Mensos Tinjau Layanan Atensi di Sentra Budi Perkasa Palembang, Salurkan Bantuan dan Tekankan Pentingnya Pelayanan

Mensos Tinjau Layanan Atensi di Sentra Budi Perkasa Palembang, Salurkan Bantuan dan Tekankan Pentingnya Pelayanan
ReformasiRI.com, Palembang – Menteri Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul, melakukan kunjungan kerja ke Sentra Budi Perkasa Palembang pada Rabu (27/02/2025). Sentra ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang bertugas dalam asistensi rehabilitasi sosial.
Didampingi Staf Khusus Menteri, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, serta Forkopimda Sumsel, Mensos meninjau langsung layanan atensi yang diberikan Sentra Budi Perkasa. Ia menyapa penerima manfaat di klinik sentra dan melihat langsung berbagai layanan, termasuk sunat gratis bagi anak serta layanan terapi seperti fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, dan terapi psikologi.

Kepala Sentra Budi Perkasa dalam laporannya menyampaikan bahwa layanan klinik didukung oleh dua dokter umum dan rutin mengadakan posyandu lansia keliling. Saat ini, penerima manfaat layanan residensial di sentra berjumlah 87 orang, yang terdiri dari 22 peserta daycare terapi, 26 peserta pelatihan vokasional, dan 37 pasien dalam pemulihan. Selain itu, Sentra juga memiliki target layanan berbasis keluarga di luar sentra.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos juga menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada 11 penerima manfaat dari berbagai kelompok, termasuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan berupa alat bantu disabilitas seperti tangan palsu, orthosis kaki palsu, kursi roda standar, kursi roda cerebral palsy (CP), serta ankle foot orthosis.

"Ini adalah para orang tua yang berjuang memberikan asuhan terbaik bagi anak-anak mereka yang penyandang disabilitas. Mereka adalah orang-orang hebat yang sabar, kuat, dan tidak pernah berputus asa," ujar Mensos.

Selain itu, bantuan Atensi Kewirausahaan juga disalurkan untuk usaha sembako, warung makanan, usaha laundry, jualan sayur, kerajinan rotan, serta usaha jualan tekwan dan gado-gado. Total bantuan yang diserahkan secara simbolis mencapai Rp100.360.000. Bantuan ini akan terus disalurkan oleh Sentra Budi Perkasa ke seluruh kabupaten/kota di wilayah kerjanya pada awal Maret.

Pada tahun 2025, target penerima layanan Atensi di Sentra Budi Perkasa mencapai 3.210 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan rincian 350 PPKS kluster anak, 750 lansia, 330 KPN dan ODHIV, 1.560 penyandang disabilitas, 140 kelompok rentan, serta 80 korban bencana.

Salah satu penerima bantuan, Rohada (55), warga Kabupaten Musi Banyuasin, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan gerobak dan peralatan untuk usaha tekwan dan gado-gadonya. "Terima kasih, ini sangat membantu usaha saya," ujarnya.

Selain bantuan atensi, Mensos juga menyerahkan buffer stock untuk lumbung sosial Sumatera Selatan senilai Rp2.048.621.600. Bantuan tersebut mencakup 4.000 paket makanan siap saji, 76 paket makanan anak, 500 paket lauk pauk, 100 paket sandang dewasa, 800 paket family kit, 1.000 paket kidsware, 600 lembar tenda gulung, 200 kasur, tiga unit lampu sorot, satu unit dapur umum lapangan, serta lima unit perahu karet beserta mesin.

Mensos menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, termasuk honor bagi para pendamping yang terlibat dalam penyaluran bantuan. "Layanan tetap berjalan. Saya sudah cek di beberapa kota, semuanya masih berjalan dengan baik. Tahun ini, total anggaran bansos untuk Sumsel mencapai Rp2 triliun, dengan 591.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujarnya.

Selain itu, anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan juga meningkat menjadi Rp1,7 triliun, sehingga lebih banyak masyarakat dapat terjangkau. "Total anggaran di Sumsel mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari Rp2 triliun untuk bansos dan Rp1,7 triliun untuk PBI jaminan kesehatan," tambahnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Mensos menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai Sentra Budi Perkasa: "Jaga layanan, jaga kebersihan, dan terus berbuat baik." (Rina)


Share:

KAI Divre III Palembang Gandeng Kejati Sumsel Percepat Rencana Pembangunan Flyover di Kabupaten Muara Enim

Palembang , ReformasRI.com _ PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara Enim mengadakan entry meeting untuk percepatan rencana pembangunan flyover pada perlintasan sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim pada Kamis (27/02/2025). 
Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muara Enim Ir. Yulius, M.Si, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumsel Rachmad Vidianto, S.H, M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Rudi Iskandar, S.H, M.H., Plt. Deputy Divisi Regional III Palembang PT KAI (Persero) Istadi, Kepala ATR/BPN Kabupaten Muara Enim, Perwakilan BBPJN, Para Jaksa Pengacara Negara Kejati Sumsel, jajaran KAI Divre III Palembang serta Camat Gunung Megang, Ujan Mas dan Belimbing beserta dengan para Kepala Desa masing-masing.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan entry meeting bertujuan untuk meminta bantuan pendampingan hukum dari Kejati Sumsel dan Kejari Muara Enim serta meminta dukungan dari Pemerintah Daerah, stakeholder terkait lainnya sesuai kewenangannya dan masyarakat untuk percepatan proses pembangunan flyover di wilayah Kabupaten Muara Enim. 

"Dalam proses pelaksanaan pembangunan flyover tersebut, KAI berkomitmen untuk terus memegang prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara transparan serta akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, dalam pertemuan tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan tahap pelaksanaan selanjutnya," kata Aida, Kamis (27/02/2025).

Aida menambahkan, pembangunan flyover tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang baik itu perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya serta untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya di wilayah Kabupaten Muara Enim. 

"Keselamatan perjalanan KA maupun masyarakat pengguna jalan merupakan prioritas utama KAI bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transportasi yang aman," ujarnya. 

Adapun rencana flyover yang akan dibangun diantaranya sebagai berikut :
- Flyover JPL 99 Belimbing, Km.354+5/6
- Flyover JPL 104 Gunung Megang, Km.365+2/3
- Flyover JPL 106 Gunung Megang, Km.367+3/4
- Flyover JPL 111 Ujan Mas, Km.381+1/2
- Flyover JPL 123 Muara Enim, Km.395+7/8.

"Pertemuan hari ini merupakan langkah awal dalam mempercepat proses pembangunan flyover pada perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kelancaran distribusi logistik demi mewujudkan Asta Cita pemerintah," tutup Aida. 

Salam
Manager Humas KAI Divre III Palembang
*Aida Suryanti*

(Cha)
Share:

Expo SMK Tunas Harapan Palembang 2025: Perayaan HUT ke-5 dengan Inovasi dan Kolaborasi Internasional

Expo SMK Tunas Harapan Palembang 2025: Perayaan HUT ke-5 dengan Inovasi dan Kolaborasi Internasional
ReformasiRI.com, Palembang – SMK Tunas Harapan Palembang menggelar Expo dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-5 di Aston, Jumat (28/02/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai industri mitra sekolah, khususnya di bidang perhotelan dan multimedia, Trisakti Multimedia Jakarta, serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan, H. Zulkarnain, S.E., M.M. Selain itu, turut hadir Sekretaris Pendidikan Menengah dan Teknis Republik Demokratik Timor Leste, Mr. Domingos Lopes Lemos, serta para siswa SMK Tunas Harapan Palembang.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, H. Zulkarnain, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kerja sama antara Trisakti dan SMK Tunas Harapan Palembang akan memberikan peluang beasiswa bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 di Universitas Trisakti. Sementara itu, kerja sama dengan Timor Leste mencakup program pendidikan setingkat SMK, dengan penandatanganan MoU yang memungkinkan adanya pertukaran pelajar di masa mendatang.

"Kami mengimbau kepada siswa-siswi agar mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat," tambahnya.

Ketua pelaksana Expo, Fitri, menjelaskan bahwa kegiatan ini menampilkan berbagai produk keterampilan dan kreativitas siswa. "Di SMK Tunas Harapan, selain mengajarkan keterampilan sesuai jurusan, kami juga membekali siswa dengan skill wirausaha. Produk yang dipamerkan merupakan hasil karya mereka sendiri," jelasnya.

Beberapa produk unggulan yang dipamerkan dalam Expo ini antara lain:

Multimedia: Produksi kaos, gantungan kunci, dan souvenir lainnya.

Perhotelan: Kuliner seperti bakery, makanan khas Palembang, dan jajanan pasar.

Otomotif: Proyek motor listrik yang dikembangkan bekerja sama dengan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, dan Astra.

Terkait kerja sama dengan Timor Leste, Fitri menjelaskan bahwa SMK Tunas Harapan Palembang menerapkan sistem pembelajaran berbasis integrasi yang masih jarang diterapkan di SMK lain di Sumatera Selatan maupun kota-kota lain di Indonesia. "Mereka tertarik untuk mempelajari metode dan kurikulum integrasi yang kami gunakan," ujarnya.

Meskipun pertukaran pelajar belum terlaksana, rencana ke depan adalah memperluas kerja sama dengan skema pertukaran siswa dan guru, di mana siswa SMK Tunas Harapan Palembang dapat belajar di Timor Leste dan sebaliknya.

"Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk bertukar ilmu dan pengalaman," tutupnya. (Rina)


Share:

Inisial "FA" Diduga Terlibat Terima Aliran Dana CSR Bank BI, GAASS Unjuk Rasa Ke KPK

Jakarta , ReformasRI.com _ Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa salah satu anggota DPR RI Dapil Sumsel inisial "FA".
Adapun "FA" diduga terlibat dalam aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) melalui yayasan yang terindikasi abal-abal.

Selain itu, GAASS juga menyoroti bahwa, meskipun telah ada pemeriksaan terhadap beberapa orang, namun sampai sekarang belum ada tindakan yang memadai terhadap orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa beberapa anggota DPR RI terkait dugaan penerimaan dana CSR BI, termasuk "FA".

Selain "FA", sebelumnya ada beberapa nama lain yang disebutkan dalam kasus tersebut, beberapa nama tersebut adalah Heri Gunawan (Gerindra), Satori (NasDem), Kahar Muzakir (Golkar), Dolfi (PDIP), Fathan Subchi (PKB), Amir Uskara (PPP), dan Ecky Awal Mucharram (PKS). 

Belum adanya tindakan yang memadai terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut, maka GAASS meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap "FA" guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana CSR BI.

Andi Leo Ketua Umum GAASS mengatakan bahwa, dana CSR tersebut disalurkan ke sejumlah yayasan yang diduga abal-abal dan tidak merinci identitas penerimanya. 

“Berkaitan dengan kegiatan program CSR BI, anggota Komisi XI programnya tidak jelas, penerimanya juga tidak jelas, bahkan semua runutannya tidak tahu mengalir kemana,” kata Andi Leo, pada Kamis (27/02/2025).

Andi mengungkapkan, kasus tersebut harus terus ditelusuri terkait motif atau kepentingan BI sebagai mitra kerja Komisi XI DPR atas dugaan penyimpangan dana CSR, yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi melalui jalur yayasan.

“Kami akan mengawal KPK untuk mendalami dugaan aliran dana CSR BI yang diterima sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi terkhusus politisi NasDem yaitu "FA,” ungkapnya.

"FA" adalah politisi Partai NasDem, yang merupakan anggota DPR RI tiga periode berturut-turut sejak 2014, Mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. 

Karier politiknya dimulai sejak bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) pada tahun 2005. Selain itu "FA" juga pernah berpindah ke Partai Hanura sebelum akhirnya bergabung dengan Partai NasDem pada tahun 2018.

"FA" tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp.17 Miliar per 31 Desember 2022, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Kekayaan tersebut naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.14,9 Miliar.

"FA" memiliki aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas dengan utang hanya sebesar Rp.5 Juta," pungkas Andi Leo akhiri pembicaraan.
Share:

Bupati Banyuasin Ikuti Retreat Kepemimpinan di Magelang, Tegaskan Komitmen Pembangunan Daerah

Bupati Banyuasin Ikuti Retreat Kepemimpinan di Magelang, Tegaskan Komitmen Pembangunan Daerah


ReformasiRI.com, Magelang –
Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH, turut serta dalam kegiatan Retreat Kepemimpinan yang digelar di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan serta memperdalam wawasan dalam membangun daerah dan bangsa.

Retreat ini diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia dengan mengusung tema Konsolidasi, Sinkronisasi, Akselerasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mensukseskan Program Asta Cita.

Sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga tinggi negara hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN-RB, Menko Polhukam, Menko Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kepala BIN, Menko Perekonomian, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Bupati Askolani menegaskan komitmennya untuk terus membangun Banyuasin dengan semangat inovasi dan kolaborasi. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi saya untuk merefleksikan strategi pembangunan yang lebih baik bagi Banyuasin. Kami akan terus mengedepankan program-program pro-rakyat, terutama di sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Askolani saat dihubungi, Kamis (27/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Askolani juga menegaskan komitmennya menjadikan Banyuasin sebagai lumbung padi nasional. Menurutnya, sektor pertanian, khususnya padi, menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.

“Pada tahun 2022, Banyuasin menjadi penghasil padi terbesar ke-4 secara nasional dengan produksi mencapai 897 ribu ton. Tahun ini, kami akan terus berusaha agar bisa masuk dalam tiga besar nasional,” katanya.

Selain itu, ia juga menegaskan dukungannya terhadap program pembangunan nasional. Menurutnya, kemajuan suatu daerah akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita siap membangun Banyuasin yang lebih maju dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” tambahnya.

(Diskominfo.SP/IKP)

Share:

Ratusan Massa Aliansi Aktivis Sumsel Unjuk Rasa Ke Polda Sumsel, Tuntut Profesionalisme Penegakan Hukum

Palembang, ReformasRI.com _ Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan (Sumsel).
Dodo Arman Ketua KPK Nusantara yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk tuntutan terhadap profesionalisme dan transparansi penegakan hukum di Sumsel, terutama dalam penanganan laporan masyarakat yang dinilai lamban dan tebang pilih.

Aksi yang melibatkan 12 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tersebut menilai bahwa kepolisian masih belum sepenuhnya bertindak adil dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan besar, sementara laporan masyarakat kerap diabaikan atau diproses dengan sangat lambat.

Masih kata Dodo Arman menjelaskan, para aktivis menyoroti ketimpangan dalam sistem hukum yang seharusnya berpihak pada keadilan.

Selain itu mereka juga menegaskan bahwa jika ketidakadilan terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin runtuh.

"Dengan adanya aksi ini, semoga menjadi peringatan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) agar lebih responsif terhadap pengaduan masyarakat," kata Dodo Arman, pada Rabu (26/02/2025).

Aksi unjuk rasa tersebut dimulai pada pukul 09.00 Wib, dengan titik kumpul di depan Mapolda Sumsel.

Massa aksi menyampaikan tuntutannya secara damai dan meminta audiensi langsung dengan Kapolda Sumsel guna mendapatkan kepastian atas laporan-laporan yang selama ini belum mendapat kepastian hukum.

Aliansi Aktivis Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya aksi agar tetap berjalan damai dan kondusif.

"Kami berharap pihak kepolisian terbuka untuk berdialog dan memberikan solusi nyata atas berbagai laporan masyarakat yang diduga hingga saat ini belum diproses secara adil," tandasnya.

Lanjut massa aksi menegaskan, bahwa keadilan tidak boleh menjadi ilusi, tetapi harus nyata dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Mereka berharap tuntutan ini menjadi momentum bagi kepolisian untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.

Sementara itu diwaktu yang sama, perwakilan Polda Sumsel Kompol Fauzi selaku Kepala Jaga 2 menanggapi, untuk Kapolda Sumsel bersama PJU sedang berada di Polres Ogan Ilir guna menghadiri acara Panen Jagung Akbar.

"Terimakasih atas apa yang sudah disampaikan, semuanya pasti akan kami tindak lanjuti, karena sudah seperti itu dalam menerima aspirasi masyarakat, yang mana setiap perkara akan kami sampaikan kepada fungsi yang menanganinya," pungkas Kompol Fauzi tutup pembicaraan.

Contact Person:
Dodo Arman: 0812 7373 5000
Mas Erwin: 0813 1289 6406
Aan Pirang: 0895 3726 36644.

(Cha)
Share:

Irwansyah, Direktur PT. Bintang Jaya, Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 2025/1446 Hijriah

Irwansyah, Direktur PT. Bintang Jaya, Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 2025/1446 Hijriah
ReformasiRI.com Palembang - Dalam hitungan hari, Umat Islam di seluruh dunia bersiap menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Di Bulan penuh berkah ini diharapkan menjadi momen meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Irwansyah, Direktur PT. Bintang Jaya dan Ketua Organisasi Laskar Pemuda Sriwijaya saat dibincangi awak media via Whatsapp, Rabu (26/02/2025).

"Kami keluarga besar PT. Bintang Jaya dan Ketua Organisasi Laskar Pemuda Sriwijaya mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan, Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 2025/1446 H. Semoga di bulan suci Ramadhan ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi HambaNya yang bertaqwa," Ungkapnya.

Di bulan Ramadhan kali ini, Irwansyah berharap sebelum dan selama bulan Ramadhan ini harga dan pasokan kebutuhan pokok sehari-hari di pasaran tetap stabil, agar umat Muslim di kota Palembang khususnya bisa menjalankan ibadah dengan tenang.

"Kita berharap agar harga dan pasokan kebutuhan pokok sehari-hari dipasaran tetap stabil. Jangan ada lagi kelangkaan dan harga naik, serta mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang, tidak panik dalam menghadapi bulan puasa dan memasuki lebaran nantinya," Ulasnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menahan diri dalam mengkonsumsi barang / jasa secara berlebih-lebihan, sesuai cerminan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sederhana.

"Kami mengimbau kepada dinas terkait agar mengawasi jajanan pembukaan yang sifatnya dapat merugikan konsumen, seperti minuman dan makan untuk berbuka puasa yang menggunakan bahan-bahan berbahaya," Pungkasnya. (Rina)
Share:

PT FSE - KSO Pertamina Diduga Langgar Undang-Undang, Disnaker OI Enggan Berkomentar

PT FSE - KSO Pertamina Diduga Langgar Undang-Undang, Disnaker OI Enggan Berkomentar
ReformasiRI.com, Ogan Ilir – PT Formasi Sumatera Energi (FSE), perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina dalam skema Kerjasama Operasi (KSO) di wilayah kerja Tanjung Tiga Timur, Kabupaten Ogan Ilir, diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 156 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja, perusahaan yang melakukan PHK wajib memberikan kompensasi berupa uang pesangon kepada karyawannya. Namun, PT FSE diduga tidak memberikan hak tersebut kepada dua pekerjanya, yakni SDR dan EM, yang masa kontraknya telah habis. Perusahaan beralasan kondisi keuangan sedang tidak baik.

Karena merasa haknya tidak diberikan, kedua pekerja tersebut melaporkan masalah ini ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ogan Ilir. Saat laporan pertama diajukan, terungkap bahwa PT FSE belum mendaftarkan legalitas perusahaan ke Disnaker setempat, yang seharusnya dilakukan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Setelah dilakukan mediasi oleh Disnaker, PT FSE akhirnya memberikan uang pesangon kepada EM. Namun, hingga berita ini diturunkan, SDR masih belum menerima haknya.

Saat awak media berusaha mengonfirmasi pihak PT FSE melalui WhatsApp dan surat resmi sejak Jumat (21/02/2025), perusahaan tidak memberikan jawaban. Hal serupa terjadi saat mencoba meminta keterangan dari Disnaker Ogan Ilir. Moderator Hubungan Industrial Disnaker, IIS, menyatakan bahwa informasi hanya bisa diberikan setelah ada legalitas resmi dari wartawan dan surat permohonan tertulis.

Ironisnya, meski enggan memberikan keterangan kepada media, Disnaker Ogan Ilir justru mengeluarkan surat panggilan mediasi kedua kepada pelapor dan PT FSE pada Jumat (21/02/2025) untuk mediasi yang dijadwalkan Selasa (25/02/2025).

Sikap tertutup dari PT FSE dan Disnaker Ogan Ilir ini menimbulkan tanda tanya besar terkait dugaan pelanggaran yang terjadi. Awak media akan terus mengupayakan konfirmasi lebih lanjut, termasuk kepada pihak Pertamina sebagai mitra kerja PT FSE dalam pengoperasian produksi minyak dan gas bumi. (Tim Redaksi)


Share:

Berita Populer