Lembaga SIRA, Bupati Ogan Ilir

Palembang, ReformasiRI.com  _ Massa Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Ogan Ilir (OI), di Desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pengawalan ketat pihak Kepolisian dan Satpol PP, unjuk rasa di pimpin langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga SIRA Rahmat Sandi Iqbal, SH di dampingi Sekretaris Eksekutif Rahmat Hidayat, SE dalam orasinya menyampaikan, adanya dugaan permasalahan yang di anggap perlu menjadi perhatian khusus oleh PJs Bupati Ogan Ilir terkait pembangunan gedung baru di RS Ar Royyan yang diduga bermasalah serta tidak sesuai ketentuan.

Menurut Rahmat Sandi, dari hasil investigasi setelah di telaah, pembangunan gedung baru tersebut meliputi (klinik mata, klinik kecantikan dan kamar operasi/ruang OK) diduga tidak sesuai dengan standar ketentuan.

"Bangunan gedung diduga belum mempunyai izin tapi sudah beraktivitas," tegas Rahmat Sandi, pada Jumat (15/11/2024).

Dia juga mengatakan, izin bangunan gedung diduga menyalahi ketentuan perizinan (IMB diduga masih IMB lama yaitu rumah makan bukan IMB baru pembangunan gedung RS).

Selain itu, perusahaan yang mengerjakan juga diduga bukan yang berpengalaman di bidangnya dalam membuat gedung kesehatan, dan bangunan tersebut diduga tanpa melalui kajian-kajian Amdal, padahal ini sangat penting sebelum melakukan pembangunan apalagi yang dibangun adalah gedung baru kesehatan atau Rumah Sakit.

Artinya, sebelum melakukan pembangunan gedung baru kesehatan terlebih dahulu harus memperhatikan aspek-aspek persyaratan tekhnis bangunan gedung kesehatan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tekhnis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit dan Permenkes RI Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur Persyaratan Tekhnis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

"Jika membangun Rumah Sakit dengan cara asal-asalan dan bukan dari perusahaan yang mempunyai lisensi dengan jelas serta tidak berpengalaman dibidangnya maka dikhawatirkan dampaknya dikemudian hari akan membahayakan," imbuhnya.

Adapaun bahaya tersebut bisa saja menimpa pasien, tenaga kesehatan serta penduduk di lingkungan Rumah Sakit yang disebabkan dari pengelolaan limbah Rumah Sakit yang tidak baik dikarenakan kajian-kajian Amdal diawal pembangunannya sudah bermasalah.

Menyikapi persoalan tersebut maka Lembaga SIRA menyatakan sikap di antaranya,

1. Mendesak Pjs Bupati Ogan Ilir untuk memerintahkan Satpol PP agar segera menyetop dan menyegel segala macam bentuk aktivitas proses pembangunan gedung baru di RS Ar Royyan yang saat ini sedang berlangsung, karena diduga kuat perizinan pembangunan gedung tersebut bermasalah dan tidak memenuhi standar.

2. Mendesak Pjs Bupati Ogan Ilir untuk meninjau ulang perizinan (IMB, izin Amdal dan izin pengelolaan limbah B3) pembangunan gedung baru di RS Ar Royyan yang diduga kuat tidak memperhatikan aspek-aspek perizinan bangunan gedung kesehatan yang tidak sesuai ketentuan perizinan.

3. Usut -tuntas adanya dugaan persekongkolan jahat untuk menguntungkan diri secara pribadi maupun kelompok dari pembangunan gedung baru RS Ar Royyan.

Ditempat yang sama, Asisten 1 (Satu) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat (Kesra) Dicky Syalindra di dampingi Asisten 3 (Tiga) Bidang Administrasi dan Kepegawaian M. Ridhon menanggapi bahwa, dirinya sudah mendengar langsung pernyataan sikap yang di sampaikan oleh Lembaga SIRA.

"Kami ucapkan terimakasih atas saran dan masukannya, tentunya apa yang di sampaikan oleh rekan-rekan dari Lembaga SIRA barusan akan kami tindak lanjuti," ucapnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Diky menjelaskan, PAD merupakan dana atau anggaran yang akan di pergunakan dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir. 

Selanjutnya, masalah perizinan- perizinan yang tidak sesuai kata Diky Syalindra, hal ini tentunya akan di tindak lanjuti.

"Ya selepas ini kami akan melakukan rapat koordinasi guna mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh rekan-rekan dari Lembaga SIRA," pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

DPD Korpri Polda Sumsel Menggelar Kegiatan Baksos Khitanan Massal

Palembang,- Masih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korpri Polda Sumsel, menggelar kegiatan bakti sosial khitanan massal yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Kamis ,(14/11).

“ Kegiatan khitanan massal ini digelar dalam rangka memeriahkan dan bukti bhakti Korpri terhadap masyarakat khususnya di Kota Palembang Sumatera SelatanTarget kami saat ini akan mengkhitan 30 anak.,” kata Pembina Drg Ajiedarmo ,Spkg yang merupakan Ketua Pelaksana HUT Korpri Ke- 53 Poda Sumsel didampingi Ketua Seksi Baksos Pembina Febri Asmarani,SH,MH 

Dia mengatakan khitanan massal tersebut dalam rangkaian HUT Korpri ke,-53 Polda Sumsel bahwa Korpri hadir bersama masyarakat 

“ Hingga kegiatan ini dilaksanakan ada 30 anak yang terdaftar untuk mengikuti khitanan ini.

Dari pantauan pada kegiatan tersebut 

Satu persatu mereka mulai masuk ruang khitanan, untuk ‘disunat’ oleh tenaga medis dari rumah sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang

Dari ruang khitanan, suasana bercampur aduk. Mulai dari anak yang menangis saat dikhitan,ada yang berkata 'Ampun, ampun,,aku tidak menangis, tapi ada juga anak yang justru tertawa melihat anak lain yang menangis, padahal dia sendiri sebenarnya tengah di khitan.

Belum lagi, para orangtua yang mendampingi anak. Mereka ada yang terus memeluk sang buah hati saat dikhitan, mengajak buah hatinya berbincang-bincang untuk mengalihkan perhatian, dan tak sedikit juga yang menangis bahagia usai anaknya ‘disunat’, namun tenaga medis tetap sabar memberikan motivasi kepada anak anak dengan membimbing nya sambil berdoa dan acara terlaksana dengan baik dan lancar serta dilanjutkan pemberian Apresiasi oleh Ketua Korpri Polda Sumsel berupa bingkisan kepada anak yang dikhitan ” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Korpri Polda Sumsel Drg Yasmika Siregar

,MM,saat mintai keterangan disela kegiatan ini,mengatak

an pihaknya bersyukur karena pada tahun ini Korpri Polda Sumsel pada HUTnya yang ke-53 tahun 2024 dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial yang terdiri dari khitanan ,anjangsana ataupun kegiatan lainnya.

”Harapannya peringatan ini tidak hanya sebatas seremonial namun melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan sekaligus menjadi momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Sejalan dengan hal tersebut tambahnya, maka seluruh anggota Korpri harus memahami, menjiwai dan siap melaksanakan tugas sesuai tupoksinya sesuai tema " Korpri untuk Indonesia"

dengan mengubah pola fikir, era birokrasi priyayi sudah berakhir dan berganti dengan era birokrasi melayani.

“ Atas nama Ketua Korpri Polda Sumsel, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meringankan beban masyarakat dan keluarga yang kurang mampu untuk mengkhitan anaknya,” tutup Isteri KA SPN Polda Sumsel.(Cha)

Share:

Baca Lagi

UMP Palembang Terjunkan Mahasiswa Ke Beberapa Desa Promosikan Fakultas Pertanian

Palembang, ReformasiRI.com - Universitas Muhammadiyah (UMP) Palembang melalui Fakultas Pertanian memberangkatkan beberapa mahasiswanya ke Desa-desa seperti Desa Air Sugihan, Desa Muara Telang dan lainnya.

Dr. H. Rahidin H. Anang, MS selaku koordinator kepada awak media menyampaikan, keberangkatan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mempromosikan kepada masyarakat desa untuk mengajak para pelajar khususnya yang duduk di kelas 3 (Tiga) agar meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Fakultas Pertanian.

"Tim kami bergerak mulai hari ini dan mungkin hari Sabtu atau Minggu sudah pulang kalau untuk kegiatan promosinya sendiri selesai sampai bulan Pebruari atau Maret," ucapnya, Kamis (14/11/2024).

Lanjut Rahidin mengungkapkan, Pemerintah sudah mencanangkan atau menggalakan suatu program yang bernama YESS (Youth Entepreneur and Employment Support Services) yaitu salah satu program menteri pertanian dalam meningkatkan kompetensi di dunia Wirausaha kaum milenial untuk bekerja dan berkarir di sektor pertanian.

"Bentuk kegiatan yang kami lakukan di Desa nanti seperti, mensosialisasikan dan memberi penjelasan kepada siswa terkhusus SMU kelas III yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi nantinya setelah siswa menyelesaikan studinya ditingkat SMU, maka para siswa perlu kita informasikan, bagaimana memilih perguruan tinggi terkhusus Fakultasnya, apa lagi sektor pertanian oleh pak Prabowo Subianto Presiden VIII RI sudah dicanangkan bahwa Bangsa Indonesia harus mampu swasembada pangan, ungkapnya.

Masih kata Rahidin Anang menjelaskan, dengan kegiatan-kegiatan tersebut paling tidak timnya sudah memperkenalkan kepada masyarakat sesuai dengan target Presiden Republik Indonesia yang ke VIII yaitu program berswasembada pangan.

"Segala kegiatan dalam bentuk sektor pertanian layak di beri peluang yang sangat menggairahkan, tapi ingat.....ini juga merupakan tantangan yang sangat serius buat mencapai target tersebut, terutama peningkatan SDM di sektor pertanian maka Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang yang merupakan salah satu lembaga untuk mencerdaskan masyarakat dalam mewujudkan majunya pertumbuhan di bidang sektor pertanian," pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Kementerian ESDM Akan Denda 100 M Kepada Tambang Ilegal Di SumSel, LSM GRANSI Berharap Itu Bukan Wacana Belaka

Palembang, ReformasiRI.com _ Seperti yang diberitakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima 128 aduan atau laporan terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di Indonesia hingga 2023. Para pengusaha nakal yang terlibat dengan aktivitas ilegal ini terancam kena denda hingga Rp 100 miliar.

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, hal-hal terkait pertambangan yang tidak mempunyai izin, baik saat melakukan eksplorasi, produksi maupun kepada orang yang menampung atau memanfaatkan ataupun melakukan pengelolaan dan pemurnian akan dikenakan denda.ujarnya.

dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024) kemarin.

"Ini dikenakan sanksi yang sama yaitu paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,".

Pemberlakuan denda ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan bahan paparan yang disajikannya dihadapan Dpr Ri ada sebanyak 128 laporan tambang ilegal di Indonesia. Data ini berdasarkan pada laporan kepolisian dan keterangan ahli kasus PETI.

Sumber aduan ini tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Jawa. Laporan atau aduan terbanyak terjadi di Sumatera Selatan dengan jumlah 25 laporan tambang ilegal.

"Ini adalah data yang penting yang kami sampaikan terkait dengan data yang ada di PETI dan mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu dan lain sebagainya," ujarnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan tambang ilegal ini, Kementerian ESDM akan membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin dengan mengacu pada tiga pilar utama, antara lain digitalisasi, formalisasi, dan penegakan hukum (gakkum).

Tri menjelaskan, implementasi digitalisasi sendiri salah satunya dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan.

"Kemudian melakukan formalisasi pada saat tertentu, pada daerah yang memang terdapat banyak penambangan ilegal. Maka dengan adanya, yang memang betul-betul untuk rakyat, untuk kehidupan, sehari-hari kita upayakan untuk adanya formalisasi," kata dia.

Sedangkan untuk upaya penegakan hukum, Tri mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum sendiri tidak lama lagi akan segera mulai operasi.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mencatat total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nasional mencapai 9,11 juta hektare (ha), dengan komoditas mineral logam yang paling mendominasi.

WIUP mineral logam pada eksplorasi mencapai 360.513 ha, operasi produksi 3,82 juta ha serta pascatambang 6.685 ha. Selanjutnya, di posisi kedua terdapat WIUP batu bara, terdiri dari tahap eksplorasi mencapai 117.278 ha dan operasi produksi seluas 3,98 juta ha.

Sementara itu, total perizinan tambang per November 2024 sebesar 4.634 izin, terdiri dari 31 kontrak karya (KK), 59 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 4.302 izin usaha pertambangan (IUP), 10 izin usaha pertambangan khusus (IUPK), 48 izin pertambangan rakyat (IPR) dan 184 surat izin penambangan batuan (SIPB).

Menanggapi hal tersebut Supriyadi selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau LSM GRANSI berharap itu bukan hanya wacana Belaka.

Supriyadi juga mengatakan pada wartawan di ruang kerjanya bahwa GRANSI mendukung dan mengapresiasi tindakan dan upaya GAKUM yang akan dilakukan Kementrian ESDM. Menurut Supriyadi Penegakan hukum memang perlu dilakukan terhadap tambang ilegal karena sudah merugikan Negara merugikan rakyat dan merusak lingkungan.

"Dalam mendukung GAKUM tersebut, kita akan menggelar aksi damai di Kementrian ESDM dan KEJAGUNG. Aksi tersebut adalah sebagai wujud dukungan dan sekaligus mempertanyakan laporan GRANSI terkait tambang ilegal, tepatnya tambang minyak ilegal di Musi Banyuasin dan tambang batubara di Empat Lawang," ungkap Supriyadi.

(Cha/Rilis Afan)

Share:

Baca Lagi

INI BARU NAMANYA KOMPAK BESTY...! Sekumpulan Ibu-Ibu Mantapkan Diri Hanya Fitrianti-Nandriani Yang Dicoblos

Palembang, ReformasiRI.com _ Sekumpulan ibu-ibu terlihat sedang asik mengobrol di salah satu halaman rumah seorang warga. Nampaknya ibu-ibu tersebut sangat senang dan gembira mungkin karena baru saja pulang dari menghadiri suatu acara yang tidak jauh dari rumah mereka.

Ibu-ibu yang berjumlah puluhan orang itu saat dihampiri dan diajukan pertanyaan oleh awak media tentang siapa saja yang akan dicoblos oleh mereka saat pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang pada 27 November 2024 mendatang. Dengan penuh semangat ternyata mereka semua kompak menjawab, Fitrianti-Nandriani, Selasa (12/11/24).

Akidah, salah satu dari ibu-ibu tadi, yang beralamat di Jalan Mawar, Kelurahan Alang-Alang Lebar Palembang kepada wartawan mengatakan bahwa mereka baru saja menghadiri acara tebus murah dari ibu Fitrianti-Nandriani yang diadakan di Jalan Rama 10, RW 01, Alang-Alang Lebar. Setelah selesai acara, mereka masih mengobrolkan tentang ibu Fitrianti Agustinda dan Nandriani. 

"Tadi kami semua baru pulang dari acara tebus murah Fitrianti-Nandriani. Dan kami puluhan orang ini tentunya sama, satu RT semua, di RT 01, RW 01. Atas pembagian tebus murahnya tadi, kami ucapkan terima kasih kepada ibu Fitri. Sekali lagi, hidup ibu Fitri," pekiknya dengan semangat.

Selain itu, Dini Oktavia, warga yang sama juga turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan jika dirinya dan yang lain sudah memantapkan pilihan untuk mencoblos Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang pasangan nomor urut 1 yakni Fitrianti Agustinda - Nandriani. 

"Saya kan seorang wanita, tentu mendukung ibu Fitrianti-Nandriani sebab mereka berdua juga wanita. Masak memilih laki-laki kalau ternyata ada calon wanita," ujar Dini Oktavia. 

Saat mau membubarkan diri, ibu-ibu tadi tidak lupa beramai-ramai memekikkan kata-kata bernada "Kami coblos ibu Fitri," sebanyak tiga kali. Itu sebagai pertanda bahwa sekumpulan ibu-ibu muda itu telah memantapkan diri hanya Fitrianti-Nandriani yang dicoblos.

"Ini baru namanya kompak BESTY," tutup Dini Oktavia.

(Cha/Rilis Afan)

Share:

Baca Lagi

Calon Wabup OKI Supriyanto Diduga Ancam dan Ajak Sweeping Anggota PSHT yang Berbeda Pilihan

OKI, ReformasiRI.com — Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dari pasangan nomor urut 02, Supriyanto, menuai sorotan publik setelah pernyataan kontroversialnya tersebar. Supriyanto diduga mengancam akan "menyelesaikan" anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tidak mendukung pasangan calon 02, Muchendi Mahzareki-Supriyanto. 

Dalam sebuah kegiatan di Desa Gading Raja, Pedamaran Timur, Rabu (6/11/2024), Supriyanto dikabarkan menginstruksikan peserta untuk mendata anggota PSHT yang tak sejalan, "Kalau ketemu orang PSHT yang tidak sepaham dengan 02, catat namanya. Kita selesaikan nanti," ungkapnya dalam video yang kemudian viral di media sosial.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai sikap Supriyanto mengarah pada intimidasi politik. Welly Tegalega, Ketua LSM Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat OKI, menyebut tindakan Supriyanto sebagai bentuk arogansi yang tak pantas bagi seorang calon pemimpin. "Sebagai mantan Ketua PSHT, Supriyanto seolah berhak mengatur dan mengintimidasi pilihan politik anggota PSHT lainnya," ujar Welly.

Menurut Welly, tindakan tersebut justru menunjukkan kecondongan Supriyanto untuk mengontrol hak dasar orang lain dalam menentukan pilihan politik mereka. "Arogansi seperti ini berbahaya, apalagi jika kelak ia benar-benar menjabat sebagai Wakil Bupati. Belum menduduki jabatan saja sudah main ancam," tambahnya.

Di media sosial, netizen mengecam pernyataan Supriyanto yang dinilai sebagai bentuk tekanan politik. Banyak komentar yang menyesalkan sikapnya, menganggap tindakan tersebut justru akan menimbulkan antipati. "Di era sekarang, masyarakat semakin cerdas. Ancaman seperti ini hanya akan mengurangi dukungan, bukan menambah," ujar salah seorang pengguna media sosial.

Masyarakat menilai, pemimpin yang berkarakter keras dan intimidatif tidak lagi relevan di masa kini. "Pemimpin harus melindungi, bukan menakut-nakuti rakyatnya," ujar seorang netizen. Beberapa warganet juga menyatakan bahwa organisasi non-politik, seperti PSHT, seharusnya dijaga independensinya dan tidak dijadikan alat politik. 

"Organisasi seperti PSHT dibangun dengan semangat persaudaraan dan kerukunan. Ironis jika kemudian ada ancaman bagi mereka yang berbeda pilihan," kata seorang netizen.

Salah seorang warganet mengungkapkan banyak pihak berharap agar sikap santun dan menghargai perbedaan ditunjukkan oleh para calon pemimpin. "Santunlah dalam berucap, dan hargailah perbedaan. Merangkul, bukan memukul," tandasnya.

Share:

Baca Lagi

Kampanye di Sekolah, Aktivis GARDA API Sumsel Pertanyakan Kondusifitas Pilkada Banyuasin

Palembang,ReformasiRI.com – Organisasi kemasyarakatan GARDA API Sumsel angkat suara terkait adanya dugaan kampanye di salah satu institusi pendidikan dalam rangka Pilkada Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan informasi yang diterima, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H. Slamet SH – Alfi Novtriansyah Rustam diduga akan menggelar kampanye di SMA Bhakti Bangsa, Desa Saleh Mukti, Kecamatan Air Saleh, pada Rabu, 13 November 2024, dengan estimasi peserta mencapai 500 orang.

Yan Coga, Ketua GARDA API Sumsel, menyatakan keprihatinannya terkait penggunaan sekolah sebagai lokasi kampanye. "Sekolah adalah tempat pendidikan, bukan tempat kampanye politik. Apakah tidak ada tempat lain yang lebih sesuai, seperti lapangan atau ruang terbuka yang biasa digunakan untuk kampanye?" tanyanya dalam pernyataan kepada wartawan.

Yan Coga menegaskan bahwa kegiatan kampanye di sekolah jelas melanggar hukum. Ia mengutip UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 69 huruf i, yang secara tegas melarang kampanye di tempat pendidikan. Larangan ini juga diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024, Pasal 57 ayat 1 huruf i, yang menyatakan bahwa kampanye tidak boleh dilakukan di sekolah atau tempat pendidikan lainnya.

"Meski aturan sudah jelas, rencana kampanye ini masih akan dilangsungkan di sekolah. Ini patut dicurigai, dan ada kemungkinan Kepala Sekolah SMA Bhakti Bangsa terlibat dalam menggerakkan massa untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ini tidak hanya pelanggaran aturan, tapi juga mencederai integritas proses pendidikan dan politik lokal," ujar Yan Coga.

Ia juga mendesak KPUD, Bawaslu, dan Gakkumdu untuk segera menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Menurut Yan Coga, indikasi adanya keberpihakan dari pihak sekolah terhadap Paslon nomor 02 perlu ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi serta sanksi.

"Jika benar kampanye ini tetap dilakukan, kami meminta agar sanksi tegas diberikan, termasuk kemungkinan pencoretan calon yang melanggar dari daftar peserta Pilkada," tambahnya.

Meski ada kabar bahwa kampanye tersebut mungkin akan dibatalkan, Yan Coga menegaskan bahwa langkah-langkah lanjutan harus tetap diambil untuk memastikan aturan Pilkada dijalankan dengan benar. GARDA API Sumsel akan terus memantau perkembangan ini demi menjaga kondusifitas Pilkada yang damai dan adil di Kabupaten Banyuasin.

 Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Layak Jadi Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda Idola Ibu-Ibu Dan Disukai Banyak Orang

Palembang,, ReformasiRI.com _ Ibu-ibu di Kota Palembang kini telah memiliki idolanya sendiri. Idola layaknya artis atau publik figur ini oleh kebanyakan warga bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita, berkeluh kesah dan bertukar saran pendapat seputar kehidupan sehari-hari sampai ke persoalan pokok rumah tangga hingga persoalan lainnya yang ada dalam masyarakat.

Idola ibu-ibu tersebut bukan hanya bisa menjadi panutan dan sandaran serta memberikan kasih sayang yang mencerminkan sebagai seorang ibu terbaik yang handal dalam mengurus keluarga dan rumah tangganya, tetapi lebih dari itu.

Tidak terbatas ibu-ibu saja yang mengidolakannya, tetapi disuka juga oleh banyak kalangan warga masyarakat Palembang. Mulai dari anak-anak, pelajar dan mahasiswa, bapak-bapak, serta orang tua, tanpa memandang status sosial dan latar belakang, mereka sangat suka. Hingga tukang Ojol pun menyukai dirinya. 

Lantas siapakah sosok yang menjadi idola ibu-ibu dan disukai berbagai kalangan warga masyarakat tersebut....!

Tidak lain dan tidak bukan, sosok itu adalah Ibu Fitrianti Agustinda. 

Hal ini terungkap berdasarkan hasil penelusuran awak media di beberapa titik lokasi di Kota Palembang, saat melakukan tanya jawab kepada beberapa orang warga tentang siapa saja sosok yang mereka sukai dan pantas atau layak menjadi Walikota Palembang kedepan nanti. Dan ternyata jawabannya banyak mengarah kepada Fitrianti Agustinda. 

Salah satu orang warga yang sempat dimintai keterangannya, bernama Yusriah, warga Jalan Rama IV Lorong Melati, RT. 01, Rw 01 Kelurahan dan Kecamatan Alang-alang Lebar kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya pribadi sangat mengidolakan Fitrianti Agustinda karena telah banyak berbuat dan memberikan manfaat serta motivasi kepada masyarakat, Rabu (13/11/24).

Ibu Fitri sangat Gercep (Gerak Cepat) ketika mendapatkan informasi tentang persoalan masyarakat. Mulai dari berita duka, musibah kebakaran dan kecelakaan beliau cepat serta tanggap mendatangi lokasi. Belum lagi ketika mendengar kabar ada ibu hamil yang mau melahirkan atau seseorang yang sakit membutuhkan perawatan, Ibu Fitri turun langsung membawanya ke rumah sakit. Dan masih banyak lagi kalau mau diceritakan, kata Yusriah, ibu dengan 4 orang anak ini. 

"Gerakan cepat tanggap Ibu Fitri memberikan bantuannya ke masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, sebagai sosok seorang ibu tentunya Ibu Fitri memiliki sifat dan kepedulian serta memahami betul persoalan sehingga rasa keibuannya muncul untuk memberikan pertolongan kepada sesama dan itu saya akui karena saya juga seorang ibu," ungkap Yusriah. 

tanpa memandang orang itu kaya atau miskin, anak-anak dan orang tua, laki-laki atau wanita semua kalangan telah merasakan uluran tangan Ibu Fitri. Harus kita akui itu dan kita juga harus berani untuk mengatakan terima kasih ke Ibu Fitrianti Agustinda, imbuhnya. 

"Terlebih lagi kita ketahui bahwa Ibu Fitrianti Agustinda disaat menjabat Wakil Walikota Palembang hampir di setiap hari kerjanya turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Entah itu memberikan bantuan atau sekedar berdialog dengan warga mendengarkan keluh kesah dan menampung aspirasi, tentunya itu semua demi kemaslahatan rakyatnya," ungkap Yusriah. 

Selain itu, ditempat terpisah, saat mewawancarai Marwan, warga Tangga Buntung ketika ditanya siapa sosok calon Walikota Palembang yang menjadi idola dan akan dia pilih nanti, dirinya menuturkan jika Fitrianti Agustinda adalah sosok yang tidak tergantikan dan tidak ada duanya sebab hanya untuk membantu masyarakat Fitrianti Agustinda rela berkorban. Marwan telah banyak mendengar dan mengetahui dari media bahwa bukan saja warga kurang mampu yang ditolong, semua kalangan warga masyarakat juga menjadi perhatian khusus Ibu Fitrianti Agustinda, karena beliau tahu betul bahwa sudah menjadi kewajiban setiap manusia atau umat beragama dan bernegara untuk saling tolong menolong, bahu membahu bekerja sama demi kebaikan, ungkap Marwan.

Marwan menjelaskan, banyak sekali ibu-ibu dan kalangan masyarakat lainnya yang mengharapkan Fitrianti Agustinda menjadi Walikota Palembang karena sebagai seorang wanita, Ibu Fitrianti Agustinda sudah barang tentu sangat mengetahui dan mampu membuat aturan serta mengelola baik itu menyangkut keuangan ataupun tentang apa saja yang harus diperbuat agar keluarga dalam rumah tangganya tenteram, damai dan sejahtera.

"Jika jalannya roda pemerintahan di Kota Palembang ini kita gambarkan atau ilustrasikan sebagai sebuah susunan organisasi dalam rumah tangga, dimana seorang ayah sebagai kepala rumah tangga yang berfungsi sebagai penanggung jawab, mencari keuangan dan penjaga keutuhan rumah itu sendiri. Dan anak-anak adalah rakyat atau masyarakatnya yang tentunya perlu diatur dan diberi perhatian dari kedua orang tuanya agar bertumbuh menjadi anak yang baik. Maka tugas ibu lah sebagai pengatur atau mengelola semua kebutuhan dalam rumah tangga itu atau bisa dikatakan ditangan ibu lah baik buruknya pemerintahan atau rumah tangga itu berjalan," jelas Marwan. 

Bisa diibaratkan jika peranan ibu dan segala jenis perjuangannya untuk suami dan anak-anaknya dalam membina rumah tangga sangatlah penting dan vital. Karena sosok seorang ibu itu sangat mulia bahkan dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: ‘Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?’ Rasulullaj pun menjawab: ‘Ibumu’. ‘Lalu siapa lagi?’, ‘Ibumu’. ‘Siapa lagi’, ‘Ibumu’. ‘Siapa lagi’, ‘Ayahmu’, imbuhnya. 

"Nama ibu disebut oleh Rasulullah sebanyak 3 kali dan ayah hanya 1 kali, mengapa, karena kedudukan ibu sangat mulia dan peran ibu dalam rumah tangga sangat penting. Ibulah yang melahirkan anak-anak, mendidik dan membesarkan, ibu jugalah yang mengatur keuangan untuk kebutuhan hidup rumah tangganya. Mengurus rumah, mencuci, memasak dan juga mengurus suaminya. Ibu itu ibarat pemerintah yang mengatur segala urusan Negara," tutur Marwan. 

Lebih lanjut Marwan mengatakan, setelah lama berjibaku melakukan tugas sosial kemasyarakatan, sejak menjadi Anggota DPRD Palembang, menjadi Wakil Walikota Palembang, kini Fitrianti Agustinda, yang merupakan istri Dedi Sipriyanto, S.Kom., MM, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang itu telah menjadi idola ibu-ibu dan di suka banyak orang. 

"Tentunya, walaupun saya seorang laki-laki, secara pribadi saya mendukung Fitrianti Agustinda dan suara saya akan saya berikan kepada beliau saat Pemilihan nanti. Karena banyak yang berkata serta berharap jika Fitrianti Agustinda layak menjadi Walikota Palembang kedepannya. Yakinlah, jika ini terwujud dan Ibu Fitrianti Agustinda beserta Ibu Nandriani terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota, maka kita sebagai masyarakat Palembang akan menorehkan sejarah dimana Pemerintah Kota Palembang dipimpin oleh 2 orang wanita," tutup Marwan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi