Banyuasin Jadi Lokus KKL Studi Wilhan Seskoad 2024, Sekda Harapkan Sinergi untuk Ketahanan Pangan

 

Banyuasin, ReformasiRI.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., Asean Eng, menerima dengan hangat kunjungan dari para peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Studi Wilayah Pertahanan (Studi Wilhan) Pasis Dikreg LXIV Seskoad 2024, yang berlangsung di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin pada Selasa (2/7/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sekaligus mendukung pengembangan program ketahanan pangan di Kabupaten Banyuasin.

Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada para peserta KKL yang memilih Banyuasin sebagai lokus kegiatan. Ia berharap kehadiran para siswa ini dapat mendorong kemajuan sektor pertanian di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. "Kami sangat menyambut baik dan berharap sinergi ini bisa memperkuat ketahanan pangan di Banyuasin," ungkap Erwin.

Kabupaten Banyuasin telah mencatat prestasi luar biasa dalam sektor pertanian, termasuk meraih penghargaan produktivitas pertanian tertinggi di Sumatera Selatan pada tahun 2021-2022. "Kami terus berkomitmen bersama Dinas Pertanian untuk mempertahankan status sebagai penghasil beras tertinggi di Sumatera Selatan dan menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional," lanjut Erwin.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Lapangan Pasis Seskoad Dikreg LXIV, Kolonel Inf Chairul Ikmal, SE., MM., menjelaskan bahwa KKL Studi Wilhan tahun ini dilaksanakan serentak di beberapa wilayah, termasuk Kodam II Sriwijaya, yang mencakup Banyuasin. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

"Melalui penelitian lapangan, para siswa KKL akan berfokus pada pemberdayaan Satkowil TNI-AD dalam mendukung ketahanan pangan. Kami berharap ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Banyuasin," jelas Chairul.

Kegiatan KKL Studi Wilhan ini melibatkan berbagai elemen, termasuk Pemkab Banyuasin, Kodim, Polres, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha setempat, sebagai bagian dari kolaborasi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Bumi Sedulang Setudung.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

MMKD Minta Kejagung RI Tetapkan Tersangka Dalam Pembelian 4 Hektar Tanah Rawa Yang Rugikan Negara

Jakarta # ReformasiRI.com _ Puluhan orang dari Masyarakat Melawan Korupsi dan Diskriminasi atau MMKD terlihat mendatangi kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasinya pada, Kamis (04/07/24).

Koordinator aksi, Aan Pirang didampingi Koordinator Lapangan Tabrani Gakos dan Arianto, Zul, Sukri mengatakan,bahwa aksi yang dilakukannya ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Berdasarkan Bab I Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Terkait yang sudah disampaikan dalam aksinya, Aan Pirang menjelaskan bahwa Masyarakat Melawan Korupsi dan Diskriminasi atau MMKD bersama

Jaringan Aksi 98 dan Pembela Suara Rakyat Palembang, serta Aktivis Muda Sumatera Selatan telah menyampaikan Laporan Pengaduan (Lapdu) di Kejaksaan Agung RI.

"Adapun Lapdu yang sudah kami Sampaikan Mendesak Jaksa Agung RI Untuk Segera Memerintahkan Kejati Sumsel Segera Mengusut Tuntas Sampai Keakarnya DUGAAN KORUPSI LAHAN TANAH RAWA SIMPANG BANDARA KEBUN BUNGA SUKARAMI KOTA PALEMBANG, ADANYA PEMBENGKAKAN HARGA, MARK - UP

DIBELI DENGAN HARGA RP 995.000 Permeter. TOTAL PEMBELIAN TANAH RP 39,8 MILIAR DIBAYAR PELUNASAN DENGAN CARA 2 X BAYAR, PEMBAYARAN PERTAMA TAHUN 2021 DAN PEMBAYARAN KEDUA/PELUNASAN TAHUN 2022.

UNTUK LAHAN TANAH SELUAS 4 HEKTAR/ 40.000 Meter Persegi

LAHAN AKAN SEGERA DIBANGUN PADA PROYEK KEGIATAN PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI TA 2023.",Tegas Aan Pirang",

Terkait hal ini, kami sebenarnya sudah menyampaikan Lapdu di Palembang dan ini Laporan Pengaduan yang Ketiga kalinya kami sampaikan. Pertama Lapdu ke 1 dan 2 di PTSP Kejati Sumsel beberapa waktu yang lalu tapi belum mendapatkan tanggapan, ujar Aan Pirang.

Aan Pirang juga menuturkan bahwa pihaknya meminta Jaksa Agung Republik indonesia untuk memerintahkan Kejati Sumsel segera selesaikan Lapdu terkait Kegiatan Pembelian Lahan Tanah Rawa Seluas 4 Hektar, dimana pembayaran pelunasan pembayaran lahan tanah dilakukan dua kali Pada Tahun 2021 - 2022 yang diduga merugikan keuangan Negara.

"Kami juga mendesak Jaksa Agung dan Jam Pidsus Segera perintahkan Kejati Sumsel dan Tim Penyidik agar mengusut dugaan Korupsi Berupa Lahan Tanah Rawa Simpang Bandara Kebun Bunga Sukarami kota Palembang tersebut. Kami minta juga Tim Penyidik untuk memanggil pihak Dinas PUPR Kota Palembang yaitu Kepala Bidang SDA serta semua pihak yang diduga terlibat, atas dugaan Mark-Up harga pembelian lahan. Serta panggil juga BPKAD, warga pemilik lahan untuk dimintai keterangan di Jadikan Sebagai Saksi,"jelasnya 

MMKD masih mempercayai kinerja dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Sebagai bentuk Kontrol Sosial, kami mendukung dan meminta penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan tanpa pandang bulu," tutur Aan Pirang.

"Kegiatan yang kami laporkan Ke Kejaksaan sekiranya menjadi atensi dan kami akan terus kawal terkait laporan yang sudah disampaikan hingga Tim Penyidik Kejaksaan Selesai dan segera menetapkan oknum sebagai pelaku kasus dugaan korupsi, lalu di pakaikan baju Rompi ciri khas Kejaksaan," tutupnya.(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Polda Sumsel Gelar Sidang Terbuka Kelulusan Akhir Calon Bintara dan Tamtama Polri T.A.2024

Palembang # ReformasiRI.com – Polda Sumsel laksanakan Sidang Terbuka Kelulusan Akhir Penerimaan Calon Bintara dan Tamtama Polri T.A.2024. Di Gedung Golden Sriwijaya Palembang Jumat 5 Juli 2024.malam.

Sidang kelulusan tersebut dipimpin langsung oleh Irjen. Pol A. Rachmad Wibowo, SIK diwakili Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad HariWibowo, SIK, MSi didampingi Kabag Dalpers Ro SDM Kombes Pol Zainal Arrahman, SIK

Turut hadir diantaranya para Kabag di satker Ro SDM Polda Sumsel, pengawas internal maupun eksternal, dan para peserta sidang Akhir Bintara dan Tamtama Polri.T,A.2024 

Sebelum melaksanakan perengkingan Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, SIK, MSi meminta peserta menyocokkan nilai dari beberapa calon Bintara Polri yang pada saat pencocokan para calon Bintara Polri dipersilahkan melihat nilai yang sudah dicatat dan disesuaikan dengan nilai yang ada di layar perengkingan dan hasilnya sesuai antara nilai dari para calon Bintara dan data yang dimiliki oleh Polda Sumsel

Sudrajad Hariwibowo dalam sambutannya mengatakan, sidang ini merupakan tahap akhir proses seleksi calon bintara Polri T.A. 2024, dimana seluruh tahapannya dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) serta clean and clear.

“Kepada peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan yang akan digunakan selama di Lembaga Pendidikan. Tetap jaga fisik karena proses pendidikan nanti tentunya akan menguras tenaga dan memerlukan mental yang kuat,” ujar mantan Kapolres Balangan Polda Kalsel

“Saya berpesan kepada adik-adik yang lulus terpilih, Ikutilah setiap kegiatan di Lembaga Pendidikan (Lemdik) dengan baik, jangan melakukan pelanggaran sekecil apa pun,” sambungnya.

Selanjutnya mantan Kabag bindik Sespim men Polri memberikan semangat kepada peserta yang tidak lulus agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat, Jatuh dan jatuh hal yang biasa namun harus bangkit Kembali

“Kepada adik-adik yang dinyatakan lulus namun belum terpilih, saya berharap agar tetap semangat, percayalah setiap yang lahir ke dunia telah membawa takdirnya masing masing. Masih banyak jalan dan kesempatan lainnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” tandasnya.

Tampak suasana haru dan bahagia menyelimuti ruangan saat pengumuman kelulusan dibacakan oleh Kasubbag Seleksi Bag Dalpers Ro SDM AKP Ivan Prabowo SIK,MA , Sidang Akhir Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri T.A 2024 di Golden Sriwijaya Palembang tersebut berlangsung aman serta berjalan tertib dan lancar, menurut Ivan 

Jumlah Peserta : 1345 Orang (Bintara P:1136, W: 65) dan (Tamtama P:144) adapun peserta yang hadir :1345 Orang (Bintara P:1136, W: 65)(Tamtama P:144) lengkap,Menurutnya 

Kuota Mengikuti Pendidikan, Bintara :

PTU Reguler : 339 (P:327, W: 12) sedangkan Bakomsus Nakes : 5 (P:4, W: 1)

Bakomsus Hukum : 3 (P:2, W: 1), Bakomsus 

Humas/Ti : 3 (P:2, W: 1) serta Bakomsus

 Psikologi : 2 (P:1, W: 1)

Rekpro Talent Scouting : 7 (P:5, W: 2)

Disabilitas :1 (P:1, W: -)

Sedangkan Kuota Mabes PTU: 124 (P:111, W: 13)

Kuota Mabes Bakomsus : 1 (P:1, W:-)

Kuota Mabes Rekpro :3 (P:3, W: -) sedangkan

Tamtama : 72 Pria

Kuota Reguler: 68 Pria

Kuota Mabes Polri: 4 Pria. 

Adapun rincian peserta seleksi Bintara dan Tamtama Polri dinyatakan lulus terpilih pada pelaksanaan Sidang Akhir Kelulusan Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri TA. 2024 Polda Sumsel. Yang di nyatakan lulus terpilih dengan rincian sebagai berikut: 

1. Casis Rekpro sebanyak : 7 orang 

 - pria 5 orang 

 - wanita 2 orang

2. Casis Disalibitas sebanyak : 1 orang

3. Bakomsus sebanyak : 13 orang

 - Humas / TI : 3 orang 

                 * Pria 2 orang

                 * Wanita 1 orang 

 - Hukum sebanyak : 3 orang

                 * Pria 2 orang      

                 * Wanita 1 orang 

 - Nakes sebanyak : 5 orang 

                  * Pria 4 orang 

                  * Wanita 1 orang 

 - Psikologi sebanyak 2 orang

                  * Pria 1 orang

                  * Wanita 1 orang

4. PTU dengan rincian 

 -Casis Polwan sebanyak 12 orang

 -Casis Polki berdasarkan kuota Kota/Kabupaten dengan rincian : 

• Banyuasin sebanyak 16 orang

• Empat Lawang sebanyak 10 orang 

• Lahat sebanyak 22 orang

• Lubuk Linggau sebanyak 19 orang 

• Muara Enim sebanyak 24 orang 

• Muba sebanyak 18 orang 

• Muara Rawas sebanyak 11 orang

• Ogan Ilir sebanyak 21 orang 

• OKU-Timur sebanyak 18 orang 

• OKI sebanyak 19 orang 

• OKU-Selatan sebanyak 14 orang

• OKU sebanyak 14 orang

• Pagaralam sebanyak 15 orang

• Prabumulih sebanyak 20 orang 

• Pali sebanyak 6 orang 

• Muratara sebanyak itu 5 orang 

• Palembang sebanyak 75 orang 

Sedangkan untuk Tamtama yang di nyatakan lulus terpilih sesuai dengan Kuota Mabes sebanyak : 68 orang

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Sunarto melalui Kasubbid PID AKBP Suparlan, SH, MSi mengatakan, bahwa tahapan seleksi yang telah dilalui oleh para peserta yang dinayatakan lulus terpilih itu untuk mengikuti pendidikan bertujuan untuk menghasilkan personel Polri yang sehat, cerdas dan berintegritas serta bermoral tinggi, 

diagendakan pada tanggal 19 Juli 2024 Para Casis tiba di masing masing Lembaga pendidikan 

Suparlan. menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil lulus seleksi. Ia berpesan agar tidak berpuas diri dan larut dalam kegembiraan. Namun, persiapkan diri baik jasmani maupun rohani untuk mengikuti pendidikan.

“Kepada para peserta yang lulus, saya ucapkan selamat. Ini merupakan awal perjalanan baru bagi kalian untuk menjadi anggota Polri yang profesional dan berintegritas. Tetap jaga semangat dan disiplin selama mengikuti pendidikan Polri,” ujar Kasubbid PID.

Ia juga menambahkan, kepada calon Bintara dan Tamtama Polri yang dinyatakan lulus tidak terpilih agar tidak kecewa dan berkecil hati karena ini bukan akhir dari segalanya, ia menuturkan bahwa di tahun berikutnya masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi.

Kelulusan ratusan putra putri Sumatera Selatan terbaik ini, merupakan hasil kerja keras dan ketekunan mereka dalam mengikuti proses seleksi.

“Diharapkan para peserta yang lulus dapat terus belajar dan berlatih dengan tekun agar dapat menjadi anggota Polri yang terbaik,” pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Kunjungan Kerja Pj Bupati Banyuasin , Jalin Kerjasama dengan Pertagas

Palembang - PT. Pertamina Gas (Pertagas) sebagai afiliasi Subholding Gas menerima kunjungan kerja Pj Bupati Banyuasin- Hani Syopiar Rustam dan jajarannya di Kantor Pertagas Operation West Region Palembang (4/7)

Kegiatan kunjungan kerja dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi terkait kelancaran operasional Pertagas yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin sekaligus dukungan pada program pemberdayaan masyarakat . Pj Bupati Banyuasin disambut oleh Manager Operation Central Sumatera Area (OCSA), Sugi Waluyo beserta jajarannya. 

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Banyuasin menyampaikan tujuan kunjungan kerjanya kali ini. " Upaya sinergi terus kami lakukan dengan berbagai stakeholder untuk kemajuan Kabupaten Banyuasin termasuk dengan Pertagas. Kami berharap sinergi ini terus terjalin karena kegiatan operasional Pertagas berada di beberapa lokasi di Banyuasin dan sinergi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat" ungkap Heni Syopiar Rustam

Sementara itu Manager OCSA Sugi Waluyo mengatakan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Banyuasin pada upaya kelancaran operasional Pertagas OCSA sebagai transporter minyak beberapa Industri di wilayah tersebut. "Kami berterima kasih atas dukungan Pj Bupati dalam menjaga ketahanan energi khususnya kelancaran operasi OCSA di Banyuasin dan dukungan pada upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kami bina" tutur Sugi

Pada kesempatan yang sama , Pj Bupati Banyuasin mencicipi produk olahan nanas yang merupakan hasil kegiatan CSR Pertagas OCSA dalam melaksanakan pemberdayaan Kelompok PKK di Kabupaten Banyuasin.

Pertagas secara kontinyu terus menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya untuk mendukung ketahanan energi yang memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Media Contact

Diana Santi

Head of External Relation West Region

Email: diana.santi@pertamina.com

Share:

Baca Lagi

Usai Laporkan Dugaan Kecurangan Proses PPDB Di Kota Palembang Ke Kejagung RI, P2KP Lanjut Demo Ke Kemendikbud

Jakarta # ReformasiRI.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) menggelar demo aksi damai di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jl. Panglima Polim, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta.

Hal ini dilakukan oleh P2KP terkait sengkarutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sumsel Tahun 2024 yang dinilai dalam proses PPDB tersebut diduga banyak kecurangan khususnya jalur prestasi.

Edi Yansyah selaku koordinator aksi kepada awak media menyampaikan, dirinya bersama kawan-kawan membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) atas dugaan tindakan memanipulasi informasi dan atau dokumen elektronik pada PPDB yang diduga dilakukan oleh PT. Sudasa bersama Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel.

"Kami minta Kejagung untuk segera selidiki dan tangkap oknum di Dinas Pendidikan Sumsel dan oknum dari PT. Sudasa selaku aplikator yang diduga telah memanipulasi informasi dan atau dokumen elektronik pada pengumuman PPDB jalur prestasi diseluruh SMAN yang ada di Kota Palembang," ujar Edi Yansyah kepada wartawan. Kamis (04/07/2024).

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya :

1. Menuntut Kepala Kejaksaan Agung untuk segera memproses adanya dugaan tindakan memanipulasi informasi atau dokumen elektronik pada pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi Tahun 2024 SMA Negeri wilayah Kota Palembang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui aplikator yaitu PT. Sudasa. Hal ini dibuktikan dari informasi beberapa Kepala Sekolah SMA Negeri di wilayah Kota Palembang bahwa nama-nama calon peserta didik baru yang diumumkan tidak sesuai dengan nama-nama yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pihak sekolah.

2. Menuntut Kepala Kejaksaan Agung untuk membongkar adanya dugaan praktek suap (jual-beli bangku) yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan beserta jajarannya secara terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jalur Prestasi dengan meloloskan calon peserta didik yang poin prestasinya rendah dan bahkan tidak pernah mendaftar di sekolah tersebut (kecurangan).

3. Menuntut Kepala Kejaksaan Agung untuk mencopot jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel karena lamban atau sengaja mengabaikan dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam kecurangan PPDB di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

Usai menyampaikan aspirasi di Kejagung RI, puluhan massa P2KP melanjutkan aksinya ke Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta.

Di Kantor Kemendikbud, orasi dilakukan oleh anggota P2KP Dimas Amrullah. Menurut Dimas, seharusnya Irjen Kemendikbud turun ke Provinsi Sumsel untuk mengaudit sengkarut PPDB di Sumsel khususnya Kota Palembang. Bila Kemendikbud sudah mengaudit, kata Dimas, segera merekomendasikan hasil auditnya kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

"Melalui jalur Prestasi, Calon Peserta Didik Baru (CPDB) seharusnya bisa masuk ke semua SMA Negeri yang ada di Kota Palembang, hal ini tentunya sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi yang dirapatkan oleh Dewan Guru dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah bukan dari hasil permintaan Dinas Pendidikan kepada PT. Sudasa selaku pengelola aplikator," tegas Dimas Amrullah.

Menanggapi Demo aksi damai tersebut, mewakili Kemendikbud, Rika selaku Biro Hukum menyampaikan, dirinya setuju dan sepakat dengan semua saran serta masukan dari P2KP. Dirinya juga akan menyarankan Irjen Kemendikbud agar dapat merekomendasikan kepada Pejabat Sumsel supaya bisa memberikan solusi terhadap persoalan PPDB yang terkesan bermasalah.

"Ini merujuk kepada Kepsesjen nomor 047/M/2023, bahwa Peserta Didik yang lolos namun terbukti dimanipulasi persyaratannya pada saat mendaftar maka dapat dibatalkan, khususnya 911 hasil temuan Ombudsman Sumsel," pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Astuti Tolak Gratifikasi Suap Dan Tawaran Kerja Dari Oknum Dinas Lubuk Linggau Dengan Kabupaten Musi Rawas

Lubuk Linggau # ReformasiRI.com - Terkait laporan dugaan gratifikasi tindak korupsi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat yang telah dilaporkan oleh team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan pada awal bulan tujuh (7) kemarin, tepatnya pada hari Selasa (04/06/2024), telah resmi dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan telah di kaji oleh Team Satgasus Lapdumas untuk ke tahap penyidikan berikut nya. 

Dimana berjalannya proses Lapdu gratifikasi tindak korupsi tersebut, ada beberapa oknum yang dilaporkan melakukan mutasi jabatan demi mengelabuhi pihak APH (Aparat Penegak Hukum) dan ada beberapa oknum kadis mau melakukan suap kepada team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan agar mencabut laporan dugaan gratifikasi tindak korupsi tersebut.

Astuti selaku anggota team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan, telah merangkum serta mengumpulkan bukti - bukti terkait oknum kepala dinas yang sudah ketakutan atas Lapdu gratifikasi tindak korupsi team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan pada hari ini, Kamis (04/07/2024) menjelaskan "Dalam rangka membantu kinerja Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Joko Widodo dalam strategi pencegahan korupsi yang telah di sah kan dalam PERPRES No. 54 tahun 2018. Dimana kami secara akurasi validasi data sebagai bukti pendukung lain nya, sudah siap untuk diberikan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) dan kami selaku team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan pernah juga ingin disuap bahkan ada yang menawarkan suatu pekerjaan dari instansi tersebut. Seperti di Kota Lubuk Linggau yaitu bapak yang ber inisial "E" melalui Kabag keuangan nya melakukan pertemuan salah satu Cafe Coffe di lubuk Linggau dengan menyodorkan sebuah amplop dengan alasan dana transportasi ke Palembang. Selain itu, kepala dinas ber inisial "H" juga pernah menitipkan uang puluhan juta kepada salah satu wartawan yang berinisial "M". Dimana wartawan yang berinisial "M" tersebut telah menerima uang titipan uang senilai puluhan dan kepala dinas tersebut konfirmasi terhadap saya selaku anggota team DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan, tapi saya tolak serta menyuruh kepala dinas tersebut lapor saja kepada APH (Aparat Penegak Hukum).

"Selain itu, Rumah Sakit Sobirin yang melakukan Korupsi besar - besar dengan mengunakan dana anggaran Milyaran rupiah dimana anggaran tersebut dari APBD maupun BLUD bahkan yang aneh nya lagi Dinas Kesehatan Juga menganggarkan juga untuk RS Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Kemudian itu Sekdis yang berinisial "Y" juga menawarkan sebuah pekerjaan agar Lapdu gratifikasi tindak korupsi tidak dilaporkan, akan tetapi dengan profesional kerja dan membantu negara kami juga laporkan ". Sambung tuti sapaan akrab anggota team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan

Disamping itu, Andespa selaku ketua team khusus DPD GRIB Jaya sudah menerima laporan tersebut dan telah dilaporkan kepada ketua DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan sekaligus tenaga ahli dalam pemerintahan yaitu Satria Amri Ramadhan S.Ip.MM. Dan Andespa juga mengatakan " terkait laporan dugaan gratifikasi kita akan selalu kawal dan kita selalu publikasi baik di media maupun media sosial berdasarkan progres tindak lanjut oleh pihak APH (Aparat Penegak Hukum). dan nantinya kita mintak kepada APH (Aparat Penegak Hukum) yaitu Kejaksaan Tinggi untuk Conference Pers sebagai wujud transparansi kepada publik. Syukur Alhamdulillah lagi, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) menyatakan siap kawal juga kasus gratifikasi tindak korupsi ".

Kami dari team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan beberapa kali melakuan konfirmasi dan klarifikasi dengan oknum - oknum tersebut melalui via WhatsApp tapi tak ada balasan sama sampai berita - berita telah naik. Dan team khusus DPD GRIB Jaya Sumatera Selatan selalu siap mendengan Hak Jawab mereka baik itu secara Conference Pers maupun tertulis.(Cha/Rilis Andespa)

Share:

Baca Lagi

GAASS Minta PT Golden Great Borneo Di Kabupaten Lahat Untuk Stop Produksi

Palembang # ReformasiRI.com _ Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar demo aksi damai ke Kantor Gubernur Sumsel, hal ini dilakukan karena adanya aktivitas di stockpile berupa crushing dan loading batubara yang dapat menimbulkan debu hingga menyerang pemukiman warga. 

Andi Leo selaku Ketua Umum (Ketum) GAASS sekaligus Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, PT Golden Great Borneo tidak hanya membuat lingkungan menjadi tercemar udara akibat asap swabakar. Namun, hal ini juga membuat masyarakat rentan akan terkena penyakit saluran pernapasan.

Selain itu kata Andi Leo, mewakili masyarakat, dalam aksi tersebut GAASS menyampaikan aspirasi kepada Bapak PJ Gubernur Sumsel agar PT Golden Great Borneo dapat menghentikan aktivitasnya.

"Kami menganggap Sumsel rentan akan bencana alam yang disebabkan oleh pengerukan atau penggalian yang dilakukan oleh banyak perusahaan tambang batubara," ujar Andi Leo kepada awak media, Kamis (04/07/2024).

Adapun menurut Andi Leo, PJ Gubernur Sumsel agar dapat bekerja dengan baik yang salah satunya menindak lanjuti aspirasi GAASS dengan cara memanggil pihak PT Golden Great Borneo.

Jika hal ini tidak dilakukan maka GAASS akan kembali aksi dengan jumlah massa lebih besar.

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh GAASS diantaranya :

- Minta PJ Gubernur Sumsel untuk menutup PT Golden Great Borneo yang ada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.

- Meminta PT Golden Great Borneo untuk menghentikan kegiatan oprasionalnya di Kabupaten Lahat karena diduga sangat merugikan.

- Mengutuk keras tindakan yang dapat mencemari lingkungan, dan masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melaukan tindakan tegas terhadap aktivitas stockpile batubara milik PT Golden Great Borneo yang merusak lingkungan.

Sementara itu mewakili PJ Gubernur Sumsel, Yulkar Pramilus menanggapi, dari awal dirinya akan selalu konsisten dan komitmen. Bentuk dari konsisten dan komitmen tersebut dirinya akan menyampaikan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan.

"mengacu ke UU No 32 Tahun 2009 kemudian ada Juntonya UU No 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup itu kewenangannya ada di Pemerintahan Kabupaten Kota, artinya terkait PT Golden Great Borneo itu sudah 20 Tahun beroperasi kewenanganya ada di Pemerintahan Kabupaten Lahat," pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Dinilai Telah Gagal Memimpin, PJ Bupati OKI Diminta Mundur Teratur Oleh Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel

Palembang # ReformasiRI.com _ Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar demo aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kecamatan IT.I Kota Palenbang. Dalam aksinya GAASS yang dikomandoi oleh Andi Leo  menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan korupsi yang melibatkan PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 

"Kami minta PJ Gubernur Sumsel merekomendasikan ke Kemendagri untuk mengevaluasi dan ganti PJ Bupati OKI, karena terindikasi melakukan dugaan KKN dan setoran dana yang melibatkan jajarannya di Kabupaten OKI," ujar Andi Leo kepada awak media, Kamis (04/07/2024). 

Lanjut kata Andi Leo, maka dari itu GAASS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bapak PJ Gubernur Sumsel diantaranya : 

- Meminta Kemendagri melalui Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi dan memberhentikan PJ Bupati Kabupaten OKI. 

- Meminta PJ Gubernur Sumsel mengevaluasi kinerja PJ Bupati OKI, karena terduga banyaknya indikasi korupsi dilingkungan dinas terkait. Serta indikasi pj bupati dapat setoran fee dari beberapa dinas terkait 

- Meminta evaluasi Kepala inspektorat oki yang rangkap jabatan menjadi kadiknas, serta jajaran petinggi dilingkungan pemda oki yang tidak melaporkan harta kekayaan nya, 

- Meminta PJ Gubernur Sumsel untuk segera menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap PJ Bupati OKI tersebut, maka PJ Gubernur segera mundur dari jabatannya. 

Selain itu juga Andi Leo, yang merupakan Ketua Umum (Ketum) GASS mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas di Kabupaten OKI, termasuk Camat hingga ke Kepala Desa (Kades) di Kabulaten OKI jangan pernah bermain-main dengan uang rakyat. 

Menurutnya, sudah banyak indikasi KKN di lingkungan Kabupaten OKI yang harus di usut lebih mendalam lagi, karna kata Andi Leo, dirinya sudah mengantongi beberapa data laporan indikasi tersebut.

"Jika hal ini tidak ditindak lanjuti maka kami akan kembali aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, bahkan kami akan menggelar aksi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta," pungkas Andi Leo. 

Ditempat yang sama mewakili PJ Gubernur Sumsel, Zaldian Indoman menanggapi, "ini adalah kewenangan menteri dalam negeri, namun aspirasi akan kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur untuk mengambil langkah-langkah berikutnya," jelas Zaldian diakhir pembicaraan.(Cha)

Share:

Baca Lagi