Bupati Askolani Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022

 

Jakarta - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan acara Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan kategori minimal 10 kali berturut-turut dalam giat yang digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/09/2022).

Pada acara ini terdapat beberapa kategori yang diantaranya Opini WTP tahun 2021, Opini WTP minimal 5 kali berturut turut, Opini WTP minimal 10 kali dan Opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Bupati Banyuasin, H.Askolani, SH.,MH, menerima langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas penghargaan Opini WTP dengan kategori minimal 10 kali berturut-turut.

“Berkat doa dan dukungan semua ASN , Non ASN dilingkungan Pemkab Banyuasin serta doa dan dukungan Masyarakat Banyuasin. Kembali Pemerintah Banyuasin mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, yang diserahkan langsung oleh Ibu Sri Mulyani karena mendapatkan WTP 11 xkali berturut-turut dari BPK RI dalam pengelolahan Keuangan Daerah. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat kita dalam membangun dan melayani masyarakat Banyuasin” ujar Bupati Askolani usai menerima penghargaan.

Selanutnya beliau mengharapkan dengan diterimanya penghargaan ini dapat semakin meningkatkan semangat dan motivasi membangun Kabupaten Banyuasin lebih baik lagi melalui 7 Program Unggulan dan 12 Gerakan Bersama Masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto, mengatakan Rakernas akuntansi merupakan agenda tahunan Kementerian Keuangan, sebagai ajang bergengsi para pengolahan keuangan negara.

Tema Rakernas Tahun 2022 ini adalah “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”. Dengan harapan, tema tersebut dapat menjadi energi bagi seluruh bagi pengelola keuangan dan kinerja, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan.

“Rakernas tahun ini bertujuan, memberikan apresiasi atas raihan opini WTP. Mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. Meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” jelas Hadiyanto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kalau Indonesia ternyata lebih baik dari negara di ASEAN dan bahkan negara G20 sekalipun. Pernyataan ini berdasarkan prestasi yang dicapai Indonesia pasca pandemi.

Sri Mulyani juga mengungkap, prestasi itu adalah perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bisa menyentuh level normal seperti sebelum pandemi. Capaian ini diperoleh pada 2021 dan hanya bisa didapat oleh segelintir negara saja di dunia, salah satunya Indonesia. Dimana, banyak negara G20 dan ASEAN, dan negara lainnya belum mampu memulihkan PDB-nya.

“Kita termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 tahun lalu, sudah bisa GDP-nya, ekonominya melewati masa pre-pandemic, yaitu 2019, bahkan pertengahan tahun, itu luar biasa,” katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/09/2022). (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Hadiri Rakor Bersama APKASI dan Kementerian PAN-RB terkait Tindak Lanjut Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkup Pemda

 

Jakarta - Bupati Banyuasin H. Askolani, SH menghadiri Rapat koordinasi APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) – Kementrian PANRB tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Puri Agung Convention Hall , Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/09/2022).

Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti pertemuan Dewan Pengurus Apkasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ) yang telah dilaksanakan pada Senin (12/09/2022) lalu.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non – ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan diskusi dengan menghadirkan narasumber Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana; Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya; Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya; Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, yang hadir langsung pada rapat tersebut menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN. Koordinasi lintas sektor terkait juga terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, oleh karenanya Menteri Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

Ditempat yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH menyampaikan bahwasannya permasalahan tenaga hororer bukan hanya terdapat di Kabupaten Banyuasin, tetapi sudah merupakan masalah nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. “Dari dengar pendapat dari teman-teman Bupati dari seluruh Indoensia tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya disatu sisi kita menghargai dan berterimakasih terhadap para tenaga honorer yang selama ini telah berdedikasi terhadap daerah. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi fenomena nasional penerimaan tenaga honorer tidak dilakukan secara prosedurar atau sesuai kebutuhan, terdapat juga penerimaan yang bersifat nepotisme” jelasnya.

Dilanjutnya Bupati Askolani, saat ini di Kabupaten Banyuasin terdapat sekitar 8ribu tenaga honorer baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian maupun tenaga teknis lainnya. Dan beliau secara maksimal akan berjuang dan melakukan segala upaya untuk para tenaga honorer ini.

“Ada 3 opsi yang akan menjadi bahasan selanjutnya dari hasil rapat tadi” ungkap beliau. Ketiga opsi itu adalah, satu semua tenaga honorer diangkat menjadi pegawai P3K. Kedua, semua tenaga honorer diberhentikan. Dan ketiga, diadakan seleksi untuk pengangkatan tenaga honorer.

“Tentunya sebagai Bupati saya memilih opsi pertama, tetapi balik lagi penggajian harus dari pusat. Setidaknya bisa sharing fifty-fifty dengan keuangan daerah” paparnya. Beliau juga dengan tegas menolak opsi no dua. “Apalagi untuk mereka yang telah bertahan bekerja diatas 5 tahun, kita harus punya hati nurani untuk mengapresiasi jasa yang telah mereka berikan” lanjut beliau bersemangat.

Hal paling baik yang akan dibicarakan lebih lanjut menurut beliau adalah opsi ketiga. Beliau juga mengharapkan agar aturan nilai passing grade akan disesuaikan dengan masing-masing daerah. “Seperti pendapat teman dari Papua tadi, tidak bisa menyamaratakan kemampuan kami yang didaerah dengan yang di pusat, bisa-bisa banyak yang tidak lolos seleksi” ujarnya menirukan ucapan Bupati dari Pulau Papua.

Dengan seleksi ketat diharapkan juga akan didapatkan SDM yang berkualitas yang akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Bupati dan Wakil Bupati 4 Tahun Menjabat Terima 76 Penghargaan

 

Banyuasin - Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin menggelar syukuran dengan membaca surat yasin dan doa bersama, dalam rangka memperingati 4 (empat) tahun kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin masa bhakti 2018-2023 dilaksanakan di Masjid Agung Al-Amir Komplek Pemkab Banyuasin, Senin (19/092022).

Mengusung tema Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera. Tentunya juga dengan 7 program prioritas dan 12 gerakan bersama masyarakat. Dalam kesempatan ini juga diserahkan sejumlah bantuan mulai dari bedah rumah, hingga santunan kepada fakir miskin, kaum dhuafa dari baznas, hingga bantuan pribadi dari Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin.

Sederet penghargaan berhasil didapat dalam kurun 4 (empat) tahun Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin menjabat. Ditahun 2022 ini beberapa diantaranya yaitu :
1. Penghargaan terpilihnya kabupaten/kota terbaik peringkat 1 (satu) se-provinsi Sumsel pada penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting, diberikan oleh Kemendagri Ditjen Bina Bangda di Jakarta pada 30 Agustus 2022.
2. Penghargaan Nirwasita Tantra bidang lingkungan hidup diberikan langsung Gubenur Sumsel H. Herman Deru pada tanggal 27 Agustus 2022
3. Penghargaan Nasional bidang pertanian daerah penghasil lumbung pangan nasional nomor empat se-Indonesia dan penghargaan sistem pertanian pangan tangguh swasembada beras tahun 2019-2021 langsung diberikan oleh menteri pertanian Syahrul Yasin Limbo di Jakarta 14 Agustus 2022.
4. Penghargaan program pemanfaatan teknologi pertanian dari Tribun Sumsel langsung diserahkan langsung Kepala News Room L. Weny Ramdiastuti di Griya Agung pada 12 Juli 2022.
5. Penghargaan nasional kinerja pajak dari KPK RI dalam kategori pengoptimalan penggunaan alat rekam pajak, penghargaan langsung diberikan oleh ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri pada 19 Mei 2022.
6. Dibulan April ada 3 Penghargaan yaitu penghargaan pemrakarasa rekor dunia khatam Al-Quran dengan peserta terbanyak 50. 000 orang selama empat bulan dari lembaga prestasi Indonesia, Penghargaan kabupaten layak anak pratama dan penghargaan anugrah parahita ekapraya dari kementerian pemberdayaan perempuan anak RI, Penghargaan manggala karya kencana dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) RI.

Dalam sambutannya Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH mengatakan dengan berjalannya masa jabatan 4 (empat) tahun ini, tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mengucapkan terima atas bantuan dan dukungan dari semua instansi yang terlibat selama ini baik dibidang pembangunan dan pelayanan sehingga sudah mendapatkan 76 penghargaan.

“Semua hasil penghargaan tidak terlepas dari kerjasama bersama instansi dan masyarakat, sehingga pemkab bisa mendapatkan penghargaan baik dari organisasi dunia, penghargaan pusat, penghargaan provinsi. Tentunya semua ini berkat kerja keras kita semua,” ungkapnya.

Dilanjutkan Askolani dengan sisa 1 (satu) tahun ini kami terus berupaya untuk bekerja dengan baik meskipun masih banyak belum yang belum dicapai, “sisa satu tahun ini kita akan membangun Banyuasin tercinta yang belum terwujud kedepannya kita jalankan dengan baik dan semangat” ujarnya.

Selain itu Banyuasin kini sudah diperhitungkan di tingkat nasional merupakan suatu kebanggaan bisa bekerjasama dengan seluruh pihak dengan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. “Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih, kami berdua bukanlah apa-apa tanpa dukungan para kepala OPD Kabag dan seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Pemkab Banyuasin ” tutup Bupati Banyuasin.

Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin, Sekretaris Daerah, Kepala Kementerian Agama, Dandim 0430 Banyuasin, Kajari Banyuasin, Wakil Pengadilan Agama, Ketua Baznas, Camat Se-kabupaten Banyuasin, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala OPD, Seluruh Pegawai Pemkab Banyuasin.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

H. Budi Wahyu Kurniawan Siap Maju Pada Pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumsel, Ini Motivasinya!..

Palembang - H. Budi Wahyu Kurniawan (BWK) menyatakan siap maju dalam pemilihan Ketua Umum Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Sumatera Selatan (Asprov PSSI Sumsel). Sebagai langkah seriusnya yakni akan mengambil formulir pencalonan. Majunya dalam pemilihan sebagai langkah untuk bisa berkontribusi secara maksimal dalam memajukan sepak bola di provinsi sumatera selatan ini.

"Nanti saya mengambil formulir pendaftaran sebagai calon ketua umum. Pengambilan formulir adalah rangkaian dari tahap kongres luar biasa Asprov PSSI Sumsel dalam memilih ketua untuk periode 2022 - 2026 yang akan digelar 5 - 6 November 2022 mendatang," ujarnya di Palembang, Sabtu, 17 Sept 2022.

Ia menambahkan motivasinya ikut mendaftar pencalonan Ketua Asprov Sumsel sendiri untuk turut membantu semaksimal mungkin roda organisasi agar semakin baik dan tertib. Hal itu karena dengan semakin baiknya tata kelola organisasi cabang olahraga, ia yakin akan berimbas ke peningkatan prestasi oleh para atletnya.

"Selama ini saya memang lebih dikenal sebagai pengelola klub tarkam. Alhamdulillah tahun lalu akhirnya dipercaya untuk menahkodai tim PS Banyuasin dalam mengarungi liga 3 zona Sumsel dan pada kesempatan pertama tersebut saya dapat mensejajarkan klub PS Banyuasin dengan Klub2 lainnnya.

 Setelah pengambilan formulir saya beserta tim akan road show ke para pemilik suara agar bisa memenuhi syarat dukungan 30 persen dari Askab dan klub," pungkas Ketua PPP Kabupaten Banyuasin ini. (AA/Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

AKTIVIS PEDULI SUMSEL AKAN GELAR AKSI, INI DUKUNGANYA PADA HDMY

Palembang - AKTIVIS PEDULI SUMSEL akan menggelar aksi damai pada tanggal 26 september 2022 mendatang di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan 

Bertajuk: AKSI MENDUKUNG GUBERNUR  SUMATERA SELATAN 

Aksi AKTIVIS PEDULI SUMSEL kali ini mengusung tema "GUBERNUR YANG BAIK PENUH DENGAN PRESTASI NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL"

Dalam dukungannya kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya (HDMY) dengan slogan "SUMSEL MAJU"

Aktivis ini Mendukung Gubernur untuk segera membersihkan seluruh jajaran Komisaris, Direktur Perusahaan BUMD di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan tidak menjalan BUMD dengan baik sehingga menyebabkan seluruh BUMD di Provinsi Sumsel diduga Korupsi "Cukup PT SMS saja yang dirusak oleh Oknum-oknum yang terkait"

Dimotorisasi oleh: YAN COGA, RENALDI,  ANDI JA, HAMZA, RICKO TANJUNG, ARI ANGGARA dan MUKRI AS, 

Tagline-nya: 

#GIBERNUR BERSAMA RAKYAT

#WARGA SUMSEL PUAS KINERJA HDMY

RILL: AKTIVIS SUMSEL

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Kepala Desa Cibuntu AR Jadi Tersangka Pungli PTSL

Bekasi – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Menjebloskan AR Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Atas perbuatan Penggunaan Kekuasaan untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli) Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021.

Kasie Intel siwi utomo Menjelaskan”Proses Penahanan Terhadap AR sudah dilakukan sejak Kamis 08/09/2022, serta dilakukan Upaya penahanan Senin 12/09/2022.

Ini bentuk komitmen kejaksaan negeri kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung instruksi Kejagung pemberantasan mafia pertanahan,”ujar Siwo.

“Penetapan Saudara AR sebagai tersangka adanya permintaan sejumlah uang kepada masyarakat kaitan PTSL tahun 2021,” terangnya.

Adapun, lanjut Siwi, sangkaan terhadap tersangka adalah primair Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, AR selaku Kepala Desa Cibuntu mengadakan pertemuan dengan Kadus, Ketua RT dan RW serta Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Cibuntu terkait alur berkas PTSL Desa Cibuntu dan biaya yang akan dikenakan kepada pemohon yang ingin mengajukan PTSL.

Di kesempatan itu Kepala Desa AR menyampaikan instruksi terkait alur penyerahan berkas dan uang PTSL Desa Cibuntu serta menetapkan dan memerintahkan nilai pungutan atau biaya pada PTSL Desa Cibuntu sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu) atas nama yang memohon.

“Sebaliknya, bagi yang belum atas nama pemohon sendiri setiap seratus meternya dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon, biayanya total Rp1.900.000,” jelas Siwi.

Kemudian, sambung Siwi, untuk perangkat Desa Cibuntu biaya berbeda yaitu setiap seratus meter sebesar Rp1.000.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon biayanya yaitu Rp 1.400.000 perbidang.

Berdasarkan penetapan pungutan biaya-biaya dalam pelaksanaan PTSL Desa Cibuntu diperoleh hasil pungutan PTSL sebesar Rp 400.000 perbidang untuk dasar alas hak atas nama yang memohon dengan hasil pungutan sejumlah Rp 1.813.200.000 (Satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

“Balik nama PTSL sebesar Rp1.500.000 per 100 meter sertipikat untuk dasar alas hak atas nama yang memohon atau ada pergantian peralihan nama, dengan total permohonan sertifikat pada Desa Cibuntu seluas 972.930 meter. Nilai hasil pungutan masih dilakukan pendalaman,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan sosialisasi pihak Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi di Kantor Desa Cibuntu, disampaikan bahwa Desa Cibuntu mendapat program PTSL dengan target awalnya 5.800 bidang dengan pemberkasan yaitu: fotokopi KTP, Copian girik, AJB, Materai sebanyak 4 buah dengan biaya PTSL yang bisa dibebankan kepada warga pemohon sesuai SKB 3 menteri untuk wilayah Jawa dan Bali adalah Rp.150.000

Post: www.Reformasi.com

Sumber: Media Nasional

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Bagikan 60 Ribu Kartu kepada Petani

 

Banyuasin - Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH.,MH membagikan secara simbolis 60 ribu lebih Kartu Tani dalam kesempatan silahturahmi dengan masyarakat Makarti Jaya yang juga sekaligus pelepasan Camat Makarti Sarip, SP.,MM yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin. Rabu(14/09/2022)

Kartu Tani ini merupakan kartu yang digunakan pemerintah untuk penyaluran subsidi non tunai berupa pupuk kepada petani. Untuk Kabupaten Banyuasin sementara ini pembagian Kartu Tani di bagi dalam 2 zona, yakni dibawah wilayah BRI unit KTM Telang Palembang Sriwijaya dan BRI unit Mariana KCU Palembang Arivai.

Untuk unit KTM Telang jumlah petani yang telah terdaftar mendapat Kartu Tani sebanyak 24.903 petani yang terdiri dari : Kec. Banyuasin II, Kec. Karang Agung Ilir, Kec. Muara Telang, Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Talang Kelapa dan Kec. Tanjung Lago.

Sementara untuk unit Mariana terdapat 35.865 petani yang terdiri dari : Kec. Rambutan, Kec. Air Salek, Kec. Banyuasin I, Kec. Makarti Jaya, Kec. Muara Padang, Kec. Muara Sugihan dan Kec. Air Kumbang.

Sedangkan untuk kecamatan lain yang belum mendapatkan Kartu Tani, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab.Banyuasin yang ditemui dilokasi menjelaskan bahwa adanya peraturan baru yang menyatakan pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui Kartu Tani hanya diperuntukkan untuk petani pangan bukan petani perkebunan, karenanya pihaknya akan meninjau kembali apakah petani yang belum kebagian sesuai dengan kategori yang disyaratkan aturan yang berlaku. “Daerah lain masih ada masuk kategori petani perkebunan, jd kita belum tau ada berapa sisa petani yang akan mendapatkan Kartu Tani selanjutnya” ujarnya. Untuk unit BRI yang akan melayani zona selanjutnya dijelaskan Sarip,SP.,MM lebih lanjut adalah BRI unit Sekayu.

Ditempat yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani,SH.,MH menegaskan kedepan target Pemkab adalah dapat membantu seluruh petani yang ada di Banyuasin. “Sisanya yang belum dapat Kartu Tani akan segera diurus sesuai prosedur” ujar Bupati.

Lebih lanjut beliau menjelaskan Kartu Tani bertujuan agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasi dalam pengolahan lahan pertanian masing-masing petani.

Beliau berharap kehadiran Kartu Tani akan membantu permasalahan pupuk yang sering dikeluhkan petani dan mampu lebih meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Banyuasin.

Acara yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini juga dimanfaatkan Bupati untuk bersilahturahmi dengan masyarakat secara langsung. Bupati dan rombongan juga menyempatkan hadir dan memeriahkan acara hajatan warga bahkan di dua lokasi berbeda yang jaraknya berjauhan. “Menyapa masyarakat secara langsung sekaligus ikut merasakan kegembiraan mereka menjadi bagian dari tugas kita untuk mengayomi masyarakat”tutupnya.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Yan Coga, Tokoh Pemuda Sumsel Ini Sikapi Mosi Tidak Percaya di Tubuh DPRD Banyuasin

Banyuasin - Menyikapi permasalah kisruh di DPRD Kabupaten Banyuasin, Yan Coga salah seorang tokoh muda Sumsel menyayangkan kejadian tersebut, Yan Coga menyayangkan kisruh yang sempat terekspos ke publik. Seolah memojokan ketua DPRD dan Sekda Banyuasin.

" Saya pribadi sangat perihatin dengan situasi ini, rasanya kurang bijak anggota dewan berbicara seperti itu, apalagi sama-sama wakil rakyat justru seharusnya kita saling dukung dan bukan malah mencari kesalahan, tak perlu terlalu keras dan lantang menyikapi persoalan di dalam tubuh mereka sendiri (DPRD), apalagi sama-sama anggota DPRD dan hendaknya selaras dengan motto " Banyuasin Bangkit" ,dengan secara bersama-sama pula menjaga dan mewujudkan nya." Harap Yan Coga yang merupakan ketua Garda Api Sumsel ini.

Melansir dari media Tintahitam.news.com, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan,SH menangapi dengan kepala dingin terkait pernyataan mosi tidak percaya yang dilayangkan terhadap pimpinan dewan termasuk dirinya.

Masalahnya tidak ada yang melanggar kode etik dan hal yang prinsip seperti perbuatan amoral, tidak masuk kerja dan melenceng dari tugas dan pungsinya sebagai pimpinan DPRD 

Menurut Irian panggilan akrabnya jika situasi dilingkungan kerja DPRD Banyuasin sampai saat ini masih dalam kondusif dan tidak ada perpecahan antara pimpinan dewan dengan anggota DPRD lainnya.

"Jadwal kegiatan anggota dewan berjalan dengan baik, bahkan diberikan waktu yang untuk Banmus,”jelasnya.

Namun diakuinya dalam pembahasan APBD tahun Anggaran 2023 lalu memang ada usulan para anggota dewan dengan TAPD Pemkab Banyuasin yang belum terpenuhi.

“Barangkali masalah ini ada yang belum bisa dipenuhi, kami minta maaf, tapi sudah berupaya untuk memperjuangkan jumlahnya bertambah dari jumlah semula,”lanjutnya.

 

Tapi jika dibandingkan dengan anggota DPRD yang periode lalu jumlah usulan program dewan sudah ditambah.

“Keadaan keuangan saat ini harus dimaklumi, belum memungkinkan untuk bertambah,” paparnya

Menggenai defisit anggaran sebesar Rp193 miliar lebih, perlu diluruskan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Banyuasin beberapa waktu lalu.

"Anggaran kita balance, dan tidak defisit. Saat itu pembahasan awal dari Sekda selaku TAPD tetapi sudah dilakukan dengan penghematan dan pengurangan belanja jadi tidak ada defisit anggaran,” ungkapnya.

Terkait alat kelengkapan DPRD Banyuasin belum terbentuk seperti Badan Kehormatan (BK) yang habis masa jabatannya, dijelaskan Irian diusahakan tidak ada pemilihan tapi melalui musyawarah mufakat fraksi. Hanya memang belum ditandatangani oleh fraksi-fraksi siapa yang akan ditunjuk.

“Untuk membentuk BK sudah dipersiapkan dan segera akan diumumkan melalui paripurna dewan,”jelasnya lagi

Pihaknya juga sudah bersikap transfaran dan tidak arogan, selaku pimpinan dewan ia sudah memberikan yang terbaik untuk anggotanya.

Seperti ada LHP BPK, kalau ada anggota dewan yang minta pasti diberikan. Tapi perlu diingat ada prosedur dan aturannya.

“Kami bekerja punya tanggungjawab terhadap konstitusi seringkali juga kami bersikap keras terhadap kebijakan Pemkab seperti menolak dana PEN. Jadi kami jaga dengan baik amanah ini,” tutupnya (ril)

Share:

Baca Lagi