Bin Aceh Kembali Menyisir Pelajar Dan Masyarakat Di Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar

ACEH - Badan Intelejen Negara (BIN) Aceh Menyelenggarakan Vaksinasi Massal di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Besar yakni; MAN 1 Aceh Besar, Desa Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, dan Desa Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro.

Menyampaikan Kali ini menyisir pelajar dan warga di desa-desa di wilayah Kabupaten Aceh Besar Pada Media ini, Jumat (26/11/2021).

Vaksinasi itu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memercepat kekebalan komunitas (herd immunity) dan sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan vaksinasi di sekolah dan desa-desa untuk mempermudah pelajar serta masyarakat untuk mendapat akses vaksinasi. Sehingga warga memiliki kekebalan tubuh terhadap penularan Covid-19, diharapkan semua bisa melewati pandemi ini dengan sehat dan selamat.” Ujar Agung Wiratama Kepala Posda BIN Aceh Besar.

Pihaknya juga berpesan, meskipun telah divaksin bukan berarti bebas seperti sebelum pandemi. Protokol kesehatan tetap wajib dilakukan dan menerapkan 5M kapanpun dan dimanapun. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

"Menghimbau kepada orang tua/wali pelajar untuk tetap memperhatikan kepatuhan anak-anak mereka terhadap prokes paska vaksinasi." Ujar Agung Wiratama Kepala Posda BIN Aceh Besar.

Pelajar dan masyarakat yang tervaksin sangat senang dan berterima kasih kepada Kaposda BIN Aceh Besar yang telah memilih lokasi di Kab. Aceh Besar yang menjadikan sasaran sebagai penerima vaksinasi.

"Alhamdulillah dari tiga lokasi vaksinasi yang diselenggarakan BIN dapat memperoleh jumlah sasaran yang maksimal, bahkan masyarakat semakin antusias dan meningkatkan motivasi untuk mengikuti vaksinasi." Ujar Agung Wiratama Kepala Posda BIN Aceh Besar.

"Mengharapkan Badan Intelijen Negara (BIN) terus berada ditengah masyarakat dan bekerjasama dengan Muspika serta aparatur desa dalam memberikan sosialisasi untuk meningkatkan jumlah warga yang tervaksin di Kabupaten Aceh Besar." Tutupnya. (Ib/red)
Share:

Tidak Terima Anak Ditilang, Bapak Ancam Polisi Pakai Parang

Banyuasin – Apa yang dilakukan MN warga Kelurahan Betung Kecamatan Betung, kemarin (25/11/2021) membuat heboh. Bagaimana tidak, ia mengancam anggota kepolisian dari Satlantas Polres Banyuasin.

Aksinya itu pun terekam dalam video yang viral di sosmed. Dimana ia mengancam petugas yang tengah mengatur lalu lintas dengan menggunakan parang. Beruntung petugas sigap dan berhasil mengamankannya.

Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi, SIK didampingi, Kasatreskrim AKP M. Ikang Adi Putra dan Kasatlantas AKP Ricky Mozam. Saat Press Rillis, pada Kamis sore (25/11/2021) di Mapolres Banyuasin, mengatakan, kronologi kejadian pelaku emosi karena anaknya ditilang akibat melanggar aturan lalulintas.

“Awal mulanya, anggota yang bertugas di sekitaran Tugu Polwan Betung, melihat ada seorang pengendara tidak memakai helm. Lalu di stop dan diperiksa, ternyata tidak membawa surat menyurat secara lengkap, akhirnya dikenakan tilang,” terangnya

Namun selang beberapa lama, ada seorang warga datang dengan memegang parang, datangi anggota lantas dengan nada keras, dan tidak terima anaknya ditilang.

“Sehingga pelaku mendatangi anggota lantas  untuk meminta motor anaknya dengan mengunakan senjata tajam berupa Parang,” ungkap Kapolres

Menurut Imam Tarmudi, Akibat dari perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan tindak pidana melawan petugas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP Pidana dan Pasal 212 KUHP pidana. Jo Pasal 2 UU darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam (Sajam).“Ancaman 10 tahun penjara dikenakan untuk pelaku,” pungkasnya. 

Conference Pers
Post:ReformasiRI.com
Share:

Ketua Komda LP-KPK Aceh, Minta Aparat Penegak Hukum APH Usut Dana Desa Yang Bermasalah


Aceh Besar -  Ketua Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komda LP-KPK Aceh saudara Ibnu Khatab menduga Keuchik Main Kucing-kucingan dengan pendaping profisional akhirnya muncul masalah didesa/Gampong, adanya indikasi dugaan penyalahgunaan Dana Desa dalam masa jabatan.

Bahwa mengenai Biaya Penyertaan Modal BUMG di Gampong Lambaro Seubun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar terhitung pada tahun Anggaran 2016 s/d 2020 ini sangat tertutup tidak transparan.

Hal ini kami mengutip dari komplen warga atau masyarakat Gampong Lambaro Seubun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar meminta pihak Aparat Penegak Hukum APH, Usud atau audit ulang Realisasi APBG tidak transparan dengan masyarakat.

Ini berita media kontrasaceh.net beberapa hari yang lalu, Sebutnya Ketua Komda LP-KPK Aceh kutipan dari keterangan saudari Nasriah mewakili salah satu warga Gampong Lambaro Seubun. Terangnya

Ibnu Khatab selanjutnya ini mengatakan kepada tim Media ini Kamis 25 November 2021.

Katanya, bahwa warga masyarakat Lambaro Seubun terus berkoordinasi dengan pihak Lembaga Hukum agar berlakukan keadilan dan bijaksana, meminta Ketua Ispektorat Kabupaten Aceh Besar, untuk serius dalam mengawasi realisasi Dana Desa dan tim auditornya dilapangan jangan sampai bermain bawah meja dengan aparatur Gampong. Sebutnya

“Kata dia, Seharusnya pihak Inspektorat Aceh Besar lebih awalnya menjumpai Ketua Tuha Peu Gampong untuk menanyakan kasus dugaan pelanggaran atau penyelewengan Dana Desa dalam masa jabatan, meminta keterangan terhadap lembaga Tuha Peut yang mana anggaran Gampong realisasi tidak sesuai dengan APBG Tahun Anggaran Berjalan.

Lagi sebutkan Ibnu, meminta Aparat Penegak Hukum APH melalui Kanit Tipikor Polres Aceh Besar segera turun langsung ke Gampong Lambaro Seubun untuk melakukan identifikasi dan pemeriksaan indikasi Realisasi Dana Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama dugaan adanya penyalahgunaan Dana Desa yang di alokasikan Biaya penyertaan modal BUMG Gampong Lambaro Seubun, saat ini Masyarakat Gampong Lambaro Seubun belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah Gampong untuk pemberian program modal usaha.

Kami meminta DPMG Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja pemerintah Gampong, saat ini diduga oleh masyarakat setempat Keuchik menjalankan program DD tidak sesuai dengan UU RI nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Termasuk Camat kecamatan Lhoknga Kurang Pembinaan atau mengawasi realisasi Dana Desa disana. Tegasnya Ibnu.

“Terkait adanya temuan masyarakat tentang pelanggaran penyimpangan Dana Desa yang alokasikan untuk penyertaan modal BUMG di Gampong Lambaro Seubun yang saat ini dipertanyakan oleh masyarakat penggunaannya tidak sesuai dengan Pedoman Peraturan Bupati Aceh Besar Tentang BUMG ” pungkasnya

Ada beberapa item kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan antara ; Lapangan Putsal, Gedung Polindes, Rumah Sewa Milik Gampong, dan pengaspalan jalan utama. Katanya mantan Geuchik dan perangkatnya soal pengolaan dana desa, tidak bisa mempertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga warga yang menduga ada penyelengan dana desa bisa dijelaskan.

“Kalau tidak ada indikasi penyelewengan dalam masa jabatan tidak mungkin masyarakat buat pengaduan, tentu perlu diduga ada sesuatu yang tidak beres disana sehingga dapat terungkap.” tutupnya Ibnu.

( sumber; rilis )

Post:ReformasiRI.com
Share:

FMOT, Mitra Masyarakat dan Pemerintah


Banyuasin | Puluhan wartawan Media Online dan cetak yang berdomisili di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Minggu 21 November 2021 pukul 20.00 Wib berkumpul di sebuah caffe didaerah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, menggelar acara silahturahmi membahas kepengurusan pembentukan Forum Media Online Talang Kelapa (FMOT).

Hadir didalam acara ini ketua PWI Kabupaten Banyuasin, Diding Karnadi SH, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banyuasin, Sumantri Adie SP, serta penggiat Media Sosial aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, serta wartawan khususnya yang menjalankan tugas junalis di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.

Ketua Tim Perumus FMOT, Adi Merdeka dalam sambutannya menjelaskan tentang visi dan misi FMOT dan program kerja FMOT dalam menjalankan tugas dan fungsi FMOT itu sendiri.

Adapun Visi dari Forum Media Online Talang Kelapa (FMOT) tersebut yakni, menjadi Sebuah Jasa Pemberitaan dalam Membangun Informasi-Informasi yang ada di Wilayah sekitar serta Perekat, Pendorong, Penginspirasi Pemberdayaan dan Peningkatan Potensi Media Maupun Masyarakat disetiap Lening Sektor.

Kemudian lanjut Adi, mengenai Misi FMOT yakni, untuk menjadi Sebuah Wadah Pemersatu Media di Wilayah Sekitar sebagai Lokomotif yang Terus Eksis, Konsisten dalam Mengawal Aspirasi dari Masyarakat ke Pemerintah maupun Sebaliknya yakni dari Pemerintah ke Masyarakat.

“Menjadi Mitra Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Ikut Menyukseskan Program-Program Pembangunan untuk Kepentingan Masyarakat terutama diwilayah Kecamatan Talang Kelapa ini,” ungkap Adi.

Foto: Para Pengurus FMOT

Dalam sambutannya Ketua PWI Banyuasin, Diding Karnadi, menyampaikan Apresiasi yang tinggi terhadap pembetukan Forum Media Online Talang Kelapa tersebut.

Dengan dibentuknya forum Media Online Talang Kelapa sambung Diding, diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antararekan-rekan sesama pekerja pers. Sekaligus bisa Membawa anggota menuju wartawan yang profesional. Produktif dan edukatif.

“Dibentuknya forum ini diharapkan dapat melahirkan wartawan profesional yang patuh terhadap kaidah kaidah jurnalistik dan kode etik,” ujar Diding.

Sementara itu, Ketua SMSI Banyuasin, Sumantri Adie dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa secara pribadi sangat setuju terhadap visi dan misi FMOT yang telah dibentuk.

”Pembentukan suatu organisasi harus didasari niat yang baik, Insya Allah organisasi apapun itu akan maju dan berkembang,” katanya.

“Saya juga sangat berterima kasih telah diundang dan ditunjuk sebagai salah satu Pembina bersama Ketua PWI Banyuasin, saya yakin kawan-kawan yang tergabung di FMOT ini, wartawan-wartawan senior dan profesional semua. Yang penting jaga kekompakan dan selalu meningkatkan tali silatuhrahmi antar anggota,” tutup Sumantri.

Acara ini ditutup dengan Do’a dan Foto bersama. (Tim

Share:

Usai Dilantik, Aktivis Muda Ini Berikan Himbauan Kepada IKBA

Sumsel - Disela-sela kesibukannya, Arie Anggara bersama teman dietnya Hardaya selaku aktivis muda saat ditemui awak media ini, Senin (22/11/2021) mengapresiasi atas pelantikan Ketua Ikatan Keluarga Banyuasin (IKBA) di Griya Agung.

Namun dalam kesempatannya, Arie menghimbau agar kedepannya IKBA harus tegak lurus, dan jangan sekali-kali untuk masuk ke ranah politik. Apabila hal ini terjadi maka akan hilang marwahnya sebagai simbol keluarga.

Dalam pada itu, Ia pun menyarankan, “Seyogyanya kepada pengurus IKBA, agar untuk melibatkan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, khususnya di kabupaten Banyuasin, karena sebagai ke absahan dari organisasi tersebut,” ujar Arie.

Kemudian lanjutnya menegaskan, apabila IKBA masuk kerana politik, maka dirinya akan melakukan gerakan aksi demo untuk menginggatkan hal itu, tutupnya. (Dy)
Share:

Waka Polres Banyuasin Pimpin Apel Operasi Zebra Musi 2021


BANYUASIN - Waka Polres Banyuasin Kompol Malik Farhin Husnul Aqif, SH., S.IK
Pimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi 2021, yang berlangsung di halaman Upacara Mapolres Banyuasin, Senin (15/11/2021).


Apel gelar pasukan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, Dinas Perhubungan Banyuasin dan Satpol PP Banyuasin. Juga turut dihadirkan sejumlah armada kenderaan dinas yang akan digunakan selama operasi zebra berlangsung, dimulai 15-28 November 2021.


Waka Polres Banyuasin Kompol Malik Farhin Husnul Aqif, SH., S.IK dalam melakukan pemeriksaan pasukan maupun kenderaan dinas, turut berinteraksi dengan pasukan serta mengecek kesiapan kenderaan operasi baik roda empat maupun roda dua.


Sementara itu, dalam amanat Kapolda Sumsel yang dibacakan oleh Waka Polres menyampaikan bahwa terdapat enam poin untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas operasi zebra, yang pertama tingkatkan kemampuan dan ketaqwaan sebagai landasan utama melaksanakan aktifitas.


Kemudian, operasi zebra tidak berorinetasi pada penegakan hukum tilang, namun seluruh kegiatan akan diarahkan pada pola preemtif dan preventif yang berupa simpatik dan humanis kepada masyarakat. LLalu melaksanakan kegiatan edukasi tertib berlalulintas bakti sosial dan pembagian masker serta menerapkan protkes.


Dilarang melaksanakan kegiatan razia pada pemeriksaan surat-surat kenderaan dan kegiatan lain yang tidak simpatik 

Jaga keselamatan dalam bertugas dan siapkan serta pelihara kondisi fisik dan mental untuk dapat melaksanakan operasi kepolisian dengan sibaik-baiknya


Terakhir pesan Kapolda Sumsel, lakukan komunikasi koordinasi dan kedepankan sinergitas dengan seluruh instansi terkait dan segenap elemen masyarakat dalam rangka keberhasilan operasi," ujar Waka Polres Banyuasin Kompol Malik Farhin Husnul Aqif.


Dikonfirmasi terpisah Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Ricky Mozam, S.IK., MH mengatakan bahwa dalam operasi tersebut melibatkan 35 anggota Polres Banyuasin yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh anggota Kodim 0430 /Banyuasin, Satpol PP, Dinas perhubungan, BPBD dan lintas sektoral lainnya. Operasi tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Banyuasin.


"Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas guna menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Banyuasin. Selain itu, Operasi Zebra ini adalah dalam rangka Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Menjelang Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022," kata dia.


Kasat Lantas AKP Ricky Mozam berharap agar masyarakat tak kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Selain disiplin dalam berlalu lintas, disiplin protokol kesehatan adalah hal utama untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kita tidak boleh kendor, jaga protokol kesehatan serta disiplin dalam berlalu lintas. Jangan sampai momen akhir tahun malah terjadi peningkatan kasus Covid-19. Untuk itulah operasi ini kita fokuskan pada disiplin berlalu lintas dan disiplin protokol kesehatan," tambah dia. (AD)

Post: ReformasiRI.com
Share:

Tiga Calon Kades Datangi Kantor Dinas PMD dan DPRD Banyuasin : Hasil E-voting Salah Data


Banyuasin - Tiga Calon Kepala Desa (Kades) Gasing Laut Kabupaten Banyuasin mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kantor DPRD Banyuasin Banyuasin, Kamis (18/11/2021). 

Hal ini disebabkan karena tiga calon Kades tersebut merasa ada kejanggalan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 ini.

Calon Kades Gasing Laut Sahardi mengatakan pada Pilkades yang dilaksanakan pada Rabu (17/11/2021) secara elektonic voting (e-voting) terdapat kesalahan data dan tanggal pada print out hasil pemilihan. Dari 5 bilik yang disediakan, hasil print out tiap bilik berbeda tanggal dan waktunya.

“Ada salah Data dan tanggal, dari 5 bilik tersebut, ada yang tanggal terjadi pada 27 Juli 2021, ada tanggal 18 November 2021 dan ada tanggal 17 November tapi waktu pelaksanaannya pada malam hari. Kemudian ada kelebihan surat suara juga,” jelasnya.

Lainnya :   Menangkan Pilkades Lubuk Saung, Ini Hal Pertama yang Dilakukan Heriyadi
Selain itu, sebelum Pilkades dimulai, juga telah beredar hasil Pilkades yang memenangkan salah satu calon dan banyak warga yang tidak mendapat undangan untuk menggunakan hak pilihnya. Kejanggalan ini membuat kami menduga ada kecurangan pada Pilkades kemarin.

“Kami meminta kejelasan hasil Pilkades Desa Gasing kemarin, tolong klarifikasi kebenarannya dan harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Harap segera disesuaikan dan kami ingin mendapat kepastian. Bila memungkinkan ada pemilihan ulang,”tegasnya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang sedang berada ditempat menerima dengan baik kedatangan para calon Kades dan rombongan diruangannya. Mereka diarahkan untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan tahapan aturan yang ada.

Lainnya :   KNPI Banyuasin Gelar Tabligh Akbar, Ini Manfaatnya
“Tujuan mereka ke PMD mengantar surat keberatan. Ada masa sanggah 3 hari, berdasarkan tahapannya kita arahkan untuk berkoordinasi ke Panitia dan BPD terlebih dahulu, kemudian Kecamatan dan baru ke Kabupaten. Mengenai masalah e-voting ada orang IT yang bisa menilai nantinya,”katanya.

Sementara Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan yang juga menerima pengaduan dari 3 calon Kades mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut.”Kita akan memanggil Penatia, Calon Kades, PMD untuk ditindaklanjuti,”tutupnya. (Aa)

Post: ReformasiRI.com
Share:

Aliansi Ormas Tuntut Transparansi dan Keadilan Gubernur Sumsel dalam Pemilihan Komisaris BUMD


Palembang - Seluruh elemen masyarakat terutama tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan kontrol sosial paling depan dalam setiap kebijakan yang diambil Pemerintah untuk menentukan arah masa depan yang sesuai harapan bersama.

Aliansi LSM dan Organisasi Masyarakat (Ormas) mengadakan demonstrasi didepan Kantor Gubernur Sumsel untuk menuntut tranparansi proses seleksi Komisaris dan Direksi BUMD Sumsel pada Kamis pagi, (18/11/21).

Kedatangan masa yang tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat ini dipimpin oleh Kordinator Lapangan (Korlap): Yan Coga bersama Brayen, Reza dan Angga. Serta Kordinator Aksi (Korak) yaitu Sanusi,Pengky dan Arda.

Selaku MC aksi Pengky Sugito menyampaikan, "Sudah menjadi gerak hati kita untuk memastikan bahwa segala kebijakan di daerah kita sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada orang yang tidak berkompeten mengisi posisi strategis untuk kebijakan masyarakat banyak."

Tokoh Pemuda Aktivis Sumsel Yan Coga  menambahkan, "Sumsel saat ini sudah menjadi perhatian nasional dari segala halnya. Kita sudah menjadi lumbung pangan dan energi nasional, kami meminta Bapak Gubernur H.Herman Deru agar benar-benar memperhatikan Calon Komisaris dan Direksi BUMD yang ada.

Jangan ada lagi masyarakat bersedih bahkan prihatin, melihat kekayaan di Sumsel ini tidak terdistribusi secara merata. Sumsel Maju untuk Semua harus benar-benar nyata bisa dirasakan seluruh elemen masyarakat."

Ditegaskan juga oleh Sanusi, "Bubarkan Panitia Seleksi Calon Komisaris dan Direksi BUMD Sumsel karena terindikasi banyak menyalahi aturan dan orang-orang yang jauh dari kompetensi nya."

Kordinator Lapangan, Yan Coga, Brayen, Reza, Angga. Kordinator Aksi, Sanusi,Pengky, Arda.


Aksi ini disambut langsung oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nelson Firdaus, Amrayadi beserta staf jajaran nya yang menyampaikan bahwa semua aspirasi yang telah disampaikan akan segera disampaikan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru serta menjadi pertimbangan dalam proses selanjutnya. (Danaz)

Post:ReformasiRI.com
Share:

Berita Populer