Menteri Agama Bersama Kapolda Sumsel dan Forkompimda Resmikan Pemakaian Masjid Al-Abduh

Palembang, ---

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, SIK, MH bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar turut juga hadir forkompimda Provinsi Sumsel dan Tokoh Agama Sumsel dalam Peresmian pemakaian Masjid Al-Abduh di Palembang ujar Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto Melalui Kasubbid PID AKBP Suparlan, SH, MSi Minggu 22/12/24/sore.

Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan harapannya agar masjid dapat difungsikan untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana masjid di zaman Rasulullah Saw. Harapan ini disampaikan Menag saat meresmikan Masjid Al Abduh di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Menag, masjid di zaman Rasulullah SAW bukan hanya menjadi tempat ibadah mahdhoh semata. Lebih dari itu, masjid menjadi pusat peradaban, perekonomian, pendidikan, kajian, bahkan pusat pemerintahan, dan aktivitas lainnya.

“Masjid nabi itu bukan hanya tempat untuk salat. Hanya 10 persen fungsi masjid untuk salat, 80 sampai 90 persen untuk fungsi-fungsi lainnya,” sebut Menag.

“Masjid di zaman nabi berfungsi sebagai sekolah, rumah sakit, kantor pengadilan, balai pertemuan lintas agama, tempat pernikahan, khitanan, balai kesenian, baitul mal, dan lain sebagainya,” sambungnya.

“Jadi masjid berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, bukan masyarakat memberdayakan masjid. Mari kita berupaya bagaimana masjid dapat memberdayakan umat. Mari kita jadikan masjid ini seperti masjid pada zaman Nabi,” tambahnya.

Menag juga minta masyarakat taat kepada ulama. Menurutnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang damai dan toleran. Jangan sampai ada yang mengacak-acak kedamaian dan kerukunan Indonesia.

“Mari kita gunakan masjid secara proporsional. Mari kita berdakwah dengan cara mendekatkan orang yang jauh. Dakwah itu, orang yang jauh kita dekatkan ke masjid, bukan sebaliknya,” tutur Menag.

Irjen Polisi Muhammad Iqbal dalam sambutannya mewakili keluarga besar Muhammad Abduh, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Menteri Agama hadir langsung meresmikan Masjid al Abduh.

“Terima kasih Bapak Menteri Agama dan semua yang hadir pada peresmian ini. Semoga Allah SWT membalas amal bapak dan ibu semuanya dengan timbangan kebaikan. Kami dari keluarga besar mohon doa agar Allah SWT meridhoi niat baik ini,” jelas Iqbal, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Riau.

Turut hadir dalam peresmian Masjid Al Abduh antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Tenaga Ahli Menteri Agama Muhammad Ainul Yaqin, Tenaga Ahli Bidang Hukum Kementerian Dalam Negeri H. Suhajar Diantoro, PJ. Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Andi Rian R Djajadi, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kapok Sahli Pangdam II Brigjen TNI Junaidi, Wakapolda Sumsel Brigjen Polisi M. Zulkarnain, Kakanwil Kemenag Sumsel H. Syafitri Irwan, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Hj. Nyayu Khodijah, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang H. Saefudin, Penasehat DWP Kemenag RI Hj. Helmi Halimatul Udhma Nasaruddin Umar, Ketua DWP Kanwil Kemenag Sumsel Hj. Emmilya Syafitri, serta tokoh masyarakat, dan tokoh agama.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pergantian Tahun 2025: Momentum Muhasabah untuk Indonesia Lebih Baik

Muhasabah: Menyongsong Pergantian Tahun

Oleh: Mukri AS Pemulutan, S.Sos.I., M.Si.

Ketua DPW MSK-Indonesia dan PB FPMP Sumsel

Menyongsong datangnya Tahun Baru 2025 yang sebentar lagi akan kita lalui, peristiwa pergantian tahun ini menjadi momentum muhasabah kebangsaan dan kenegaraan bagi kita, bangsa Indonesia. Tahun ini menjadi titik penting setelah melewati berbagai dinamika politik, seperti berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, kompetisi Pilpres yang berlangsung damai, hingga perhelatan Pilkada serentak yang menjadi cerminan sirkulasi elite secara demokratis.

Berbagai ujian sejarah tersebut telah kita lewati dengan bijaksana. Bangsa Indonesia menunjukkan kedewasaannya melalui politik tingkat tinggi (high politics) yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup. Persatuan dan kesatuan tetap menjadi azimat penyatu bagi nasionalisme humanistik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan semangat tersebut, kita perlu terus menjaga stabilitas politik dan keharmonisan para elite negeri ini.

Tiga fokus utama yang harus kita rawat demi keberlangsungan bangsa adalah:

1. Himayatut Daulah: Menjaga pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan Pancasila.

2. Himayatut Dien: Memelihara toleransi beragama, mengingat Indonesia adalah model toleransi dunia, di mana berbagai agama tumbuh berdampingan dengan damai.

3. Himayatul Ummah: Menjaga keutuhan umat dan rakyat agar tidak terpecah-belah, mengingat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan.

Terpilihnya Presiden Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi perubahan menuju bangsa yang lebih damai, demokratis, dan sejahtera. Harapan tersebut menjadi agenda ideal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, retaknya persaudaraan akibat perbedaan pilihan dalam Pileg, Pilpres, dan Pilkada menjadi tantangan tersendiri. Momentum ini harus disikapi dengan nilai-nilai keteladanan dari para pemimpin yang mampu merangkul perbedaan sebagai perekat ke-Indonesiaan kita.

Muhasabah Kebangsaan

Menyongsong pergantian tahun ini, mari kita lakukan muhasabah kebangsaan untuk merefleksikan dan mengevaluasi agenda yang telah dilalui. Sebagai bangsa, kita perlu memperkuat semangat dalam membela kepentingan bersama, menegakkan UUD 1945, dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan di Tahun 2025

Pada tahun 2025, agenda politik kebangsaan harus lebih serius dalam memenuhi harapan rakyat. Negara harus hadir dalam setiap persoalan rakyat dan menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Beberapa fokus utama:

1. Pemberantasan Korupsi: Semangat melawan korupsi harus menjadi prioritas utama kebangsaan.

2. Pendidikan: Dunia pendidikan harus bebas dari komersialisasi, dengan anggaran 20% dari APBN dan APBD benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan mutu.

3. Kesehatan: Akses kesehatan harus lebih mudah, bahkan gratis dengan hanya bermodalkan KTP.

4. Birokrasi: Pelayanan birokrasi yang sederhana, berbasis kinerja dan prestasi (meritokrasi).

5. Kesejahteraan: Peningkatan gaji guru, dosen, buruh, honorer, ustaz, dan marbot agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kapitalis.

6. Ekonomi Kerakyatan: Pemerintah harus melindungi harga produk petani, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi rakyat lainnya melalui kebijakan yang berpihak.

Bangkitnya ekonomi kerakyatan menjadi langkah penting, terutama dalam membangun sektor pertanian. Seperti pesan Bung Karno, kaum tani adalah sokoguru revolusi Indonesia.

Selamat menyongsong pergantian tahun 2024 ke 2025. Mari kita jadikan momen ini untuk bermuhasabah dan merefleksikan perjalanan bangsa, dengan semangat tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Post: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Koalisi Rakyat Bawah Siap Gelar Aksi Damai: Desak Penegakan Hukum dan Transparansi di Jalinsum

Koalisi Rakyat Bawah Siap Gelar Aksi Damai: Desak Penegakan Hukum dan Transparansi di Jalinsum

Palembang, ReformasiRI.com – Koalisi Rakyat Bawah (KRB) mengumumkan akan menggelar aksi damai pada Jumat, 27 Desember 2024, di depan Kantor Polda Sumatera Selatan. Aksi ini bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait berbagai isu strategis di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) yang dinilai mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

Dalam surat pemberitahuan bernomor 003/KRB/XII/2024, KRB memaparkan tiga isu utama yang akan diangkat, yakni maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), kerusakan jalan yang kronis, dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan pembiaran atas berbagai pelanggaran tersebut.

Isu Utama dan Tuntutan Aksi

1. Kendaraan ODOL

KRB menyoroti kurangnya penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL yang menyebabkan kemacetan parah di Jalinsum Palembang-Betung. Mereka mendesak aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran ini, yang selama ini dianggap merugikan masyarakat.

2. Kerusakan Jalan

Kerusakan parah di Jalinsum tidak hanya memperburuk kondisi lalu lintas, tetapi juga memicu kerugian ekonomi dan sosial. KRB menuntut perbaikan segera terhadap infrastruktur jalan di jalur vital nasional ini.

3. Dugaan Penyelundupan Hukum

Pembiaran atas pelanggaran lalu lintas dan kerusakan jalan menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. KRB meminta transparansi dan pertanggungjawaban dari institusi terkait.

Sebagai langkah konkret, aksi damai ini mengajukan tiga tuntutan utama:

1. Pecat pejabat terkait, termasuk Kapolda Sumsel, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Ditlantas Polda Sumsel, dan Kepala PUPR Sumsel.

2. Audit dan pemeriksaan harta kekayaan aparat terkait oleh lembaga independen, seperti KPK, BPK, Kejagung, dan Kejati Sumsel.

3. Transparansi penggunaan anggaran dan penegakan hukum di Jalinsum.

Janji Aksi Tertib

Koordinator aksi, Yan Coga dari Garda Api, menjelaskan bahwa aksi ini akan dilaksanakan secara damai dan tertib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kami menjamin aksi ini bebas dari tindakan anarkis. Tujuan kami adalah menyuarakan aspirasi rakyat dengan cara yang bermartabat,” ujar Yan Coga.

Rencana Pelaksanaan Aksi

Hari/Tanggal: Jumat, 27 Desember 2024

Waktu: Pukul 09.00 WIB - selesai

Lokasi: Depan Kantor Polda Sumsel

Jumlah Peserta: ±100 orang

Perlengkapan: Karton, spanduk, banner, panji-panji, dan pengeras suara

Harapan dari KRB

Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan institusi terkait terhadap permasalahan yang terjadi di Jalinsum. "Kami ingin ada perubahan nyata, bukan hanya janji kosong," tambah Yan Coga.

Koalisi juga berharap adanya dukungan penuh dari masyarakat dan pengamanan dari Polrestabes Palembang demi kelancaran kegiatan ini. Dengan slogan "Suara Rakyat untuk Keadilan dan Perubahan," KRB ingin memastikan kepentingan rakyat tidak lagi diabaikan. (DA/Rina)

Share:

Baca Lagi

Unsri Kukuhkan 6 Guru Besar Baru, Total 124 Guru Besar Aktif: Dorong Cita-Cita Menuju World Class University

Unsri Kukuhkan 6 Guru Besar Baru, Total 124 Guru Besar Aktif: Dorong Cita-Cita Menuju World Class University

Palembang, ReformasiRI.com – Universitas Sriwijaya (Unsri) kembali menorehkan prestasi dengan mengukuhkan enam guru besar baru di Gedung Auditorium Unsri, Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (20/12/2024). Prosesi ini dipimpin langsung oleh Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., yang mengungkapkan rasa bangga atas peningkatan jumlah guru besar aktif di lingkungan kampus.

“Keenam guru besar yang baru dikukuhkan berasal dari enam fakultas berbeda, yaitu:

Prof. Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum., dari Fakultas Hukum.

Prof. Dr. Ir. Restu Juniah, M.T., dari Fakultas Teknik.

Prof. Dr. Rozirwan, S.Pi., M.Sc., dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Prof. Dr. M. Ridhah Taqwa, M.Si., dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dr. Ermatita, M.Kom., dari Fakultas Ilmu Komputer," ungkapnya.

Jumlah Guru Besar Aktif Meningkat

Dengan pengukuhan ini, Unsri kini memiliki 124 guru besar aktif. Prof. Taufiq juga menambahkan bahwa dua guru besar lagi akan segera dikukuhkan sebelum akhir 2024. “Kami berharap pada akhir tahun ini, jumlah guru besar aktif Unsri meningkat menjadi 126 orang,” ujarnya.

Dukung Kualitas Akademik dan Riset

Pengukuhan ini, lanjut Prof. Taufiq, merupakan bagian dari upaya Unsri untuk meningkatkan kualitas akademik dan penelitian. Saat ini, persentase guru besar di Unsri mencapai lebih dari 10% dari total 35% dosen bergelar doktor.

“Kami masih memiliki lebih dari 20% dari 1.200 dosen yang berpotensi menjadi guru besar. Untuk mendukung hal tersebut, Unsri mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan memberikan insentif publikasi di jurnal bereputasi internasional,” terangnya.

Menuju World Class University (WCU)

Pengukuhan guru besar ini merupakan langkah strategis Unsri untuk memperkuat posisinya menuju World Class University (WCU). Prof. Taufiq berharap, keenam guru besar yang baru dikukuhkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan fakultas masing-masing dan universitas secara keseluruhan.

“Mudah-mudahan, dengan bertambahnya guru besar ini, Unsri semakin maju dan mampu bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Pencapaian Bapenda Kota Palembang melampaui Target Di Tahun 2024 Sebanyak 100,36 Persen

Pencapaian Bapenda Kota Palembang melampaui Target Di Tahun 2024 Sebanyak 100,36 Persen

Palembang, ReformasiRI.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang terus berupaya untuk memenuhi target PAD sebelum akhir tahun. Bapenda juga terus menggali potensi pajak lainnya untuk memastikan capaian PAD maksimal.

Hingga 18 Desember 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang mencapai 100.36 % (Persen) dari target yang ditetapkan. Dimana Target PAD Kota Palembang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.155.000.000.000.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang M. Raimon Lauri AR, S.STP., M.Si, di ruang kerjanya, Kamis (19/12/2024).

"Alhamdulillah pertanggal 18 desember tahun 2024 pencapaian target kita mencapai di angka 100, 36 % kalau di rupiahkan itu 1 triliun 159 miliar dari ketetapan 1 triliun 155 miliar, artinya ada kenaikan karena ketetapan di 2023 itu di angka 1 triliun 113 miliar tapi realisasinya 1 triliun 130 miliar untuk tahun 2023," Terang Raimon 

Pencapaian melampaui target hingga 100,36 % ini tak lepas dari bentuk kepatuhan kontribusi masyarakat kota Palembang dalam membayar pajak, serta pembinaan monitoring kepada seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, membuka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak pada waktunya.

"Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat kota Palembang yang sudah patuh membayar pajak, harapan kita akan ada kenaikan lagi ketetapan di tahun 2025 di angka 1 triliun 683 miliar. Kita optimis Insya ALLAH kedepan Bapenda kota Palembang bisa mencapai target pajak dan retribusi di angka 2 triliun," Ujarnya.

Mengawali tahun 2025, Bapenda kota Palembang akan memperkenalkan aplikasi TANJAK (Terminal Layanan Pajak) yang dapat di download di Playstore, dimana instansi yang semuanya menerapkan Tanjak ini akan terkait dengan data Base pembayaran pajak. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, dan pelayanan yang baik.(Rina)

Share:

Baca Lagi

Dewinda Trianah Harumkan Sumsel: Raih Juara 2 Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024

Dewinda Trianah Harumkan Sumsel: Raih Juara 2 Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2024

Palembang,ReformasiRI.com – Dewinda Trianah, siswi MIN 1 Palembang, berhasil mengharumkan nama Sumatera Selatan dengan meraih juara 2 dalam ajang bergengsi Pemilihan Putra Putri Kebudayaan Remaja dan Cilik Nusantara 2024 yang digelar di Jakarta. Prestasi ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga Dewinda, tetapi juga masyarakat Sumsel.

Dewinda, anak ketiga dari pasangan Taiwan dan Susi Sapriyana, menjadi satu-satunya perwakilan dari Sumsel dalam kompetisi ini. Prestasinya di usia yang masih 11 tahun menjelang ulang tahunnya ke-12 pada 20 Desember 2024, menunjukkan bakat dan dedikasi luar biasa dalam melestarikan budaya nusantara.

Grand Final dan Komitmen untuk Budaya Palembang

Pada malam Grand Final, Dewinda mendapat pertanyaan tentang cara melestarikan dan mempromosikan budaya Palembang jika terpilih menjadi Putri Kebudayaan. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, “Untuk kebudayaan di kota Palembang, yang perlu dilestarikan seperti tari tradisional, serta tempat wisata bersejarah seperti rumah limas, Jembatan Ampera, dan Benteng Kuto Besak.”

Jawaban Dewinda mencerminkan kecintaannya pada kebudayaan lokal sekaligus tekadnya untuk mempromosikan potensi wisata dan tradisi Palembang kepada dunia.

Kriteria Penilaian yang Ketat

Ajang ini diikuti oleh 38 peserta dari berbagai provinsi, seperti Lampung, Jambi, Jawa, dan NTT. Penilaian dewan juri mencakup sikap, penampilan, keaktifan di media sosial, seperti pembuatan video kebudayaan, serta prestasi. Dukungan dari pihak sekolah dan keluarga turut menjadi faktor penting dalam perjalanan Dewinda menuju kesuksesan.

"Saya sangat bangga bisa mewakili Sumatera Selatan. Harapan saya adalah agar budaya Sumsel semakin dikenal dan dilestarikan," ujar Dewinda dengan penuh semangat.

Dukungan Penuh dari Keluarga

Orang tua Dewinda, Taiwan dan Susi, menyampaikan kebanggaan mereka atas pencapaian putri mereka. Mereka juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang berprestasi dalam ajang seperti ini.

“Sebagai orang tua, kami selalu mendukung kegiatan positif seperti ini, dengan tetap mengutamakan pendidikan di sekolah. Kami berharap ada dukungan lebih dari pemerintah daerah agar anak-anak berbakat seperti Dewinda dapat terus berkembang dan mengharumkan nama Sumatera Selatan, khususnya Palembang,” ungkap Taiwan.

Inspirasi untuk Generasi Muda

Prestasi Dewinda Trianah menjadi inspirasi bagi anak-anak Sumatera Selatan untuk terus menggali potensi dan melestarikan kebudayaan daerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, generasi muda seperti Dewinda diharapkan mampu membawa budaya lokal ke tingkat nasional dan internasional. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Drh. H. Alfin Suhanda Terpilih sebagai Ketua PDHI Sumsel 2024-2028: Komitmen Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hewan dan Masyarakat

Drh. H. Alfin Suhanda Terpilih sebagai Ketua PDHI Sumsel 2024-2028: Komitmen Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hewan dan Masyarakat

Palembang, ReformasiRI.com – Pemilihan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan periode 2024-2028 sukses digelar. Dalam kontestasi yang kompetitif, Drh. H. Alfin Suhanda tampil sebagai pemenang, mengungguli dua kandidat lainnya. Pemilihan ini menandai langkah baru dalam perjalanan organisasi yang berkomitmen untuk memajukan profesi dokter hewan dan kesejahteraan masyarakat.

PDHI, sebagai organisasi profesi yang berdiri sejak 9 Januari 1953, memiliki peran strategis dalam dunia kesehatan hewan dan keamanan pangan di Indonesia. Berpusat di Jakarta Selatan, PDHI telah menjadi mitra penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas produk hewani dan kesejahteraan hewan.

Komitmen dan Harapan Baru

Dalam sambutannya, Drh. Alfin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada panitia dan anggota PDHI Sumsel atas suksesnya pelaksanaan pemilihan. Ia juga menegaskan bahwa amanah sebagai Ketua PDHI Sumsel adalah tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan sepenuh hati.

"Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan ini. Kami ingin PDHI Sumsel lebih dikenal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas," ujarnya pada Sabtu (21/12/2024).

Drh. Alfin memaparkan enam program unggulan yang menjadi prioritasnya. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota yang kini berjumlah 206 orang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Peran Sentral PDHI dalam Masyarakat

PDHI Sumsel tidak hanya berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan hewan, tetapi juga menjaga keamanan produk olahan hewan yang dikonsumsi masyarakat. Drh. Alfin berharap PDHI dapat memberikan edukasi lebih luas tentang pentingnya kesejahteraan hewan sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem.

“Kita membawa misi mulia, yaitu ‘Manusya Mriga Satwa Sewaka’ yang berarti mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Dengan pendekatan One-Health, kami akan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara kolaboratif,” tegasnya.

Tantangan dan Advokasi

Sebagai Ketua PDHI Sumsel, Drh. Alfin juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dokter hewan, seperti kasus pemalsuan profesi dan perselisihan dengan klien. Ia berkomitmen untuk memperkuat advokasi hukum bagi para dokter hewan, sehingga profesi ini mendapatkan pengakuan yang lebih baik.

“Kami ingin melindungi mitra kami dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus kami jalankan bersama,” tambahnya.

Pemilihan ini membuka babak baru bagi PDHI Sumsel untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia kesehatan hewan di Indonesia, serta membangun sinergi yang lebih kuat antara dokter hewan, masyarakat, dan pemerintah. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Hari Kedua Angkutan Nataru, KAI Divre III Palembang Angkut 6.254 Penumpang

Palembang, ReformasiRI.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang mencatat sebanyak 6.254 orang berhasil diangkut pada hari pertama dan hari kedua masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan pada hari pertama angkutan Nataru pada Kamis (19/12) terdapat 3.059 penumpang sedangkan dihari kedua pada Jumat (20/12) sebanyak 3.195 penumpang telah diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah KAI Divre III Palembang. 

"Jadi sampai dengan hari kedua masa Angkutan Nataru 2024/2025 ini, total sebanyak 6.254 penumpang telah diberangkatkan menuju berbagai stasiun yang ada di Provinsi Sumsel dan Lampung," ungkap Aida, Sabtu (21/12/2024).

Sementara itu, secara keseluruhan hingga 5 Januari 2025, total sebanyak 43.972 tiket telah terjual atau sebanyak 95% dari tempat duduk yang disediakan. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung.

Kami mengimbau kepada para calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api pada masa liburan Natal dan Tahun Baru untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI agar tidak kehabisan tiket. 

Setiap harinya, Divre III Palembang melayani sebanyak 6 perjalanan kereta api, yakni KA Rajabasa relasi Stasiun Kertapati-Tanjung Karang (PP), KA Bukit Serelo relasi Stasiun Kertapati-Lubuklinggau (PP) dan KA Sindang Marga relasi Stasiun Kertapati-Lubuklinggau (PP).

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan KA dan mengutamakan keselamatan seluruh perjalanan KA terutama pada masa angkutan Nataru 2024/2025 agar liburan Nataru lebih seru serta membawa kehangatan dan kebersamaan bersama keluarga dan orang tercinta," tutup Aida. 

Salam, 

Manager Humas KAI Divre III Palembang

*Aida Suryanti*

(Cha)

Share:

Baca Lagi