Pemkab Banyuasin dan Kilang Pertamina Plaju Selamatkan Ekosistem Sungai Musi

Pemkab Banyuasin dan Kilang Pertamina Plaju Selamatkan Ekosistem Sungai Musi

ReformasiRI.com, Palembang – Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perikanan bersama Kilang Pertamina Plaju berkolaborasi dalam upaya pelestarian ekosistem Sungai Musi guna mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Langkah ini diambil untuk menghadapi penurunan populasi ikan akibat praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab.  

Sebagai bentuk komitmen nyata, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dan Kilang Pertamina Plaju aktif mensosialisasikan regulasi terkait larangan penangkapan ikan secara ilegal. Regulasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang melarang penggunaan putas/racun, setrum ikan, dan bom ikan dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara serta denda Rp1,2 miliar.  

Selain itu, Dinas Perikanan Banyuasin telah menerbitkan SK No. 72/KPTS/DISKAN/2024 tentang Pelarangan Penangkapan Ikan secara Ilegal dan Pelestarian Ikan Belida. Aturan ini melarang penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem perairan, seperti setrum, racun, dan bahan peledak.  

Untuk memastikan aturan tersebut sampai ke masyarakat, Kilang Pertamina Plaju turut mendukung pemasangan plang sosialisasi di beberapa titik di sepanjang Sungai Musi. Pemasangan plang secara simbolis dilakukan pada Jumat (21/2/2025) di Kelurahan Mariana Ilir, dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Banyuasin Dr. Ir. Septi Fitri, MM, Camat Banyuasin I Bahrum Rangkuti, S.STP, M.Si., serta beberapa pejabat kelurahan setempat.  

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Ir. Septi Fitri menyoroti kondisi sumber daya ikan yang semakin memprihatinkan dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pelestarian ekosistem perairan Banyuasin.  

“Kita harus saling mendukung agar ekosistem tetap lestari. Jika hanya pihak tertentu saja yang peduli, upaya ini tidak akan berjalan maksimal. Semua program dapat terlaksana dengan baik jika kita bekerja sama,” ujarnya.  

Ia menegaskan bahwa penangkapan ikan dengan cara ilegal, seperti setrum dan racun, menjadi salah satu penyebab utama penurunan stok ikan. Selain membunuh ikan dewasa, metode ini juga menghancurkan telur-telur ikan yang sedang berkembang, sehingga mengancam kelangsungan populasi ikan di masa mendatang.  

Sebagai langkah konkret, Septi berencana membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kecamatan Banyuasin I sebagai lokasi percontohan. "Rencananya bulan April kita bentuk, ada SK Bupati," ungkapnya.  

Camat Banyuasin I, Bahrum Rangkuti, juga mengimbau masyarakat agar menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.  

“Jika terus dibiarkan, beberapa jenis ikan bisa punah. Oleh karena itu, masyarakat, terutama nelayan dan pencari ikan, harus mematuhi aturan demi menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.  

Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menjaga ekosistem perairan Sungai Musi tetap lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.  

(Diskominfo.SP/IKP)

Share:

Baca Lagi

Rumah Pintar yang Tak Selamanya Menjadikan Orang Pintar

Rumah Pintar yang Tak Selamanya Menjadikan Orang Pintar

ReformasiRI.com, Sumatera Selatan - PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program-programnya, termasuk di bidang pendidikan.

Namun, ironisnya, di tengah upaya peningkatan kecerdasan masyarakat, pemangkasan anggaran pendidikan justru terjadi. Setelah sebelumnya anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas sebesar 8 triliun, kini giliran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) yang mengalami pemangkasan hingga 14 triliun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat menghambat proses mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, PKK Sumatera Selatan telah memiliki Rumah Pintar yang terletak di Jakabaring. Rumah Pintar ini diresmikan pada Agustus 2010 oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Sumsel saat itu, Hj. Eliza Alex Noerdin. Sayangnya, kini kondisi Rumah Pintar tersebut terbengkalai dan tidak terawat. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat edukasi dan pengembangan masyarakat ini justru dikelilingi oleh semak belukar yang tinggi.

Padahal, keberadaan Rumah Pintar sangat penting sebagai pusat kegiatan belajar, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Jika difungsikan kembali, Rumah Pintar ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.

Dengan tereksposnya kondisi ini, diharapkan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali Rumah Pintar. Pemerintah diharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghidupkan kembali fasilitas ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Jika selama beberapa tahun terakhir Rumah Pintar terbengkalai, pertanyaannya adalah: ke mana anggaran operasional dan perawatan gedung yang seharusnya ada untuk fasilitas ini?

Menelisik jumlah penduduk miskin di Sumsel pada tahun 2024, data menunjukkan:

• Maret 2024: 984,24 ribu orang.
• September 2024: 948,84 ribu orang (10,51 persen dari total populasi).

Kemiskinan sering kali terkait erat dengan akses terhadap pendidikan. Jika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, bagaimana mungkin mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya? Oleh karena itu, pengaktifan kembali Rumah Pintar PKK dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam upaya mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat Sumsel.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan harus lebih konsisten dan tidak hanya bersifat seremonial. Menelantarkan Rumah Pintar yang seharusnya menjadi pusat pendidikan adalah bentuk kelalaian. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar retorika. Membiarkan kebodohan terus berlanjut tanpa solusi adalah kejahatan terhadap masa depan generasi mendatang.

Widya Astin, S.Sos.

Palembang, 21/02/2025

Share:

Baca Lagi

KMS Menggelar Unjuk Rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Diwarnai Keributan Dengan Pihak Kepolisian

Palembang , ReformasiRI.com _ Dunia pendidikan akhir-akhir ini menjadi sorotan bagi pegiat kontrol sosial. Seperti yang dilakukan oleh Konfederasi Mahasiswa Sumatera Selatan (KMS), yang mana pada Kamis (20/02/2025), Puluhan massa KMS menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Disdik Sumsel) Jl. Kapten A Rivai No.47, Bukit Kecil, Kota Palembang.

Anugrah Diputra selaku koordinator aksi mengatakan, carut marutnya penyelenggaraan PPDB tahun 2024 di SMA Negeri Kota Palembang khususnya jalur prestasi dengan cara memanipulasi data calon siswanya telah menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Sumsel khususnya Kota Palembang sedang kehilangan arah tujuannya.

Adapun SMA Negeri yang diduga memanipulasi data saat PPDB diantaranya, SMA Negeri 1, 5, 10, 17 dan 18 Palembang.

"Kepala Sekolah (Kepsek) yang terbukti memanipulasi data dalam penyelenggaraan PPDB khususnya jalur prestasi berarti telah melakukan perbuatan melanggar hukum," ujar Anugrah kepada wartawan.

Suasana unjuk rasa cukup menegangkan setelah salah seorang dari KMS merangsek masuk dengan cara melompat pagar, namun berhasil dihalau oleh petugas kepolisian.

Dalam orasinya, massa yang tergabung dalam KMS tersebut menyampaikan beberapa tuntutan antara lain,

_ Menuntut Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk membuka nama-nama peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi jalur prestasi, maupun calon peserta didik yang tidak lolos seleksi, berikut dengan nilai jumlah kumulatif dari setiap prestasi, sebagaimana yang diperintahkan dalam Bab III Pelaksanaan PPDB huruf G angka 4 dan 5 Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

_ Menuntut Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk memberikan sanksi pemberhentian kepada panitia PPDB Dinas Pendidikan khususnya Kasi Peserta Didik SMA selaku Koordinator Penyusunan Regulasi dan Koordinator Kanal Pengaduan yang diduga telah menjadi otak atas perbuatan pemalsuan data-data CPDB SMA Negeri Jalur Prestasi tahun 2024, Sebagaimana yang dimaksud oleh Ombudsman.

_ Menuntut Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk memberikan sanksi tegas terhadap Kepala SMA Negeri 1, 5, 10, 17 dan 18 Palembang yang menerima peserta didik baru (daftar ulang) tanpa berdasarkan hasil rapat dewan guru dan tidak membuat Surat Keputusan (SK) perihal penetapan peserta didik baru yang lolos dari semua jalur khususnya jalur prestasi dan tidak membuka secara transparan nama-nama peserta didik baru yang lolos dan tidak lolos.

"Kami ingin Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel melakukan tindakan terhadap panitia yang diduga menerima suap dalam penyelenggaraan PPDB," tandas Anugrah.

Ditempat yang sama, Poniyem selaku Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel menanggapi bahwa, terkait nilai dalam PPDB adalah wewenang Kepala Sekolah bukan Dinas Pendidikan.

Selain itu, untuk penyelesaiannya Poniyem menjadwalkan pertemuan kembali bersama massa KMS di hari Kamis pekan depan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Polda Sumsel Wujudkan Kredit Perumahan Bagi Anggota Polri

Palembang , ReformasRI.com - Polda Sumatera Selatan mewujudkan kredit perumahan bagi anggota Polri dengan menggandeng pihak pengembang dan perbankan.

Hal itu disampaikan Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK,MSi usai memimpin rapat kesiapan Ground

breaking serentak pembangunan perumahan bersubsidi Polri Polda Sumsel diruang kerja Karo SDM Polda Sumsel Gedung Promoter Polda Sumsel Kamis 20 Februari 2025 Pagi.

Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo ,SIK,MSi

Mengatakan kegiatan rapat ini mengawali persiapan Groundbreaking serentak Pembangunan perumahan bersubsidi Polri Polda Sumsel sebanyak 620 unit rumah yang lokasinya diagendakan di perumahan duta tanah mas Blok B Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. 

Menurut Karo SDM Polda Sumsel kegiatan Groundbreaking serentak perumahan tersebut diagendakan dengan tertib acara Pembukaan oleh MC, pembacaan Doa, sambutan Karo SDM Polda Sumsel, Sambutan Kapolda Sumsel dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan MOU, penandatanganan akad KPR(Perwakilan personil Polri developer dan perwakilan Bank, kegiatan dilanjutkan zoom meeting dengan Kapolri, diakhiri peninjauan lokasi (tentatif) 

perumahan bagi Personel Pegawai Negeri Polri (PNPP) Polda Sumsel 

Menurut Alumni Akpol 96 ini,Kredit perumahan ini dicapai sebagai tindak lanjut dari Program Prioritas yang diinisiasi oleh Kapolri, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas perumahan bagi anggota PNPP. 

Berkolaborasi dengan pihak pengembang perumahan yang ada di Sumatera Selatan , diantaranya PT. Cipta Anugrah Musi,PT,

Duta Persada Semesta ,PT Duta Persada Lestari serta melibatkan dari Perbankan yakni Bank Mandiri,Bank BRI ,Bank BNI dan Bank BTN 

Menurut Mantan Kapolres Balangan Polda Kalsel ini kegiatan Groundbreaking 

perumahan pribadi bagi Personel Pegawai Negeri Polri (PPNP) Polda Sumsel 

Acara tersebut diagendakan akan dihadiri Kapolda Sumsel Wakapolda Sumsel PJU Polda Sumsel , Kapolres Banyuasin, Bupati Banyuasin,Dandim Banyuasin,serta dari Perbankan dan Pihak pengembang ucapnya 

Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK MSi menambahkan untuk Para kepanitiaan baik Kasatker dan Kasatwil yang ditunjuk untuk menyiapkan kesiapan dalam kegiatan tersebut termasuk kesiapan Polres Banyuasin menyiapkan rekayasa jalan agar tidak padat dijalanan, serta kesiapan lahan parkir pada kegiatan Groundbreaking perumahan Polri bersubsidi Polri Polda Sumsel tersebut.

"Pembangunan perumahan Polri bersubsidi tersebut sebagai wujud perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota PNPP sehingga dapat mendukung tugas Polri utamanya melindungi dan melayani masyarakat," tambah Sudrajad Hariwibowo 

Terimaksih kepada pemerintah daerah , developer dan perbankan yang telah mendukung kegiatan ini , Kerja sama antara berbagai pihak terkait merupakan bukti kaseriusan pemerintah untuk perbaikan kondisi hunian dan kesejahteraan anggota polri maupun pns polri.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Marta Saputra Korban Kecelakaan Kerja Terima Bantuan Dari Manajemen Grand Atyasa

Palembang, ReformasiRI.com _ Insiden kecelakaan kerja yang terjadi beberapa bulan lalu di Grand Atyasa Jl.Kapten A. Anwar Arsyad No.22, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, membuat korban bernama Marta Saputra (41) pekerja disalah satu vendor mengalami putus tangan dan patah kaki.

Akibat kejadian tersebut Manajemen Grand Atyasa memberikan bantuan moril dan materil terhadap korban Marta Saputra.

Tabrani SH selaku Kuasa Hukum Grand Atyasa menyampaikan bahwa, pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang dialami korban Marta Saputra.

Adapun bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Pimpinan Manajemen Grand Atyasa bernama Ibu Maryam.

"Selama ini, dari awal terjadinya kecelakaan kerja hingga sekarang kita terus memberikan bantuan pengobatan terhadap korban," ujar Tabrani dihadapan beberapa awak media pada Kamis (20/02/2025).

Masih kata Tabrani, dirinya berharap melalui bantuan tersebut semoga korban dapat menerimanya dengan ikhlas. Karena, selain sebagai pekerja menurutnya, Marta Saputra sudah dianggap sebagai keluarga.

Sementara itu diwaktu yang sama Marta Saputra mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ibu Maryam selaku Pimpinan Manajemen Grand Atyasa yang telah memberikan bantuan dalam pengobatan .

"Kami sekeluarga merasa senang karena Pimpinan Manajemen Grand Atyasa telah peduli dan membantu kami," pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Yan Coga Ucapkan Selamat atas Pelantikan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel

"MENYALA ABANGKU!"

Yan Coga Ucapkan Selamat atas Pelantikan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel

ReformasiRI.com, Jakarta – Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terpilih pada Pilkada serentak 2024 akhirnya digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/02/25), oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Momen bersejarah ini disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat, termasuk para pendukung yang datang dari berbagai daerah untuk memberikan dukungan langsung kepada pemimpin pilihan mereka.

Salah satu yang turut menyampaikan kebanggaannya adalah Yan Coga, aktivis kerakyatan pro-demokrasi, Ketua GARDA API, sekaligus Koordinator Koalisi Aktivis Rakyat Bawah Sumsel. Ia merasa gembira atas pelantikan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2025-2030.

"Alhamdulillah, setelah penantian panjang, akhirnya Sumsel kembali memiliki pemimpin definitif. Saya sangat senang karena H. Herman Deru dan H. Cik Ujang adalah sosok yang berkarisma, merakyat, dan memiliki pengalaman luas dalam memimpin," ujar Yan Coga kepada awak media.

Menurutnya, pengalaman panjang keduanya dalam birokrasi menjadi modal besar dalam menjalankan roda pemerintahan. H. Herman Deru yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sumsel dan H. Cik Ujang sebagai Bupati Lahat, tentu telah memahami potensi dan tantangan di wilayahnya.

"Saya dan rekan-rekan Koalisi Aktivis Rakyat Bawah Sumsel mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak H. Herman Deru dan H. Cik Ujang. Kami optimis bahwa kepemimpinan mereka akan membawa perubahan positif bagi Sumatera Selatan, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia," lanjutnya.

Yan Coga juga menegaskan bahwa duet ini diharapkan mampu mewujudkan visi Sumsel yang lebih maju dan sejahtera. Dengan pengalaman dan dedikasi tinggi, keduanya diyakini dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumsel.

"MENYALA ABANGKU! Menyala seperti api yang membawa cahaya terang, menyala dengan semangat kemajuan dan kesejahteraan bagi Sumatera Selatan. Kami yakin, di bawah kepemimpinan mereka, Sumsel akan semakin gemilang!" tutup Yan Coga penuh semangat. (Red)

Share:

Baca Lagi

Wisuda Ke-176, UNSRI Melahirkan 1.885 Sarjana Baru, 904 Berpredikat Dengan Pujian

ReformasiRI.com Indralaya, Sumsel _ Wisuda ke-176, Universitas Sriwijaya (Unsri) melahirkan 1.885 Sarjana Baru diantaranya berpredikat Dengan Pujian sebanyak 904 orang. Wisuda dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 19-20 Februari 2025 di Gedung Auditorium Unsri kampus Indralaya.

Dalam kesempatan itu Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S. E., M.Si. Menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua atau wali alumni yang telah berhasil memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Ucapan selamat juga disampaikan Rektor kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menggapai gelar akademik yang diidamkan.

“Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama kepada anak-anaknya selain pendidikan yang baik. Ucapan selamat kami sampaikan juga kepada anak - anak kami, saudara-saudara kami para alumni baru yang diwisuda pada hari ini, selamat atas keberhasilannya menggapai gelar akademik yang sangat diidam-idamkan selama ini. Seiring doa semoga gelar dan ilmu yang diperoleh dibekahi Allah SWT sehingga bisa membawa manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang banyak. Kami mendoakan semoga keberhasilan hari ini menjadi awal untuk menggapai keberhasilan-keberhasilan selanjutnya di masa yang akan dating,” ucap Rektor, Rabu (19/02/2025).

Selain memberikan doa terbaik, Rektor juga berpesan agar para alumni dapat menjaga nama baik almamater Universitas Sriwijaya, selalu berbuat jujur, amanah, menjaga etika dan moral, menghormati orang tua, cintai sesama agar para alumni sukses di manapun para alumni berkiprah.

Selain itu, Rektor juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pimpinan Unsri dan jajarannya yang telah berperan aktif melaksanakan proses pendidikan yang baik sehingga para alumni bisa selesai tepat waktu. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para orang tua alumni yang telah bekerja sama dengan Unsri sehingga proses pendidikan anak-anak bisa berjalan lancar. 

Lebih lanjut Rektor menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang banyak mendukung proses pembelajaran di Unsri diantaranya kepada para penyandang dana yang telah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam pembiayaan berupa beasiswa. Pada wisuda ke - 176 ini ada sebanyak 21 alumni penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya antara lain penerima beasiswa dari Bank Indonesia 7 orang, Bank Central Asia 4 orang, Yayasan Karya Salemba 4 ada 2 orang, Cendekia Baznas ada 5 orang, APJS (Pusri) 1 orang, dan PT Adaro Indonesia ada 2 orang.

Pada upacara wisuda kali ini, Unsri meluluskan 1.885 Wisudawan yang terdiri atas Fakultas Ekonomi 163 orang berpredikat dengan pujian 50 orang. Fakultas Hukum 58 orang berpredikat dengan pujian 17 orang, Fakultas Teknik 188 orang berpredikat dengan pujian 34 orang, Fakultas Kedokteran 358 orang berpredikat dengan pujian 119 orang, Fakultas Pertanian 204 orang berpredikat dengan pujian 133 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 372 orang berpredikat dengan pujian 268 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 209 orang berpredikat dengan pujian 94 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 102 orang berpredikat dengan pujian 43 orang, Fakultas Ilmu Komputer 140 orang berpredikat dengan pujian 89 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 81 orang berpredikat dengan pujian 52 orang, dan Pascasarjana 10 orang berpredikat dengan pujian 5 orang. (Cha/Rilis Ara)

Share:

Baca Lagi

DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Ucapkan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel

DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Ucapkan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel

ReformasiRI.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Sadar Korupsi (MSK) Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pengurus Besar Front Pemuda Merah Putih (PB. FPMP) mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak H. Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak H. Cik Ujang sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang berlangsung hari ini di Jakarta.

Dengan telah dilantiknya pasangan pemimpin definitif ini, masyarakat Sumsel memiliki harapan baru untuk mewujudkan kesejahteraan serta tata kelola birokrasi yang lebih demokratis dan transparan.

Sebagai figur ideal dengan segudang pengalaman di bidang birokrasi, diharapkan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang mampu mengemban amanah dengan baik serta lebih fokus dalam mengelola pembangunan di Sumatera Selatan. Dengan mengedepankan sistem merit berbasis kinerja dan prestasi, keduanya diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah.

"DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB. FPMP memiliki keyakinan serta optimisme terhadap kepemimpinan Bapak H. Herman Deru dan Bapak H. Cik Ujang. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan mereka, Sumsel akan semakin maju dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Mukri A. Syukur, S.Sos.I., M.Si., Ketua DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB. FPMP. Kamis(20/02/2025) 

Selamat bertugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah demi kesejahteraan masyarakat Sumsel. (Red)

Share:

Baca Lagi