Kepala Desa Cibuntu AR Jadi Tersangka Pungli PTSL

Kasie Intel siwi utomo Menjelaskan”Proses Penahanan Terhadap AR sudah dilakukan sejak Kamis 08/09/2022, serta dilakukan Upaya penahanan Senin 12/09/2022.

Ini bentuk komitmen kejaksaan negeri kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung instruksi Kejagung pemberantasan mafia pertanahan,”ujar Siwo.

“Penetapan Saudara AR sebagai tersangka adanya permintaan sejumlah uang kepada masyarakat kaitan PTSL tahun 2021,” terangnya.

Adapun, lanjut Siwi, sangkaan terhadap tersangka adalah primair Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, AR selaku Kepala Desa Cibuntu mengadakan pertemuan dengan Kadus, Ketua RT dan RW serta Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Cibuntu terkait alur berkas PTSL Desa Cibuntu dan biaya yang akan dikenakan kepada pemohon yang ingin mengajukan PTSL.

Di kesempatan itu Kepala Desa AR menyampaikan instruksi terkait alur penyerahan berkas dan uang PTSL Desa Cibuntu serta menetapkan dan memerintahkan nilai pungutan atau biaya pada PTSL Desa Cibuntu sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu) atas nama yang memohon.

“Sebaliknya, bagi yang belum atas nama pemohon sendiri setiap seratus meternya dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon, biayanya total Rp1.900.000,” jelas Siwi.

Kemudian, sambung Siwi, untuk perangkat Desa Cibuntu biaya berbeda yaitu setiap seratus meter sebesar Rp1.000.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon biayanya yaitu Rp 1.400.000 perbidang.

Berdasarkan penetapan pungutan biaya-biaya dalam pelaksanaan PTSL Desa Cibuntu diperoleh hasil pungutan PTSL sebesar Rp 400.000 perbidang untuk dasar alas hak atas nama yang memohon dengan hasil pungutan sejumlah Rp 1.813.200.000 (Satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

“Balik nama PTSL sebesar Rp1.500.000 per 100 meter sertipikat untuk dasar alas hak atas nama yang memohon atau ada pergantian peralihan nama, dengan total permohonan sertifikat pada Desa Cibuntu seluas 972.930 meter. Nilai hasil pungutan masih dilakukan pendalaman,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan sosialisasi pihak Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi di Kantor Desa Cibuntu, disampaikan bahwa Desa Cibuntu mendapat program PTSL dengan target awalnya 5.800 bidang dengan pemberkasan yaitu: fotokopi KTP, Copian girik, AJB, Materai sebanyak 4 buah dengan biaya PTSL yang bisa dibebankan kepada warga pemohon sesuai SKB 3 menteri untuk wilayah Jawa dan Bali adalah Rp.150.000

Post: www.Reformasi.com

Sumber: Media Nasional




Share:

Bupati Banyuasin Bagikan 60 Ribu Kartu kepada Petani

 


Banyuasin - Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH.,MH membagikan secara simbolis 60 ribu lebih Kartu Tani dalam kesempatan silahturahmi dengan masyarakat Makarti Jaya yang juga sekaligus pelepasan Camat Makarti Sarip, SP.,MM yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin. Rabu(14/09/2022)

Kartu Tani ini merupakan kartu yang digunakan pemerintah untuk penyaluran subsidi non tunai berupa pupuk kepada petani. Untuk Kabupaten Banyuasin sementara ini pembagian Kartu Tani di bagi dalam 2 zona, yakni dibawah wilayah BRI unit KTM Telang Palembang Sriwijaya dan BRI unit Mariana KCU Palembang Arivai.

Untuk unit KTM Telang jumlah petani yang telah terdaftar mendapat Kartu Tani sebanyak 24.903 petani yang terdiri dari : Kec. Banyuasin II, Kec. Karang Agung Ilir, Kec. Muara Telang, Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Talang Kelapa dan Kec. Tanjung Lago.

Sementara untuk unit Mariana terdapat 35.865 petani yang terdiri dari : Kec. Rambutan, Kec. Air Salek, Kec. Banyuasin I, Kec. Makarti Jaya, Kec. Muara Padang, Kec. Muara Sugihan dan Kec. Air Kumbang.

Sedangkan untuk kecamatan lain yang belum mendapatkan Kartu Tani, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab.Banyuasin yang ditemui dilokasi menjelaskan bahwa adanya peraturan baru yang menyatakan pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui Kartu Tani hanya diperuntukkan untuk petani pangan bukan petani perkebunan, karenanya pihaknya akan meninjau kembali apakah petani yang belum kebagian sesuai dengan kategori yang disyaratkan aturan yang berlaku. “Daerah lain masih ada masuk kategori petani perkebunan, jd kita belum tau ada berapa sisa petani yang akan mendapatkan Kartu Tani selanjutnya” ujarnya. Untuk unit BRI yang akan melayani zona selanjutnya dijelaskan Sarip,SP.,MM lebih lanjut adalah BRI unit Sekayu.

Ditempat yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani,SH.,MH menegaskan kedepan target Pemkab adalah dapat membantu seluruh petani yang ada di Banyuasin. “Sisanya yang belum dapat Kartu Tani akan segera diurus sesuai prosedur” ujar Bupati.

Lebih lanjut beliau menjelaskan Kartu Tani bertujuan agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasi dalam pengolahan lahan pertanian masing-masing petani.

Beliau berharap kehadiran Kartu Tani akan membantu permasalahan pupuk yang sering dikeluhkan petani dan mampu lebih meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Banyuasin.

Acara yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini juga dimanfaatkan Bupati untuk bersilahturahmi dengan masyarakat secara langsung. Bupati dan rombongan juga menyempatkan hadir dan memeriahkan acara hajatan warga bahkan di dua lokasi berbeda yang jaraknya berjauhan. “Menyapa masyarakat secara langsung sekaligus ikut merasakan kegembiraan mereka menjadi bagian dari tugas kita untuk mengayomi masyarakat”tutupnya.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Yan Coga, Tokoh Pemuda Sumsel Ini Sikapi Mosi Tidak Percaya di Tubuh DPRD Banyuasin


Banyuasin - Menyikapi permasalah kisruh di DPRD Kabupaten Banyuasin, Yan Coga salah seorang tokoh muda Sumsel menyayangkan kejadian tersebut, Yan Coga menyayangkan kisruh yang sempat terekspos ke publik. Seolah memojokan ketua DPRD dan Sekda Banyuasin.

" Saya pribadi sangat perihatin dengan situasi ini, rasanya kurang bijak anggota dewan berbicara seperti itu, apalagi sama-sama wakil rakyat justru seharusnya kita saling dukung dan bukan malah mencari kesalahan, tak perlu terlalu keras dan lantang menyikapi persoalan di dalam tubuh mereka sendiri (DPRD), apalagi sama-sama anggota DPRD dan hendaknya selaras dengan motto " Banyuasin Bangkit" ,dengan secara bersama-sama pula menjaga dan mewujudkan nya." Harap Yan Coga yang merupakan ketua Garda Api Sumsel ini.

Melansir dari media Tintahitam.news.com, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan,SH menangapi dengan kepala dingin terkait pernyataan mosi tidak percaya yang dilayangkan terhadap pimpinan dewan termasuk dirinya.

Masalahnya tidak ada yang melanggar kode etik dan hal yang prinsip seperti perbuatan amoral, tidak masuk kerja dan melenceng dari tugas dan pungsinya sebagai pimpinan DPRD 

Menurut Irian panggilan akrabnya jika situasi dilingkungan kerja DPRD Banyuasin sampai saat ini masih dalam kondusif dan tidak ada perpecahan antara pimpinan dewan dengan anggota DPRD lainnya.

"Jadwal kegiatan anggota dewan berjalan dengan baik, bahkan diberikan waktu yang untuk Banmus,”jelasnya.

Namun diakuinya dalam pembahasan APBD tahun Anggaran 2023 lalu memang ada usulan para anggota dewan dengan TAPD Pemkab Banyuasin yang belum terpenuhi.

“Barangkali masalah ini ada yang belum bisa dipenuhi, kami minta maaf, tapi sudah berupaya untuk memperjuangkan jumlahnya bertambah dari jumlah semula,”lanjutnya.
 
Tapi jika dibandingkan dengan anggota DPRD yang periode lalu jumlah usulan program dewan sudah ditambah.

“Keadaan keuangan saat ini harus dimaklumi, belum memungkinkan untuk bertambah,” paparnya

Menggenai defisit anggaran sebesar Rp193 miliar lebih, perlu diluruskan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Banyuasin beberapa waktu lalu.

"Anggaran kita balance, dan tidak defisit. Saat itu pembahasan awal dari Sekda selaku TAPD tetapi sudah dilakukan dengan penghematan dan pengurangan belanja jadi tidak ada defisit anggaran,” ungkapnya.

Terkait alat kelengkapan DPRD Banyuasin belum terbentuk seperti Badan Kehormatan (BK) yang habis masa jabatannya, dijelaskan Irian diusahakan tidak ada pemilihan tapi melalui musyawarah mufakat fraksi. Hanya memang belum ditandatangani oleh fraksi-fraksi siapa yang akan ditunjuk.

“Untuk membentuk BK sudah dipersiapkan dan segera akan diumumkan melalui paripurna dewan,”jelasnya lagi

Pihaknya juga sudah bersikap transfaran dan tidak arogan, selaku pimpinan dewan ia sudah memberikan yang terbaik untuk anggotanya.

Seperti ada LHP BPK, kalau ada anggota dewan yang minta pasti diberikan. Tapi perlu diingat ada prosedur dan aturannya.

“Kami bekerja punya tanggungjawab terhadap konstitusi seringkali juga kami bersikap keras terhadap kebijakan Pemkab seperti menolak dana PEN. Jadi kami jaga dengan baik amanah ini,” tutupnya (ril)
Share:

Kasad Dudung Terima Bintang Bhayangkara Utama

JAKARTA  - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman menerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertempat di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (12/9/2022).

Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ini diberikan kepada Kasad atas hubungan timbal balik dan kerjasama antara TNI AD dengan Polri dalam upaya peningkatan keamanan di Negara Republik Indonesia.

Hadir pada acara penganugerahan Bintang Utama Polri para pejabat teras dari Mabes Polri dan Mabes TNI AD, antara lain Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, Aspers Kasad Mayjen TNI Darmono Susastro dan Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad) Brigjen TNI Dr. Tetty Melina. (Dispenad)

Post: www.ReformasiRI.com
Share:

Kapolri Tegaskan Tak Akan Tegur Anggota yang Dilaporkan: Saya Langsung Copot

Nasional - Anggota Polri yang dilaporkan melakukan suatu pelanggaran tak akan lagi menerima teguran dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, tetapi langsung dicopot olehnya.

Kapolri sendiri yang menegaskan kepada jajarannya, tidak bakal menegur lagi bila menerima laporan pelanggaran anggota yang mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi langsung diproses dan ditindak tegas dengan pemecatan.

“Kalau ada laporan saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya langsung copot. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu polki apakah itu polwan,” kata Sigit dalam video yang dibagikannya di Instagram resminya @listyosigitprabowo dilihat di Jakarta, Senin.

Jenderal bintang empat itu menyampaikan, tindakan tegas itu ia lakukan demi melindungi 430 ribu anggota Polri dan 30 ribu PNS yang telah bekerja dengan baik membangun Korps Bhayangkara semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Saya harus mencopot, saya harus menindak, terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik,” ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu tidak mentolerir adanya aparat kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran terkait dengan penyakit masyarakat, seperti perjudian, narkoba dan lainnya.

Menurutnya, negara membutuhkan peran Polri dalam memulihkan perekonomian nasional. Hendaknya anggota Polri aktif dan menindak kejahatan guna menjaga perekonomian negara stabil.

“Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara tolong diberantas,” tegasnya.

Mantan Kadiv Propam Polri itu mewanti-wanti jajarannya untuk menghindari pelanggaran, khususnya yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Sikap dan laku anggota Polri mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

“Saya selalu mewanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang kalau anggota lakukan maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri,” pesannya.

Ia juga berpesan agar seluruh anggota Polri saling mengingatkan, baik atas kepada bawahan maupun bawahan ke atasan. Seperti kata pepatah “Ikan busuk mulai dari kepala”.

“Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari saling mengingatkan atasan mengingatkan anak buah, anak buah juga sama. Menyampaikan bahwa komandan sepertinya ini salah, dan itu sah-sah saja.

Mantan Kapolda Banten itu mengatakan tidak ada larangan bawahan mengingatkan atasannya, termasuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

“Jangan biasakan rekan-rekan bila menerima sesuatu yang tidak pas terus rekan-rekan tidak berani menyampaikan pendapat rekan-rekan. Karena ini untuk kebaikan institusi,” pesan Kapolri Sigit. 

Post: www.ReformasiRI.com
Sumber: (NKRIPOSTl/ANTARA)
Share:

Bupati Askolani Hadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Radikalisme

 


Banyuasin - Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH., MH dan Wakil Bupati, H. Slamet Somosentono, SH menghadiri rapat koordinasi pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Kampung Tangguh Anti Radikalisme bersama Dir Intelkam Polda Sumsel, rombongan Intelkam Polda Sumsel, anggota tim asistensi dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (13/09/2022).

Tujuan rapat koordinasi pembentukan kampung tangguh anti narkoba dan kampung tangguh anti radikalisme guna melaksanakan perintah Kapolda Sumsel untuk setiap daerah agar dapat membentuk kampung narkoba.

Rapat dipimpin langsung oleh Kombespol, Iskandar F. Sutisna, S.I.K., M.SI selaku Dir Intelkam Polda Sumsel sekaligus ketua tim asistensi menjelaskan kampung tangguh pertama kali di OKU dan masih ada 5 (lima) kabupaten/kota salah satunya kota Palembang. Kampung tangguh harus kita tanamkan karena Kapolda sudah melihat data bahwa di Sumsel baik kabupaten/kota marak sekali penggunaan narkoba sehingga sangat memprihatinkan.

“Sumatera Selatan menurut survei terbanyak nomor 2 se-Indonesia dalam penggunaan narkoba tapi belum banyak yang terungkap, sehingga dari jajaran TNI, Pemda, Polri mengupayakan berkolaborasi untuk keutuhan NKRI agar terhindar dari radikalisme terutama di Kabupaten Banyuasin agar tidak terjadinya peredaran narkoba yang sangat luas,” paparnya.

Dalam sambutannya, Bupati Askolani menyampaikan mengucapkan selamat datang kepada seluruh jajaran Dir Intelkam Sumsel beserta rombongan tentunya sangat bahagia dan bangga bisa menyempatkan hadir di Kabupaten Banyuasin. “Walaupun Banyuasin sehat dari radikalisme secara langsung dan tidak langsung bukan berarti tidak ada tetapi kita harus tetap waspada tentunya,” ungkapnya.

“Banyuasin sangat luas wilayahnya baik perairan, darat dan dekat dengan bandara, tentunya sangat mudah sekali memasukan narkoba apalagi wilayah perairan sungsang. Tentunya ini sangat memprihatinkan jika terjadi penggunakan narkoba akibatnya sangat luar biasa bisa merusak diri sendiri, lingkungan, dan keluarga,” papar Askolani.

Dengan adanya kampung tangguh ini bisa mempersempit peredaran narkoba dan tentu sangat sulit kalau bekerja sendiri, harus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak terkait TNI, Polri, dan masyarakat untuk mencegah radikalisme di Kabupaten Banyuasin.

Melalui intruksi Dir intelkam Polda Sumsel, Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap mendukung kampung tangguh narkoba. kehadiran Dir Intelkam bukan hanya mendukung tapi wajib bersama Pemkab memberantas narkoba sehingga dijadikan contoh bahwa Kabupaten Banyuasin memang benar-benar menjadi kampung tangguh terbaik di Sumsel,” tutup Bupati Banyuasin.

Turut hadir Sekretaris Daerah Dr. H. M. Senen Har, S.IP., M.SI, Kapolres Banyuasin Diwakili Kabag OPS Kompol Suharno, Asisten lll, Camat Talang Kelapa, Danramil Talang Kelapa, Para Lurah dan Kades dari Kecamatan Talang Kelapa dan Betung, Para Kepala OPD Pemkab Banyuasin.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com


Share:

Bupati Banyuasin Sambut Kehadiran Petinggi Sespim Polri Dan 10 Peserta

 

Banyuasin - Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH bertemu dengan para petinggi Sekolah Staf dan Pemimpin (Sespim) Lemdiklat Sespim Polri, Senin (12/09/2022). Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Banyuasin itu, Komisaris Besar Polisi (KBP) Drs. Akhmad Shaury, MH langsung di dampingi KBP Budi Purwatiningsih, SE., MH, dan Kapolres Banyuasin AKBP Imam Syaf’i, S.I.K., M.SI.

Bupati Banyuasin, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang untuk 10 orang peserta didik Sesimmen Polri, tentunya pada moment silaturahmi serta kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada hari ini suatu kehormatan dan moment yang baik untuk para perwira tinggi bisa hadir.

“Tujuan pertemuan pada hari ini dengan Kepala Sespim Lemdiklat Polri beserta jajaran para perwira tinggi Sespim untuk bersama-sama memutus mata rantai Covid-19 dan melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai instansi sehingga bisa intens berkomunikasi,” katanya.

Dikesempatan yang sama Komisaris Besar Polisi Drs. Akhmad Shaury, MH selaku Ketua Tim PKP dan Patun menjelaskan, nanti nya 10 orang peserta didik Sesimmen Polri mereka yang akan disiapkan dilevel menengah seperti Kapolres. “Mereka sudah belajar selama 3 bulan terakhir ujian dibulan Oktober nanti tentunya sudah melakukan praktek kerja profesi di polres. Ilmu yang mereka pelajari perlu diterapkan sehingga membuat suatu produk tertulis yang akan diberikan ke lembaga dan juga polres”. Paparnya.

Adapun nama-nama siswa Sesimmen pada hari ini ada 10 orang yaitu :
1. Herdiawan Arifianto, SH., S.I.K., MH
2. Christhoper Andikara Lebang, SH., S.I.K., M.SI
3. Andi Zulkifli, S.I.K
4. Nur Rahman, S.I.K., MM
5. Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., MH
6. M. Kasim Akbar Bantilan, S.I.K., MM
7. Wawan Andi Susanto, SH., S.I.K., MH
8. Kadek Citra Dewi Suparwati, S.I.K., M.I.K
9. Ronaldo Mugabe, SH
10. Jatnika Setiabudi.

Turut hadir Waka Polres Banyuasin Kompol Malik Fahrin Husnul Aqif, SH., S.I.K, Sekda Banyuasin Dr. H.M Senen Har, S.I.P., M.SI, Para Kepala OPD Pemkab Banyuasin. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com


Share:

Bupati: Wujudkan Banyuasin Sehat, Pemkab Banyuasin Senam Bersama

 


Banyuasin - Sebagai wujud Banyuasin Sehat yang merupakan salah satu Program Prioritas Banyuasin Bangkit Pemkab Banyuasin kembali menggelar agenda rutin yakni Senam Pagi bersama OPD Lingkup Pemkab Banyuasin dan Forkopimda Kabupaten Banyuasin di Halaman Kantor Bupati Banyuasin Jum’at (09/09/2022). Senam bersama ini juga sebagai salah satu alternatif Meningkatkan kebersamaan antara seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non pegawai ASN, Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin H. Askolani, mengatakan  bahwa senam pagi sangat penting untuk dilakukan. Dengan senam pagi maka kesehatan akan terjaga, dan dengan tubuh yang sehat pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Dengan senam juga dapat menjaga kebugaran jasmani sehingga dapat meningkatkan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin,” katanya saat dibincangi usai melaksanakan senam pagi bersama.

Selain itu, lanjut dia, bisa menjadi semangat bagi seluruh pegawai Pemkab Banyuasin dan Forkopimda Banyuasin terlihat dari keceriaan dan kebersamaan seluruh pegawai yang ikut dalam kegiatan tersebut seiring dengan gerakan senam.

“Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada para generasi milenial untuk senantiasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif,” harapnya. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Berita Populer