Mantan Kasubbid Mulmed Bid humas Polda Sumsel, Jabat Kapolres Sidrap Polda Sulsel

Palembang # ReformasiRI.com — Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Sidrap menyaksikan momen pergantian kepemimpinan di kepolisian. Hari ini, AKBP Dr Fantry Taherong., S.I.K., S.H., M.H resmi menjabat Kapolres Sidrap, ia menjadi kapolres termuda yang menjalani pelantikan yang dirangkaikan serah terima jabatan di Mapolda Sulawesi Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Kepiawaian dan dedikasi Fantry, seorang perwira menengah Polri, telah membawa namanya bersinar dalam berbagai prestasi gemilang. Kelahiran Makassar pada 5 Oktober 1983, Fantry telah menorehkan jejak prestasi yang cemerlang sepanjang kariernya di kepolisian. Fantry memulai pendidikan dasarnya di SD Negeri pada tahun 1995, melanjutkan ke SMP Negeri dan lulus pada tahun 1998, serta menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri pada tahun 2001. Gelar sarjana (S-1) berhasil diraihnya pada tahun 2009, diikuti dengan gelar master (S-2) pada tahun 2014, dan gelar Doktor (S-3) pada tahun 2021. Sejak memulai karier di kepolisian pada tahun 2005 sebagai PAMA POLDA SULTRA, Fantry telah menjabat berbagai posisi strategis di berbagai wilayah. Dari KSPKT POLRES BAU-BAU, Kasubbid Mulmed Bid Humas Polda sumsel hingga KASUBBAGRIKSA BAGGAKETIKA BARU ROWABROF DIVPROPAM POLRI, perjalanan karier Fantry mencerminkan komitmen dan keberhasilannya dalam berdinas. Berbagai penghargaan prestisius telah diterima oleh Dr. Fantry Taherong atas dedikasi dan pengabdiannya terhadap institusi Polri. Mulai dari Satya Lencana Karya Bhakti hingga Penghargaan Kapolda Sulsel, setiap penghargaan tersebut menjadi bukti pengakuan atas kinerja dan dedikasi Fantry dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kini, Dr. Fantry Taherong kembali ke tanah kelahirannya dengan mengemban amanah sebagai Kapolres Sidrap. Setelah sebelumnya bertugas sebagai Kasat Intelkam, Fantry kembali dengan semangat dan komitmen untuk melanjutkan perjuangan dalam melayani dan melindungi masyarakat. Dengan pengalaman, keberanian, dan komitmen yang dimilikinya, AKBP Dr. Fantry Taherong, S.H., S.I.K., M.H., diharapkan dapat membawa Polres Sidrap menuju arah yang lebih baik dan dicintai oleh masyarakat. Selamat bertugas, semoga keberhasilan dan keberkahan senantiasa menyertai langkah-langkahnya dalam menjalankan tugas sebagai Kapolres Sidrap.(Cha)
Share:

Inovasi Suzuki untuk Pengembangan Ekosistem Maritim di Palembang

Palemban # ReformasiRI.com _ Hadirnya Suzuki sebagai pilihan baru dalam industri mesin tempel di Palembang menandai sebuah terobosan berarti bagi masyarakat lokal. Bersama Pak Miral sebagai Direktur Utama dan Pak Ardiansyah sebagai Komisaris, Suzuki berkomitmen untuk menghadirkan kualitas dan layanan purna jual terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekosistem perubahan maritim di kota ini.
Sungai Musi, yang merupakan pusat transfer vital bagi wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, menjadi fokus utama Suzuki. Dengan rentang yang luas, sungai ini tidak hanya menghubungkan Palembang dengan daerah sekitarnya seperti Jambi dan Bengkulu, tetapi juga memberikan akses penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini terkait pemerintah dan layanan perbankan.

"Penggunaan mesin tempel Suzuki tidak hanya sekadar solusi transportasi, tetapi juga simbol komitmen kami dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sosial di wilayah ini," ujar Pak Miral. Suzuki tidak hanya menawarkan beragam kekuatan mesin dari 32,5 PK hingga 325 PK, tetapi juga memperkenalkan inovasi terbaru seperti mesin 4 tak yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dalam upayanya untuk mendekatkan diri dengan pengguna di Palembang, Suzuki menawarkan promo grand opening dengan cashback menarik untuk setiap pembelian mesin, mengalahkan pesaing sektor ini dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang tak tertandingi. "Kami tidak hanya bekerja untuk keuntungan semata, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat Palembang," tambah Pak Ardiansyah.

Suzuki juga menjanjikan dukungan purna jual yang komprehensif, termasuk garansi yang luas, perawatan berkala, serta ketersediaan sparepart dan bengkel service yang memadai untuk memastikan keandalan mesin mereka dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan lokal dan komitmen yang kuat terhadap kualitas, Suzuki siap memimpin industri mesin tempel di Palembang. Masyarakat dapat mengharapkan solusi yang lebih baik dan terpercaya untuk mendukung aktivitas maritim dan transportasi mereka di wilayah ini.

Kehadiran Suzuki bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga merupakan langkah maju bagi pengembangan ekosistem maritim yang berkelanjutan dan inklusif di Palembang.(Cha)
Share:

Mafia Besar BBM Ilegal Terbongkar! GPP-SUMSEL dan TIM 7 Desak Pertamina Blacklist PT PSP

Palembang # ReformasiRI.com - Ketua Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL), M. Khaliq, bersama Tim 7 menggelar aksi unjuk rasa di depan Pertamina Plaju Senin 8/7/2024. Mereka menuntut agar PT Putra Salsabila Perkasa (PSP) di-blacklist dari kegiatan pemasaran BBM.

Aksi ini dilatarbelakangi laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan Tim 7 di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim. menemukan kecurangan yang dilakukan PT PSP, yaitu dengan mengisi BBM solar di Pertamina Pal 7 Kertapati dengan bahan baku murni lalu di barter dengan minyak olahan dari sungai angit Musi Banyuasin.

"PT PSP diduga melakukan kecurangan dengan barter solar murni dari Depo Pertamina dengan olahan minyak angit dari Musi Banyuasin," ungkap Khaliq."Hal ini tentu berdampak pada kualitas BBM Pertamina dan merugikan negara."

Lebih lanjut, Khaliq menduga bahwa praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mendesak Pertamina untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT PSP.

"Kami berharap Pertamina menindaklanjuti informasi dan dokumentasi yang kami berikan. Jangan ragu untuk menindak PT PSP. Masih banyak pihak yang membutuhkan BBM berkualitas," tegas Khaliq.

Menanggapi aksi ini, Manager Pertamina, Rijal, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini lebih dalam.

"Permasalahan PT PSP akan kami tindak lanjuti lebih dalam. Kami akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas oknum mafia yang nakal," ujar Rijal.

Sementara itu, Rici selaku Pemasaran SPBU Sumatera Selatan menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat dan memblacklist kendaraan yang digunakan untuk melakukan kecurangan.

"Mohon Beri kami waktu selama satu bulan ini untuk menyelesaikan proses ini percayalah kepada kami akan tindak tegas, ”jelas Rici.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia BBM ilegal. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas BBM di Indonesia.(Cha/Rilis Obi)
Share:

Pj. Bupati Banyuasin Hadiri Rapat Koordinasi, Dorong Investasi Berkelanjutan di Banyuasin

 


Jakarta, ReformasiRI.com
Dalam upaya mencari solusi untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di Kabupaten Banyuasin, Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Daya Saing Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Loka Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, pada Senin (8/7/2024), dan dihadiri oleh perwakilan dari PT. Sariguna Primatirta Tbk dan PT. Indo Gemilang Coconut Lestari.

Dalam kesempatan tersebut, Hani Syopiar Rustam menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya keras untuk menarik investor dengan mengadakan berbagai forum dialog. Salah satunya adalah temu bisnis yang diadakan pada 14 Desember 2023, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengedukasi para investor tentang aturan yang berlaku di Banyuasin.

“Rapat hari ini merupakan salah satu langkah kami untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Kami terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi di Banyuasin,” tegas Hani.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ali Murtopo Simbolon, juga menilai pertemuan ini sangat penting untuk menyelaraskan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi. Ia memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pj. Bupati Banyuasin dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan.

“Langkah yang diambil oleh Pj. Bupati Banyuasin sangat baik. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua hal yang menjadi kendala bisa diselesaikan,” ungkap Ali.

PT. Sariguna Primatirta Tbk dan PT. Indo Gemilang Coconut Lestari juga menegaskan komitmen mereka untuk mentaati semua aturan yang berlaku serta siap berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mewujudkan investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Banyuasin.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Pj Bupati Banyuasin Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan di Jakarta: Presiden Jokowi Tekankan Akuntabilitas Keuangan



Banyuasin, ReformasiRI.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemerintah Pusat Tahun 2023 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.

Dalam acara tersebut, Hani Syopiar Rustam didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Banyuasin, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M. Si, Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar, S. Ag., M. HI.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada laporan keuangan bukan lagi dianggap sebagai sebuah prestasi, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk mencapainya. Keuangan negara harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP bukan lagi prestasi, tapi kewajiban. Dalam pengelolaan keuangan, kita harus akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat fondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Pesan ini ditekankan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hadir dalam acara tersebut, sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan. Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Acara ini menjadi momentum penting bagi setiap daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan masing-masing. Hani Syopiar Rustam menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

PTBA Lunasi Hutang, Berdayakan Petani di Desa Pagar Dewa

Muara Enim - Berawal dari keprihatinan pada nasib para petani di desanya, yakni Desa Pagar Dewa, Windry Wijaya pada 2018 mendirikan PT Pagar Bukit Asam. Windry merasa tergerak karena banyak lahan dan aset-aset petani di Desa Pagar Dewa, Muara Enim, yang tergadaikan.

Hal itu terjadi karena para petani kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan resmi, sehingga terpaksa meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi.

PT Pagar Bukit Asam menjadi salah satu Usaha Mikro & Kecil (UMK) binaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Dengan dukungan dari PTBA, Windry berupaya membuat para petani di Desa Pagar Dewa menjadi berdaya. Caranya dengan memberikan akses pembiayaan yang tidak membebani.

"Utangnya petani ke rentenir berapa, PT Pagar Bukit Asam lunasi. Setelah itu petani kerja samanya dengan PT Pagar Bukit Asam. Mereka mencicil dengan menggiling gabah dan menjual hasil panennya ke kita," ujar Windri.

Tak hanya membantu dari sisi permodalan, PT Pagar Bukit Asam dan PTBA juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menekan biaya produksi. PTBA memberikan bantuan berupa alat-alat produksi seperti hand tractor, mesin penggiling, lapangan jemur untuk gabah, kantor, hingga solar cell. Ada juga bantuan pupuk organik.

PT Pagar Bukit Asam kemudian menyalurkan bantuan-bantuan itu ke para petani di Desa Pagar Dewa. Dengan adanya bantuan tersebut, para petani tak perlu menyewa alat-alat produksi dengan biaya tinggi. Upah giling juga dapat ditekan.

"Ada bantuan pupuk dari PTBA, kita salurkan gratis. Setelah itu kita beli berasnya petani, kita kemas. Kita jual ke toko dan sebagainya," tutur Windry.

PTBA pun membantu pemasaran hasil produksi para petani yang bekerja sama dengan PT Pagar Bukit Asam. Beras dapat dijual dengan harga lebih mahal karena tak menggunakan pupuk kimia. Beras organik ini diberi merek Dewa Bukit Asam. 

"Biasanya mereka pakai pupuk kimia, arahnya kita pakai pupuk organik semua. Sistem pengemasan kita buat lebih bagus. Alhamdulillah kita dibantu PTBA," ujar Windri.

PT Pagar Bukit Asam saat ini memiliki 7 orang pengurus dan membawahi sekitar 95 petani. Melihat perkembangan yang semakin positif, Windri optimistis suatu saat dapat memberdayakan semua petani di desanya.

"Harapannya seluruh masyarakat di desa saya seluruhnya bisa berdaya dan mandiri. Kalau Tuhan merestui, kami bisa menyelesaikan," tegasnya. 

Sementara itu, VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Hartono mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjalankan program-program berkesinambungan yang memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah operasi PTBA.

"PTBA berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mendorong kemajuan dan ketahanan ekonomi bagi bangsa," tutupnya.



Siaran Pers : 08/07/2024
Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:  

*Niko Chandra*
_Corporate Secretary_
PT Bukit Asam Tbk
nchandra@bukitasam.co.id
www.ptba.co.id
Share:

3 Proyek Pembangunan di Pertanyakan Ormas DPW MSKI - Sumsel dan PB Front Pemuda Merah Putih

Palembang, ReformasiRI.com - Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSKI) Sumsel dan Pengurus Besar Front Pemuda Merah Putih (FPMP) terus bergerak aktif mencegah adanya penyalahgunaan uang negara. Salah satunya dengan berperan aktif mengawasi jalannya proyek proyek di Sumatera Selatan. Dalam hal itulah kemarin dua Lembaga Sosial Masyarakat tersebut meminta kejelasan tentang proyek proyek yang diduga adanya penyelewengan keuangan negara diantarannya: 

1. Mempertayakan Pembangunan Gedung Kantor SMKN 1 Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir, Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran APBD 2023, Nilai pagu Paket Rp:650.000.000,00,-, Lokasi Pekerjaan SMKN 1 Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Mempertayakan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor, Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode Pengadaan Langsung, Tahuh anggaran APBD 2024 Nilai Pagu Paket Rp: Rp. 50.000.000,00,- Lokasi pekerjaan Palembang (Kota).

3. Mempertayakan Belanja Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya (Cleaning Service) Satuan Kerja Biro Umum Provinsi Sumatera Selatan Jenis pengadaan Jasa Lainnya Tahun Anggaran APBD 2024 Niali Pagu Paket Rp. 2.500.000.000,00,- Lokasi Pekerjaan Jl. Kapten A. Rivai Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Palembang (Kota).

Menurut Mukri AS SSosI Msi, tugas mereka sebagai LSM ikut mengawasi pelaksanaan proyek proyek itu. "Karenanya kami mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan uang negara dalam proyek proyek tersebut," ujarnya kemarin kepada media ReformasiRI, Minggu(07/07/2024) 

 (Ay/Daya)
Share:

Berita Populer