terbentuk pada tanggal 7 (Tujuh) ada beberapa daftar relawan yang menetapkan akan kerja Politik di luar Partai.

"Kami netral untuk relawan-relawan Prabowo-Gibran, dan kami optimis Prabowo-Gibran akan maju 1(Satu) putaran", ujar Guruh, melanjutkan.

"Kami juga berharap nantinya akan ada relawan-relawan dari Capres lainnya untuk bergabung mendukung Prabowo-Gibran", tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PROGAN Sumsel, Indra Setiawan menambahkan, dirinya merasa senang bisa bergabung menjadi relawan Prabowo-Gibran, selain itu dia juga akan berusaha bekerja keras untuk memenangkan Prabowo-Gibran 02 maju 1 (Satu) putaran.

Disinggung awak media, apa alasan PROGAN pindah menjadi relawan Prabowo-Gibran,???

"Ya' kami pindah mendukung Prabowo-Gibran karena tertarik pada paparan beliau (Prabowo) terkait Visi dan Misinya yang disiarkan melalui TV Nasional", ucapnya.

Masih kata Indra Setiawan, untuk anggota PROGAN sendiri sudah ada tersebar di 17 Kabupaten/Kota se Sumsel. Sebagai bentuk dukungan, dirinya akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan, hal ini tentunya akan menyesuaikan dengan program beliau (Prabowo) yang pastinya maju 1(Satu) putaran.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Warga Hendak Demo Di Kantor PT. PLN Unit Merah Mata, Mendadak Batal, Ada Apa ???

Banyuasin - Cemburu sosial terkait rekrutmen karyawan, PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) warga lokal Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin hendak lakukan Demo Aksi Damai.

Namun, demo yang akan berlangsung di Kantor PT. PLN Unit Merah Mata tersebut batal di lakukan, karena atas kesepakatan warga dan pihak PT. PLN lebih memilih bermediasi di Kantor Kepala Desa (Kades) Merah Mata, Jl. Krio Rozali, Dusun I, Balimakmur, Banyuasin.

Ikut hadir dalam acara mediasi tersebut diantaranya, Kades Desa Merah Mata Seftian, S.IP, Kades Pulau Borang Adi Tiawarman, Tokoh Masyarakat Kamsin, S.IP, dan Ketua BPD Mulyono.

Dari pihak PT. PLN yang hadir diantaranya, Kepala Unit Merah Mata Immer Tonagar, K3 Sektor Kramasan Rudi Binur, K4 Unit UPL Merah Mata Fatoni dan Lider PT. Nawakara Perkasa Nusantara Abdal Shalim di saksikan oleh Babinsa dan Babinkantibmas beserta warga setempat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mulyono kepada awak media menyampaikan, selama ini masyarakat Desa Merah Mata kurang mendapat perhatian dari PT. PLN maupun pihak vendornya.

Dalam hal ini, menurut Mulyono, para pekerja atau karyawan PT. PLN semua berasal dari luar daerah Merah Mata, dan untuk warga lokalnya sendiri lebih kurang hanya 15% yang di pekerjakan.

"Kemaren ada penerimaan scurity PT. PLN sebanyak 5 orang, namun itu dari luar Desa Merah Mata semua, makanya terjadi gejolak di masyarakat", ujarnya, pada Kamis (01/02/24).

Saat disinggung awak media, dalam mediasi tersebut ada pembicaraan untuk menjadi pekerja atau karyawan PT. PLN itu ada dugaan harus menggunakan uang.

"Itu kabar angin ya, saya kurang tahu tentang itu. Namun masalahnya ini sudah bukan rahasia umum lagi", kata Mulyono menjelaskan.

"Banyak terdengar di masyarakat, bahwa sudah lama dugaan praktek untuk menjadi pekerja/karyawan di PT. PLN atau Vendornya, itu harus menggunakan uang, namun saya belum bisa membuktikannya secara real", imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kades Pulau Borang Adi Tiawarman mengungkapkan, dalam pertemuan antara warga dan pihak PT. PLN (mediasi) belum ada kesepakatan. Menurutnya, hal ini akan berlanjut dalam pertemuan berikutnya dengan melibatkan semua vendor dari PT. PLN Unit Merah Mata tersebut.

Dirinya berharap, dengan pertemuan berikutnya nanti, mudah-mudahan dalam diskusi ditemukan solusi antara warga dengan pihak PT. PLN. Sebagai pihak pemerintah desa dirinya hanya mengawasi dan menengahi agar tidak terjadi konflik antara warga dengan pihak PT. PLN Unit Merah Mata itu sendiri.

"Warga Pulau Borang yang bekerja di PT. PLN Unit Merah Mata hanya 2 orang, itupun sebagai scurity, sedangkan jumlah pengangguran di Desa kami semuanya mencapai 75%", kata Adi Tiawarman menjawab pertanyaan awak media.

Sementara itu, Immer Tonagar saat hendak di wawancarai, dirinya bergegas cepat masuk kedalam mobil guna menghindar dari kejaran awak media. 

"Maaf saya masih ada acara ketempat lain, untuk masalah ini bukan kapasitas saya untuk memberikan statement", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Bertempat Di SMAN 9 Palembang, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Gelar Kegiatan Reses Tahap Pertama

Anggota DPRD Sumsel menggelar reses tahap I Dapil I (Kecamatan IB I, IB II, Bukit Kecil , Gandus , SU I , SU II , Kertapati, Plaju, Jakabaring) di SMAN 9 kota Palembang di Jalan Mataram, Kertapati, Rabu (31/1/2024).

Hadir dalam reses tersebut Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dari Fraksi Partai Golkar selaku koordinator reses, Mgs Syaiful Padli dari Fraksi PKS, H Chairul S Matdiah dari Fraksi Demokrat, Kartak SAS dari Fraksi PKB, Ir Yudha Rinaldi dari PDI Perjuangan serta Prima Salam dari Partai Gerindra dan Kepala Sekolah SMAN 9 Hamdani beserta para guru dan para siswa/siswi.

Mgs Syaiful Padli sempat menyampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dan Rapat dengan Diknas Sumsel dimana SMA negeri yang ada di seberang ulu kota Palembang cuma ada ada dua yaitu SMAN 19 di Jakabaring dan SMAN 9 di Jalan Mataram, Kertapati. Lalu di Plaju ada SMAN 4 dan SMKN 8.

“Jadi di seberang Sungai Musi, ulu ini ada 3 SMAN , 1 SMKN dan 20 SMAN ada di Seberang Ilir sedangkan jumlah penduduk di seberang ulu dan seberang ilir ini hampir sama ,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung dia, harus jadi kajian Pemprov Sumsel dan pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak Diknas Sumsel.

“Kata Diknas Sumsel kalau ada tanah kosong yang bisa dikelola oleh pemerintah insya Allah bisa dibuat unit sekolah baru, karena tidak tertampung lagi. Apalagi PPDB 2024 besok sudah mulai ,”bebernya.

Dalam kesempatan tersebut Syaiful Padli juga menjelaskan soal bantuan dana untuk sekolah dan siswa langsung dari pemerintah hingga peluang di tahun 2024 ada formasi untuk Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administrasi Sekolah untuk diangkat menjadi tenaga PPPK.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati menambahkan kondisi SMAN 9 sudah baik.

“Kami DPRD Sumsel dari dapil walaupun sekolah ini bagus tetap kami menganggarkan SMAN ini agar lebih bagus lagi , tahun ini ada rehab mungkin nanti di kelas Felicia itu yang harus di fokuskan, nanti Diknas yang akan menindaklanjutinya,” tuturnya.

Sedangkan siswa SMAN 9 Palembang Akbar dan Felicia sempat meminta anggota DPRD Sumsel memperbaiki sekolah SMAN 9 karena masih ada kelas yang rusak dan agar fasilitas sekolah mereka bisa sama dengan sekolah lain di Palembang.

Kepala Sekolah SMAN 9 Hamdani mengapresiasi kedatangan anggota DPRD Sumsel tersebut.

“Saya berharap dengan kedatangan anggota DPRD Sumsel kondisi SMAN 9 Palembang semakin baik lagi,”  tandasnya.

(Rilis : Sandy)

Share:

Baca Lagi

Lebih Dekat Bersama Masyarakat H. Achmad Hafiz Tohir Kunjungi Wilayah 29 Ilir

Palembang - H.Achmad Hafisz Tohir Caleg DPR RI dari Partai PAN No urut 1 mengunjungi masyarakat Palembang khususnya wilayah kelurahan 29 Ilir, Kecamatan IB II jalan sungai tawar, selasa (30/01/2023) sekira pukul 17 : 00 WIB 

Dalam kesempatan tersebut Caleg H.Achmad Hafisz Tohir di dampingi Caleg DPRD Kota Palembang KGS.A.Faqowini menyampaikan bahwa tujuannya ke sini untuk membuktikan bahwa Faqowini ini adalah murni kader PAN yang mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat DPRD di wilayah ini, apalagi semua masyarakat sudah mengetahui siapa kita dan Kita menyambut ini sebagai suatu kontestansi politik yang harus juga melibatkan Stake holder artinya masyarakat penyelengara dan lain sebagainya.

Lanjutnya, pemilu yang sukses itu lahir datangnya tidak dari kita sendiri tentunya dari masyarakat mulai dari pers, media sosial, keamanan dan mungkin juga penyelenggara pemilu oleh sebab itu kami juga tadi menunda mulai dari Bawaslu dan sebagainya, Polsek juga hadir agar kita memperlihatkan bahwa pesta demokrasi itu tidak seperti yang di umumkan penuh dengan keributan trik dan intrik yang buruk, kita tadi memberikan pendidikan kepada masyarakat apa itu berdemokrasi, jelasnya.

Apa bila kita ada keinginan kemudian tidak sampai kepada pemimpinnya berarti yang salah adalah wakil rakyatnya.

Seperti diketahui, di dapil wilayah ini ada 10 (sepuluh) kursi dan kami berencana untuk merebut 2 (dua) kursi dari 10 (sepuluh) kursi, sehingga mau tak mau saya minta para caleg bekerja keras dan kerja extra kuat karena sesama caleg di antara partai sangat kuat, ujarnya.

Sementara, partai PAN menargetkan untuk DPR RI dapil I dua kursi dan dapil II targetnya 2 kursi untuk DPRD Provinsi targetnya 10 kursi dan DPRD Kota Palembang dari 6:kursi menjadi 8 kursi.

Ia juga menambahkan, terkait pembangunan Tol Betung yang saat ini belum juga selesai, rencananya kita akan mengganti dari kontraktor swasta menjadi kontraktor negeri, dikarenakan kontraktor swasta tidak menggunakan APBN sehingga kita tidak bisa menekannya. Pukas H.Achmad Hafisz Tohir.

Terpisah, Caleg DPRD Kota Palembang KGS A.Faqowini mengatakan, Alhamdulillah bahwa giat konsolidasi yang kedua H.Achmad Hafisz Tohir dan bersama KGS.A.Faqowini hari ini berhasil berjalan lancar, sukses dan berlangsung dengan suasana yang pecah di kelurahan 29 Ilir ini .

Giat kita hari ini dikonsep dalam waktu yang tidak panjang dan juga dikarenakan tim ini di ukur tingkat solidaritas dan kesolidaritasnya masih tinggi Alhamdulillah berhasil dengan sukses dan berlangsung dalam suasana yang pecah.

Dirinya bahkan sangat yakin untuk dua kursi di DPRD kota Palembang ini dan berasumsi harus 3 kursi untuk DPRD kota Palembang.

"Jangan dua kursi, kalau menargetkan angka yang paling besar itu semangatnya pun ikut besar , jadi kalau menaruh target jangan tanggung kalau bisa separuh kursi di dapil I dikuasai oleh partai PAN," ujarnya.

Tetap berjuang lakukan apa yang harus di lakukan dan upayakan semaksimal mungkin untuk menyentuh hati masyarakat maka dari itu kenangan akan menyertai kita.

Jika terpilih nanti dirinya akan terus melakukan konsolidasi terhadap Pemkot palembang untuk kestabilan harga bahan pokok di kota Palembang.

Seperti diketahui, banyak sekali ketimpangan harga bahan pokok baik harga jual meskipun harga dasar di pasar agak sedikit sama, tapi kita harus menekankan pemerintah kota Palembang agar bisa bersinergi dan bisa di terima masyarakat. Disinilah perannya seorang wakil rakyat untuk merumuskan pesan pesan ataupun membawa aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan problem lainnya.tapi Alhamdulillah masyarakat di Palembang ini meskipun harga bahan pokok naik tetapi daya minta membeli tetap tinggi.

"Tidak ada yang berhenti makan dan memasak meski harga beras dan gas elpiji naik," tutupnya.

(Rilis : Sandy)

Share:

Baca Lagi

Tidak Kenal Hujan KPK-Nusantara Nekat Lakukan Demo Aksi Damai Di Kejati Sumsel Minta Di Tindaklanjuti Lapdu Adanya Dugaan Perjalan Dinas Fiktif DPRD Kabupaten Lahat

Palembang - Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) Sumatera Selatan (Sumsel) menyuarakan adanya dugaan kegiatan perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD kabupaten Lahat pada tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Dodo Arman selaku Ketua KPK-N Provinsi Sumsel dalam demo aksi damainya di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Jl. Gubernur H Bastari, Jakabaring pada Selasa (30/01/24).

Dikawal ketat pihak Kepolisian, dalam orasinya di suasana hujan dan disaksikan beberapa awak media Dodo Arman menyampaikan, adanya temuan dugaan kegiatan fiktif perjalanan dinas tersebut setelah pihaknya melakukan kegiatan monitoring dan investigasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.

”Ya' kami menemukan dugaan adanya kegiatan fiktif Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Lahat tahun 2020”, ujarnya.

Dirinya (Dodo Arman) menjelaskan, pihaknya sudah melakukan perbandingan data dengan sumber data, seperti data Rencana Umum Pengadaan (RUP) data Tender Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan data audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Lahat tahun 2020 oleh BPK Sumsel, termasuk melakukan investigasi lapangan.

Mengenai hal itu, lanjut Dodo, pihaknya ada menemukan dugaan Kegiatan fiktif di DPRD Kabupaten Lahat yang di dasari keterangan dari beberapa anggota DPRD, mengakui bahwa perjalanan dinas tersebut menelan anggaran 60 (Enam Puluh) Milyar lebih dan staf Sekwan juga mengatakan, tahun 2020 tidak ada kegiatan perjalanan dinas, karena pada saat itu masa Pandemi Covid-19 dan Kabupaten Lahat tercatat sebagai zona merah.

”kami sudah mengirimkan surat Konfirmasi dan pemintaan Klarifikasi kepada Kepala Sekretariat DPRD kabupaten Lahat. Namun belum ada kejelasan”, ucap Dodo.

Masih kata Dodo, dugaan kegiatan fiktif itu didasari setelah fakta-fakta yang diperoleh dari hasil investigasi yaitu, berupa kegiatan ada dan tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun, tidak ada dan tidak tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) juga tidak tercatat dalam tender LPSE, karena tidak ditemukan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik kegiatan fisik dan maupun kegiatan non fisik.

”Menurut kami, dugaan kegiatan fiktif tersebut berdasarkan ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dengan kondisi pada saat itu (Pandemi Covid-19). Dimana regulasi pemerintah pada waktu itu banyak melakukan pembatasan-pembatasan Kegiatan. Jadi kuat dugaan kegiatan fiktif itu jelas ada unsur kesengajaan dan merugikan keuangan negara", ungkapnya.

Dia (Dodo) juga sudah menyampaikan surat konfirmasi serta minta klarifikasi kepada pihak terkait, namun hingga saat ini belum direspon oleh instansi yang bertanggung jawab.

"Kami melakukan unjuk rasa damai ini meminta agar temuan-temuan kami dapat ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH)", tandasnya.

Saat disinggung awak media apa sudah pernah ada panggilan dirinya dari pihak Kejari Kabupaten Lahat atau Kejati Sumsel,?

Dodo menanggapi, belum pernah ada dirinya dipanggil oleh pihak Kejari kabupaten lahat, maupun kejati sumsel, dia juga mengatakan bahwa pihak terlapor yaitu Sekwan maupun anggota DPRD Kabupaten Lahat belum ada yang di periksa terkait Laporan dan Pengaduan (Lapdu) nya.

Kata Dodo Arman, dirinya sudah konfirmasi langsung dengan anggota DPRD yang tidak mau di sebut namanya, bahwa mereka mengadakan belum pernah di periksa selaku saksi.

"Makanya kita meminta kepada Kejati Sumsel untuk melakukan audit Investigatif dalam proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan yang melanggar hukum, termasuk dilakukan tindakan hukum terhadap pelakunya. Kami juga berharap Kejati Sumsel segera terjun kelapangan dengan membentuk tim audit independen agar lebih transparan dan tidak di intervensi", pungkasnya.

Sementara itu dari pihak Kejati Sumsel yang diwakili oleh Sunan, SH didampingi Burnia, SH menanggapi, Kajati saat ini sedang mengikuti acara Live di Televisi, terkait apa yang mau di laporkan itu harus secara tertulis dan di masukan ke PTSP Kejati Sumsel.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Diduga Tidak Miliki Izin DPP POSE RI Demokan Galian C Gandus Ke Kantor Walikota Palembang

Palembang - Puluhan massa dari LSM POSE RI melakukan aksi demo di Kantor Walikota Palembang, Senin (29/01/2014).

Aksi demo ini menuntut Pj. Walikota dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas perizinan galian C milik AJN, TN dan MRN di Talang Kemang, Kecamatan Gandus, Telang Kemang Cenago, Kota Palembang yang diduga ilegal dan merusak lingkungan.

Ketua Umum LSM POSE RI Desri, SH didampingi Koordinator Lapangan Philipus Pito Sogen, SH mengatakan, rumah Pj. Walikota dekat dengan lokasi galian C di Kepuh, Talang Kemang, Kecamatan Gandus, yaitu kearah Villa mantan Gubernur Sumsel.

"Pj. Walikota dan APH segera tutup galian C tanah yang diduga tidak jelas izinnya, dengan demikian secara otomatis, pasti akan terhenti sendiri semua armada-armada yang melintas di Talang Kepuh dan Jalan Tanjung Barangan", ujar Desri.

Desri menuturkan, oleh karena itu Pemerhati Organisasi Sosial & Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) mendukung dan mendesak Pj. Walikota Palembang dan APH dalam hal ini pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan ini DPP POSE RI menuntut dan menyatakan sikap, mendukung dan mendesak Pj. Walikota Palembang, Gubernur Sumsel dan APH dalam hal ini Kapolrestabes Palembang, Kapolda Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup Sumsel : 

1. Agar mengaudit secara faktual, Uji petik terhadap kegiatan tersebut .

2. Segera memanggil memeriksa pemilik galian C dengan inisial TN, AJN dan MRN yang di duga sebagai bos/pengusaha galian C ilegal dan diduga kebal hukum.

3. Segera memeriksa administrasi perizinan karena menurut informasi ada diantara perizinan tersebut di duga beda lokasi dan letaknya. Seperti di duga perizinannya untuk wilayah Ogan Ilir, akan tetapi melakukan penggalian di daerah lain.

4. Segera menghentikan secara tegas puluhan hingga ratusan armada dump truk colt diesel yang melakukan konvoi secara ugal-ugalan dijalan Tanjung Barangan dan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus dengan mengangkut tanah galian C (di duga ilegal) yabg sangat membahayakan kendaraan atau pengendara lainnya seperti R2 maupun R4 dan masyarakat sekitar yang melintasi jalan tersebut. Disisi lain juga menghasilkan polusi debu yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit, serta bila turun hujan jalan menjadi licin.

5. Segera menghentikan secara permanen kegiatan galian C tersebut jangan hanya menindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan terhadap puluhan atau ratusan armada dump truk colt diesel yang mengangkut tanah galian C di duga ilegal tersebut.

6. Segera menerapkan terhadap galian C tersebut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat (1) yang uraiannya sudah jelas dapat di denda paling sedikit 3 Miliar dan paling banyak 10 Miliar atau 3 Tahun kurungan penjara.

7. Segera menerapkan Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Terhadap pelaku oknum pelaku dengan inisial TN, AJN dan MRN yang di duga bos tambang galian C yang terindikasi di duga melakukan perbuatan melawan hukum. Serta memeriksa legalitas terkait perizinan galian C yang mereka lakukan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri atau secara berkelompok dengan pihak-pihak tertentu.

8. Ditetapkan sebagai mana di maksud dalam Pasal 61 Huruf A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat di pidana kurungan penjara paling lama 3 Tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Lanjut kata Desri menjelaskan, oleh karena itu kami menyatakan sikap tangkap dan proses hukum oknum TN, AJN dan MRN atas dugaan pelanggaran pidana lingkungan berdasarkan bukti yang ada.

Selain itu, meminta segera memproses, menindak dan menetapkan oknum pelaku galian C tersebut, karena sudah melanggar dugaan pidana Minerba Pasal 158 UU Minerba dan pidana tata ruang Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Sementara itu ditempat yang sama Bung Ambon menambahkan, pihaknya merasa terganggu dengan adanya truk-truk besar yang lewat.

"Anak kami terganggu, coba Bapak Pj. Walikota segera mengecek dan mengevaluasi izin galian C tersebut, karena itu sangat merugikan masyarakat Kota Palembang. Kalau digali terus, ya nanti peta Kecamatan Gandus akan hilang," teriaknya.

Menanggapi aksi demo tersebut, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palembang, Alex Fernandus mengatakan, pihaknya mengapresiasi tuntutan LSM POSE RI yang menyampaikan aspirasinya.

"Saya komunikasikan dulu dengan PUPR walaupun terkait izin galian C itu kewenangan Provinsi", kata Alex.

Menurut Alex, hal ini jangan sampai terjadi karena dapat merugikan masyarakat Kota Palembang.

"Saya akan segera perintahkan Sat Pol PP dan akan saya telpon Camat Gandus untuk mengetahui ada tidaknya perizinan galian C tersebut. Kalau memang tidak ada izin itu harus ada tindakan tegas yaitu penertiban. Karena ini aspirasi yang sangat baik sekali, jadi yakinlah laporan dari POSE RI ini akan segera kita tindaklanjuti di lapangan," pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Jumpai Para Pendukungnya, Caleg DPR-RI Dari Partai Gerindra, Edi Santana Putra Turun Ke Kelurahan Tanah Mas, Kabupaten Banyuasin

Banyuasin - Ir. Edi Santana Putra, MT Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Dapil Sumsel) 1 yang meliputi wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara menggelar acara sosialisasi.

Bertempat di Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Di iringi yel-yel dan lagu ciri khas goyang gemoy kedatangan Edi Santana Putra disambut dengan antusias oleh para pendukungnya.

Dalam pidatonya Edi Santana Putra menyampaikan, dirinya berharap dukungan kepada para pendukungnya yang berada di Kabupaten Banyuasin. Karena Banyuasin merupakan zona pemilih terbanyak nomor 2 (dua) di Provinsi Sumsel setelah Kota Palembang.

"Masyarakat Banyuasin banyak tinggal di pinggiran Kota Palembang, seperti Tanah Mas dan Kenten Laut", ujar Edi Santana Putra, Minggu (28/01/24).

Lanjut kata Edi Santana Putra, dirinya juga saat ini sedang berjuang membantu masyarakat Banyuasin, terutama terhadap layanan air bersih.

"Kalau saya ke Jakarta nanti, akan saya sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel sedang membutuhkan air bersih", ucap Edi Santana Putra.

Menurutnya, dalam penyediaan air bersih di Palembang sudah beres, sekarang giliran titik pemasangan di Kecamatan Gandus, untuk Kabupaten Banyuasin Insyaallah ada Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyediaan air bersih yang dapat di distribusikan kerumah-rumah.

Di Banyuasin, selain air bersih, pembangunan sekolah SD dan SMP kata Edi Santana Putra, dia juga banyak membantu masyarakat yang tidak mampu, seperti pembangunan rumah (Bedah rumah) tidak layak huni menjadi layak huni.

"Alhamdulillah, saya masuk di Banyuasin sudah melakukan 600 bedah rumah, selama 4 tahun ini. Selain rumah termasuk pembangunan jalan dan irigasi di desa-desa juga sudah saya lakukan", jelasnya.

Diakhir acara sosialisasi, di dampingi beberapa Caleg Partai Gerindra, bersama tim Edi Santana Putra menjelaskan terkait tata cara dan mekanisme pencoblosan dalam pelaksanaan Pilpres, Pemilukada dan Pileg 2024.

Sementara itu ditempat yang sama, Etri warga Tanah Mas, salah satu pendukung Edi Santana Putra menambahkan, dirinya sangat senang bisa berjumpa dan silaturahmi langsung bersama masyarakat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

"Dari dulu saya mengidolakan beliau. Seperti warga yang lainnya saya siap mengawal beliau menuju senayan, karena saya yakin beliau dapat mewakili suara kami di DPR-RI nantinya", kata Etri.

Masih kata Etri mengungkapkan, bukan hanya duduk di DPR-RI, menurutnya, Edi Santana Putra juga layak menjadi Gubernur Sumsel, hal ini bisa di lihat dari jejak dan rekam karirnya selama beliau menjadi walikota Palembang dan anggota DPR-RI.

"Saya salah satu dari jutaan masyarakat Sumsel yang menginginkan beliau jadi Gubernur, kenapa,???. Bisa kita lihat meriahnya suasana hari ini, disini kita seperti kedatangan seorang Gubernur, bukan Caleg DPR-RI", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Putra Direktur Vilkadi Sunting Putri Desa Sungsang I

Banyuasin - Resepsi Pernikahan Putra Pertama Direktur Vilkadi, Owner Media Nusantara News, Persunting Putri Cantik Jelita Asal Desa Sungsang I, berlangsung minggu, 28/01/2024, Alamat Jalan Talang Jaya Link III RT025, RW. 006, Kelurahan Rimba Asam, Kec. Betung, Kab Banyuasin Sumsel. 

Keduan pasangan ini tanpak Anggun dan Menawan bersanding laksana  Raja dan Ratu bersanding di singgasana pelamininan yang diiringi musik OTS Mini Betung. 

Diketahu Bapak Vilkadi merupakan Owner/ Direktur:  PT. Villkadi Media Nusantara dan PT. Vilkadi Media Indonesia dengan Media: Warta Kita News dan Warta Sumsel. 

Vilkadi juga menjabat Ketua RW 006 Kelurahan Rimba Asam, Kec. Betung, Kab Banyuasin Sumsel. 

Ridho Rexa Dirganta, merupakan pria tampan putra pertama dari Pasangan Bpk Vilkadi SH MH MHum dan Ibu Gustiana. 

Menikah dengan 

Elisa Putri, perempuan cantik jelita putri pertama Bpk Saipul dan Ibu Diana.

Pernikahan telah berlangsung Pada Rabu, 24/01/2024 lalu di kediaman Bpk Saipul dan Ibu Diana di Desa Sungsang I, Kecamatan Banyuasin II, Kab. Banyuasin Sumsel beberapa waktu lalu. 

Kebahagiaan terlihat di suasana resepsi ini, dengan kehadiran para tamu undangan dari unsur pemerintah, TNI, Polri dan rekan-rekan media dari Muba dan Banyuasin. 

Selamat menempuh hidup baru. Semoga kedua mempelai pengantin, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah berguna bagi nusa dan bangsa selalu berbakti kepada kedua orangtua, beriman kepada Alloh dan Rasul-Nya, selalu penuh limpahan rezeki yang halal dari Alloh SWT.  (DA)

Post: Reformasi RI

Share:

Baca Lagi