Dinilai Telah Gagal Memimpin, PJ Bupati OKI Diminta Mundur Teratur Oleh Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel

Palembang # ReformasiRI.com _ Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar demo aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kecamatan IT.I Kota Palenbang. Dalam aksinya GAASS yang dikomandoi oleh Andi Leo  menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan korupsi yang melibatkan PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 

"Kami minta PJ Gubernur Sumsel merekomendasikan ke Kemendagri untuk mengevaluasi dan ganti PJ Bupati OKI, karena terindikasi melakukan dugaan KKN dan setoran dana yang melibatkan jajarannya di Kabupaten OKI," ujar Andi Leo kepada awak media, Kamis (04/07/2024). 

Lanjut kata Andi Leo, maka dari itu GAASS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bapak PJ Gubernur Sumsel diantaranya : 

- Meminta Kemendagri melalui Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi dan memberhentikan PJ Bupati Kabupaten OKI. 

- Meminta PJ Gubernur Sumsel mengevaluasi kinerja PJ Bupati OKI, karena terduga banyaknya indikasi korupsi dilingkungan dinas terkait. Serta indikasi pj bupati dapat setoran fee dari beberapa dinas terkait 

- Meminta evaluasi Kepala inspektorat oki yang rangkap jabatan menjadi kadiknas, serta jajaran petinggi dilingkungan pemda oki yang tidak melaporkan harta kekayaan nya, 

- Meminta PJ Gubernur Sumsel untuk segera menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap PJ Bupati OKI tersebut, maka PJ Gubernur segera mundur dari jabatannya. 

Selain itu juga Andi Leo, yang merupakan Ketua Umum (Ketum) GASS mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas di Kabupaten OKI, termasuk Camat hingga ke Kepala Desa (Kades) di Kabulaten OKI jangan pernah bermain-main dengan uang rakyat. 

Menurutnya, sudah banyak indikasi KKN di lingkungan Kabupaten OKI yang harus di usut lebih mendalam lagi, karna kata Andi Leo, dirinya sudah mengantongi beberapa data laporan indikasi tersebut.

"Jika hal ini tidak ditindak lanjuti maka kami akan kembali aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, bahkan kami akan menggelar aksi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta," pungkas Andi Leo. 

Ditempat yang sama mewakili PJ Gubernur Sumsel, Zaldian Indoman menanggapi, "ini adalah kewenangan menteri dalam negeri, namun aspirasi akan kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur untuk mengambil langkah-langkah berikutnya," jelas Zaldian diakhir pembicaraan.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Kunker PWI Sumsel Minta PWI Banyuasin Segera Bentuk MAPILU dan Bekerjasama Dengan KPU dan Bawaslu

Banyuasin – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel lakukan kunjungan kerja ke sekretariat PWI Kabupaten Banyuasin. Ini merupakan rangkaian program kerja dari Kurnaidi ST ketua PWI Sumsel di tahun pertama jabatannya. Rabu (03/07/2024).

Tujuannya adalah merangkul dan menyatukan semua PWI kabupaten/kota usai konferensi tingkat provinsi beberapa bulan lalu. “Kompetisi permilihan ketua PWI Sumsel sudah usai, saatnya kita bersatu dan menjadi contoh” jelas Kurnaidi.

Tak lupa, Kurnaidi meminta kepada PWI Banyuasin segera bekerjasama dengan KPU dan BAWASLU dan membentuk dan mengeluarkan Surat Keputusan pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPILU).

Berdasarkan surat edaran PWI Pusat No.391/PWI-P/LXXVIII/2024 sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2024 (Pilkada Serentak Tahun 2024).

Dalam lawatannya Kurnaidi dan rombongan bersama pengurus dan anggota PWI Banyuasin singgah ke pusat kuliner Pemkab Banyuasin yang terkenal tempat nongkrongnya wartawan dan LSM yang ada di Banyuasin, usai bercengkrama tak lupa mengajak semua untuk foto bersama.

Asnaini Khamsin Ketua PWI Kabupaten Banyuasin mengucapkan terimakasih kepada Ketua PWI Sumsel dan jajaran yang meluangkan waktu berkunjung, mendengarkan dan memberikan masukan agar tetap menjaga marwah PWI.  (Rill).

Share:

Baca Lagi

Terkait Dugaan KKN Beberapa Dinas di Kota Palembang dan Muara Enim, Ketua Lembaga PST Membuat Lapdu Ke PTSP Kejati Sumsel

Palembang # ReformasiRI.com _ Ketua Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) Dian HS datangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel). Di Jalan Gubernur H. Bastari, Kecamatan Jakabaring, Kamis (04/07/2024). Maksud kedatangannya Dian HS membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke PTSP Kejati Sumsel terkait dugaan-dugaan KKN yang terjadi di beberapa Dinas di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim.

Adapun beberapa Dinas yang dilaporkan tersebut diantaranya,

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, yaitu terkait Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lebung Raya RT. 14 RW.05 dan Sekitarnya Kel. Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar (BAN GUB) Sumber Dana APBDP 2023 sebesar Rp3.491.691.919,89;- yang dikerjakan oleh CV. Wiratama Sentosa.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, terkait pembangunan gedung tidak sederhana, sumber Dana APBD 2023, sebesar Rp.3.971.869.683,88;- yang dikerjakan oleh Andalas Elok.

3. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Rehabilitasi Gedung Kantor B, Sumber Dana APBD 2023, sebesar Rp.307.265.417,18, yang dikerjakan oleh PT. Arane Sachwid Adigawe.

4. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, terkait Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Pos Pemadam Kertapati), Sumber Dana APBD 2023 sebesar Rp.4.997.810.734,68;- yang dikerjakan oleh CV. Andika Sejahtera.

5. Dinas Pendidikan Kota Palembang, terkait pekerjaan Pembangunan Bertingkat SMP Negeri 07 Kecamatan Jakabaring Palembang, Sumber Dana APBD 2023 sebesar Rp.3.268.632.502,83;- yang dikerjakan oleh CV. Rizki Fitria Marisya.

6. Dinas Kebudayaan Kota Palembang, yaitu pada pekerjaan Pagar Kawasan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumber Dana APBD 2023 sebesar Rp.2.487.887.583,15;- yang dikerjakan oleh Nuwairah Hattu Zolam.

7. Kecamatan Sukarami Kota Palembang, terkait kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Camat Sukarami, Sumber Dana APBD 2023 sebesar Rp.5.595.002.628,61;-yang dikerjakan oleh PT. Tanjung Rezki Abadi.

Selain itu ada juga di Dinas Provinsi Sumsel, yaitu:

8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, diantaranya terkait,

- Kegiatan Pembangunan Jalan Faqih Usman - JI. Wahid Hasyim Akses Musi VI, Sumber Dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp.4.128.905.104,57;- Pemenang CV. Kayla Putri Asmari.

- Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Angkatan 45 (Palembang) Sumber Dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp.5.110.934.853,61 Pemenang CV. Karya Inti Konstruksi.

Dinas di Kabupaten Muara Enim yaitu,

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim pada pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh CV. Karya Mungga, yaitu terkait :

- Pembangunan Pasar Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan sumber dana APBD T.A 2023 sebesar Rp.325.241.000,00;-

- Pembangunan Balai Desa Air Keruh Kecamatan Rambang sumber dana APBD T.A 2023 sebesar Rp.465.192.000,00;-

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Lembaga PST diantaranya:

1. Meminta Kejati Sumsel melalui jajaranya mengusut tuntas, serta untuk dilakukan tela'ah dan penyelidikan terkait penyimpangan pada beberapa pekerjaan konstruksi tersebut diatas.

2. Meminta Kepada Pihak Kejati Sumsel melalui jajarannya untuk segera memanggil masing-masing Kepala Dinas selaku penanggung jawab penuh dilingkungan kerjannya, termasuk masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut serta semua pihak pemenang tender tersebut untuk diperiksa, dimintai keterangannya serta dimintai data-data realisasi pelaksanaan, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Untuk mempermudah Pihak Kejati dalam melakukan penindakan, Lembaga PST juga memberikan Lapdu, beserta Lampiran pendukung sesuai yang diamanatkan dalam PP 43 Tahun 2018.

"Sebagai Lembaga kontrol sosial kami akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas," pungkas Dian tutup pembicaraan.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Banyuasin Genjot Potensi Daerah, Deputi Kemenko Perekonomian RI Dukung Peningkatan Investasi

 

Banyuasin, ReformasiRI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menerima kunjungan kerja dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) pada Kamis (4/7/2024). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin.

Dalam pertemuan tersebut, Hani Rustam memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Banyuasin, khususnya di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ia menjelaskan bahwa produksi padi di Banyuasin mencapai 1.201.326,9 ton Gabah Kering Giling (GKG), produksi jagung sebesar 193.436,4 ton, serta potensi sektor perikanan yang mencapai 104.826,67 ton. Selain itu, Banyuasin juga dikenal dengan perkebunan sawit, karet, dan kelapa yang memiliki peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut.

Hani Rustam mengungkapkan rencana pendirian pabrik pengolahan kelapa terpadu di Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, dengan menggandeng mitra dari Jepang dan Indonesia. Pabrik ini nantinya akan memproduksi coconut oil, arang dari sabut dan tempurung kelapa, air kelapa kemasan, santan beku, serta produk turunan lainnya. “Kami berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan dukungan terutama dalam pembangunan akses jalan baru untuk mendukung operasional pabrik tersebut,” jelas Hani.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian RI, Dr. Ir. Ali Murtopo Simbolon, menyambut positif langkah Pemkab Banyuasin. Ia menekankan pentingnya pengembangan potensi daerah agar lebih banyak investor yang tertarik berinvestasi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. “Banyuasin memiliki peluang besar, terutama sebagai daerah penghasil padi terbesar ke-4 di Indonesia. Dengan pengembangan sektor-sektor unggulan, pemerataan ekonomi di daerah ini bisa semakin terwujud,” ujar Ali Murtopo.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Ichsan Zulkarnaen, beserta jajaran tenaga ahli dan analis dari Kemenko Perekonomian RI. Mereka juga mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk menarik minat investor, terutama di bidang pertanian dan perkebunan.

Pemkab Banyuasin berharap kunjungan ini dapat mendorong percepatan pengembangan infrastruktur dan investasi di wilayahnya, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Banyuasin Tanam Pohon Serentak di Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024: Fokus pada Inovasi dan Keadilan Iklim

 

Banyuasin, ReformasiRI.com – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan acara penanaman pohon serentak yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, didampingi oleh Penjabat Ketua TP-PKK, Hj. Marry Hani Rustam. Kegiatan ini berlangsung di depan Graha Sedulang Setudung, Kamis (04/07/2024), sebagai bagian dari komitmen Pemkab Banyuasin terhadap upaya menjaga lingkungan dan mengatasi krisis iklim.

Dalam sambutannya, Hani menegaskan bahwa tema peringatan kali ini, "Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan," sangat relevan dengan tantangan global yang dihadapi saat ini. "Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang kita hadapi setiap hari. Untuk itu, tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan," ungkapnya.

Hani juga mengapresiasi semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung program lingkungan Pemkab Banyuasin. Menurutnya, penyelesaian krisis iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Baik sektor swasta, komunitas lokal, maupun masyarakat luas harus berperan aktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

“Masalah krisis iklim sering kali disebabkan oleh perilaku eksploitatif yang membebankan dampaknya kepada pihak lain. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa penyelesaiannya berdasarkan prinsip keadilan," ujar Hani. Ia juga menekankan pentingnya keadilan distributif dan tanggung jawab bersama dalam menangani krisis iklim.

Dalam kesempatan ini, Hani menyoroti peran inovasi sebagai kunci dalam menghadapi perubahan iklim. Teknologi di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, hingga pengelolaan sampah dan limbah yang efektif harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk menciptakan solusi nyata. Namun, Hani mengingatkan bahwa inovasi saja tidak cukup tanpa keadilan.

"Prinsip keadilan harus menjadi fondasi dalam setiap tindakan kita. Kita harus memastikan bahwa setiap upaya kita dalam menjaga lingkungan tidak hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak, tetapi bagi semua orang, terutama generasi mendatang," tegasnya.

Hani juga memaparkan delapan prinsip keadilan iklim yang penting dalam menghadapi perubahan iklim, di antaranya keadilan distributif, tanggung jawab bersama, keadilan antar generasi, dan keadilan gender. Melalui prinsip-prinsip ini, Pemkab Banyuasin berkomitmen untuk terus melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Kami bertekad untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, sejalan dengan tema ‘Our Land Our Future’,” tutup Hani.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Banyuasin Hadiri Rapat Strategi Pengendalian Inflasi Se-Sumatera Selatan

 

Palembang, ReformasiRI.com – Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam, SH, menghadiri Rapat High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (4/7/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, SH., M. S. E.

Dalam rapat tersebut, Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan. "Kita harus bersama-sama menjaga pasokan barang kebutuhan pokok dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Stabilitas ekonomi Sumsel bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bulog, dan lembaga terkait lainnya," ujarnya.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam rapat ini adalah upaya koordinasi antara OPD terkait untuk menjaga stabilitas harga serta peningkatan kinerja laporan TPID kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Elen Setiadi juga menginstruksikan agar Bulog berperan aktif dalam membeli hasil panen petani Sumsel guna memastikan ketersediaan beras sepanjang tahun.

Selain itu, Pj. Gubernur mengimbau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM, khususnya di sektor pertanian. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Sumsel serta memberikan dukungan yang lebih besar kepada petani lokal.

Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, menyatakan bahwa Kabupaten Banyuasin siap berkolaborasi dengan semua pihak guna mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi di daerah. "Kami di Banyuasin akan terus bekerja keras dan bersinergi untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil, serta mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui program-program strategis," ujarnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah dari seluruh Sumatera Selatan, yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengendalikan inflasi demi kesejahteraan masyarakat.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Pj. Bupati Banyuasin Gelar Audiensi dengan PT. Pertagas: Sinergi Penataan Kota Pangkalan Balai Banyu

 

Banyuasin, ReformasiRI.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH terus menunjukkan komitmen dalam menata Kota Pangkalan Balai dengan mengadakan audiensi bersama PT. Pertagas, Kamis (4/7/2024). Audiensi yang berlangsung di Kantor PT. Pertamina Gas ini disambut langsung oleh Manager Operation Central Sumatera Area, Sugi Waluyo.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan di Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait penataan pedestrian, drainase, dan penerangan lampu jalan di Kota Pangkalan Balai, yang berada di jalur pipa gas milik Pertamina.

"Kami tengah melakukan penataan wajah Kota Pangkalan Balai dengan membangun fasilitas umum seperti pedestrian, drainase terintegrasi, serta penerangan jalan di ruas jalan utama kota. Sinergi dengan Pertagas sangat penting untuk memastikan proyek ini berjalan lancar tanpa mengganggu jalur pipa gas yang ada di area tersebut," jelas Pj. Bupati Hani Syopiar Rustam.

Hani menambahkan, koordinasi juga telah dilakukan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan dan Pertamina Gas Operation West Region untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses pembangunan. Selain itu, ada rencana pengembangan industri di wilayah Gasing yang membutuhkan pasokan gas yang memadai.

Sugi Waluyo, mewakili PT. Pertagas, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan inisiatif Pemkab Banyuasin. "Kami sangat mendukung pembangunan ini karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Terkait jalur pipa gas, kami akan segera melakukan koordinasi dengan pusat untuk menindaklanjuti kerja sama ini," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas PUPR Banyuasin, Ir. Apriansyah, ST., MM menjelaskan detail tahap pembangunan penataan Kota Pangkalan Balai. Pembangunan pedestrian, drainase, dan penerangan jalan akan dilakukan di tiga lokasi utama, yakni STA 41.500 hingga STA 53.200, serta STA 46.600 hingga STA 48.800, yang akan dilengkapi dengan tugu tapal batas kota, lampu taman, dan penerangan jalan.

Khusus di area yang dilintasi pipa Pertagas, pekerjaan hanya akan mencakup penimbunan untuk meratakan area pedestrian tanpa menggali atau merusak struktur bawah tanah, mengingat pipa tersebut merupakan objek vital nasional.

Hadir dalam audiensi ini sejumlah pejabat Pemkab Banyuasin, termasuk Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin, Ir. Kosarodin, MM, Kepala Dinas Sosial Hj. Nurlaila, S.Sos., MM, serta Kepala Dinas Kominfo, SP Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar, S. Ag., M. Hi.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Rahmat Sandi : Bila PJ Gubernur Sumsel Tidak Bisa Merekomendasikan Ke Kementrian Dalam Negeri Copot PJ Bupati Muara Enim, Segera Hengkang Dari Bumi Sriwijaya

Palembang # ReformasiRI.com _ Gabungan Penggiat Kontrol Sosial Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar demo aksi damai di Kantor Gubernur, Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Palembang. Dalam aksinya para pendemo meminta Pj Gubernur Sumsel segera copot Pj Bupati Muara Enim.

Demo yang di koordinir oleh Rahmat Sandi, SH selaku Direktur Eksekutif Lembaga SIRA dan rekan-rekannya tersebut menyampaikan, mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh seorang PJ Bupati Muara Enim inisial “AR” karena dinilai telah melecehkan para aktivis penggiat kontrol sosial pada beberapa waktu yang lalu melalui group sosial media.

Rahmat Sandi didampingi Sanusi (Ketua Lembaga SCW), Dian HS (Ketua Lembaga PST) dan Padriyanto (Ketua Lembaga JAKOR) mengungkapkan, perkataan yang dilontarkan oleh “AR” tersebut dapat mengancam kondusifitas karena sudah sangat keterlaluan, dan hal ini tidak mencerminkan sebagai sosok seorang pemimpin yang baik dan anti kritik.

"Bila Bapak PJ Gubernur tidak merespon kami untuk merekomendasikan ke Kementrian Dalam Negeri, maka hari kamis mendatang kami akan kembali demo dengan jumlah massa yang lebih besar lagi," ujar Rahmat Sandi kepada awak media, Kamis (04/07/2024)

Maka dari itu kata Rahmat Sandi, Gabungan Penggiat Kontrol Sosial Sumsel mengajukan beberapa tuntutan kepada PJ Gubernur diantaranya :

- Segera merekomendasikan kepada Kemendagri RI untuk pencopotan PJ Bupati Muara Enim “AR” yang dinilai arogan, anti kritik, tidak beretika dan Krisis moral.

- PJ Bupati Muara Enim “AR” diduga telah melanggar tugas dan wewenang sebagai PJ Bupati sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) point 2 yaitu mememelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

- Jika PJ Gubernur Sumsel tidak mampu mengakomodir aspirasi yang telah disampaikan, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat PJ Gubernur Sumsel lebih baik hengkang dari bumi Sriwijaya.

- Tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Pusat untuk mempertahanakan “AR” sebagai PJ Bupati Muara Enim yang dinilai minim prestasi, arogan, anti Kritik dan hanya bisa membuat gaduh di masyarakat.

Ditempat yang sama mewakili PJ Gubernur Sumsel, Drs.Yunan Helmi, M.Si menanggapi, "ini adalah kewenangan menteri dalam negeri, namun aspirasi akan kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur untuk mengambil langkah-langkah berikutnya," jelas Yunan diakhir pembicaraan.(Cha)

Share:

Baca Lagi