BPSDM Hukum Lantik Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Politeknik Pengayoman Indonesia

BPSDM Hukum Lantik Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Politeknik Pengayoman Indonesia

ReformasiRI.com, Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) menggelar pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial pertama di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Rabu (12/03/2025). Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, Pejabat Fungsional, Pelaksana, serta undangan lainnya.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam restrukturisasi kelembagaan Poltekpin guna menciptakan birokrasi yang lebih adaptif. “Restrukturisasi ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih agile dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat,” ujarnya.

Pelantikan mencakup berbagai posisi strategis, seperti Kepala Bagian, Ketua Senat, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat Penelitian, dan Kepala Satuan Pengawas Internal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Poltekpin.

Gusti Ayu menambahkan bahwa transformasi ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat SDM, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh ASN BPSDM Hukum kepada para pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Poltekpin berencana mengembangkan jurusan dan program studi baru untuk menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan kualitas akademik, pengembangan fasilitas, serta penguatan hubungan dengan berbagai pihak menjadi prioritas utama dalam pengembangan institusi tersebut.

Sebagai penutup, Gusti Ayu mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap mereka dapat membawa perubahan positif bagi Poltekpin serta berkontribusi lebih besar bagi Kementerian Hukum. “Semoga kehadiran pejabat baru ini dapat mempercepat transformasi dan mendukung visi besar kita dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan siap mengabdi,” pungkasnya.

(Riil/PPRI) 

Share:

Baca Lagi

DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Sumsel Desak Kejati Usut Dugaan KKN di RSUD Ogan Ilir

DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Sumsel Desak Kejati Usut Dugaan KKN di RSUD Ogan Ilir

ReformasiRI.com, Palembang – DPW MSK-Indonesia Sumsel bersama PB. FPMP Sumsel menyerukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas dugaan kekurangan volume dalam pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) di RSUD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2023. Rabu(13/03/2025)

Mukri AS Pemulutan, S.Sos.I., C.A., S.H., M.Si., Ketua DPW MSK-Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan PB. FPMP Sumsel, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di Kejati Sumsel guna menuntut kejelasan atas indikasi KKN dalam proyek pembangunan gedung tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RSUD Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp 2.418.570.000,00 dengan realisasi Rp 2.392.500.000,00 atau 98,92%. Pekerjaan pembangunan UTDRS yang dilaksanakan oleh CV A lB dengan nilai kontrak Rp 2.392.500.000,00 telah dibayar 100%. Namun, hasil uji petik dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik bersama PPK, pengawas, penyedia, dan inspektorat menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 26.578.676,34, yang berujung pada kelebihan pembayaran.

Mukri AS menegaskan bahwa kelebihan pembayaran ini jelas mengindikasikan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Perbuatan ini merujuk pada Pasal 12 Huruf g Undang-Undang No. 20 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan merupakan bentuk korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa korupsi jabatan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan mencederai cita-cita birokrasi bersih dan adil. Oleh karena itu, DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Sumsel menuntut Kejati Sumsel untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan kasus ini.

(Red)

Share:

Baca Lagi

Sentuhan Kasih Polairud, Bagi-bagi Takjil di Perairan Karang Agung Tengah

Sentuhan Kasih Polairud, Bagi-bagi Takjil di Perairan Karang Agung Tengah

Pada hari Rabu, 12 Maret 2025, tepat pukul 17.00 WIB, dipimpin langsung Kepala Pos Pangkalan Sandar P13 Bripka Mardiansyah Putra, bersama personilnya Brigadir Andriyas, dan Bharaka Ardiansyah Pratama turun langsung ke lapangan untuk membagikan takjil kepada para nelayan perairan yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Kegiatan ini bukan sekadar pembagian takjil biasa. Lebih dari itu, ini adalah wujud nyata kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah perairan. 

Para pengguna perairan, mulai dari nelayan hingga warga yang melintasi jembatan di Desa Galih Sari P.11 dan Desa Sukajadi P.6, merasakan sentuhan manis di tengah rutinitas mereka.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini," ujar Direktur Polairud Polda Sumsel, Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan, melalui Kepala Pos Pangkalan Sandar P.13, Bripka Mardiansyah Putra.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang berpuasa," jelasnya.

Pembagian takjil ini juga menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi antara Polairud dan masyarakat. 

Di tengah kesibukan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, personel Pangkalan Sandar P.13 tidak lupa untuk berbagi kebaikan.

"Kami berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan membawa keberkahan bagi semua pihak," tambah Bripka Mardiansyah Putra. 

"Semoga apa yang kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama," imbuhnya.

Situasi dan kondisi di wilayah perairan Karang Agung Tengah P.13 dilaporkan aman dan terkendali selama kegiatan berlangsung. 

Kehadiran personel Polairud di tengah masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus menunjukkan bahwa Polri selalu siap melayani dan melindungi.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Polairud Polda Sumsel tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 

Di bulan Ramadan ini, mereka menunjukkan bahwa tugas Polri adalah melayani dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Komisi V DPRD Sumsel Kunjungi UPT Puskesmas Jakabaring, Monitoring Program Cek Kesehatan Gratis

Komisi V DPRD Sumsel Kunjungi UPT Puskesmas Jakabaring, Monitoring Program Cek Kesehatan Gratis

ReformasiRI.com, Palembang – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke UPT Puskesmas Jakabaring pada Jumat (7/3/2025) dalam rangka monitoring pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, H. David Hardrianto Aljufsi, SH., MH., didampingi anggota komisi, yakni Muhammad Toha, S.Ag., Mohd. Muaz Ar-Rifqy, At Thahirah Putri Lestari, SE., dan Hj. Lury Elza Alex Noerdin, serta staf Rino, S.Ak. Mereka diterima langsung oleh Kepala UPT Puskesmas Jakabaring, drg. Winsri Mardalena.

Dalam kesempatan tersebut, drg. Winsri menjelaskan bahwa Program CKG telah berjalan sejak 10 Februari 2025 dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis kompeten serta didukung oleh alat penunjang yang memadai. Sosialisasi program ini juga terus digencarkan melalui media sosial serta koordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan Program CKG, Komisi V DPRD Sumsel juga meninjau kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas Jakabaring, khususnya terkait alat pemusnah limbah medis. Saat ini, Puskesmas Jakabaring belum memiliki alat tersebut, namun telah memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis.

Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPRD Sumsel menyarankan agar Puskesmas Jakabaring mengajukan proposal pengadaan alat pemusnah limbah medis guna menghindari potensi penyalahgunaan limbah. Selain itu, pihak puskesmas juga disarankan untuk mengajukan proposal terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang masih kurang demi peningkatan layanan kesehatan.

Dalam kunjungan ini, Komisi V DPRD Sumsel juga memastikan bahwa Puskesmas Jakabaring memiliki tenaga medis dan non-medis yang kompeten. Drg. Winsri memaparkan struktur organisasi, jumlah pegawai, serta kompetensi tenaga kesehatan yang bertugas. Ia juga menjelaskan bahwa Puskesmas Jakabaring telah menerapkan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) dan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Sebagai bagian dari monitoring, para anggota Komisi V DPRD Sumsel berdialog langsung dengan pasien untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan dan Program CKG. Salah satu pasien memberikan apresiasi terhadap layanan puskesmas, meski belum mengikuti Program CKG karena ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi foto bersama antara Komisi V DPRD Sumsel dan staf Puskesmas Jakabaring di halaman puskesmas.

(Red) 

Share:

Baca Lagi

GPP-SUMSEL Ultimatum Polda Sumsel: Berani Audit atau Diam Jadi Pelindung Mafia?

Palembang, ReformasiRI.com – Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) menggelar aksi damai untuk mendesak Polda Sumsel agar mengaudit harta kekayaan sejumlah pejabat kepolisian di Polres Musi Banyuasin (Muba). Mereka menduga adanya penerimaan upeti miliaran rupiah setiap bulan oleh Kapolres, Kasat Reskrim Polres Muba, Kapolsek, dan Kanit Reskrim Keluang.

Selain itu, GPP-SUMSEL juga menuntut penegakan hukum terhadap para pemain minyak ilegal atau "toke minyak", seperti Amrul, Heryansyah, dan mantan anggota polisi Miftahudin. Mereka meminta para pelaku dijerat dengan pasal pencucian uang agar efek jera benar-benar terasa.

Dalam orasi mereka, aktivis GPP-SUMSEL menyayangkan lemahnya penegakan hukum saat ini dibandingkan saat kepemimpinan Kapolda Sumsel terdahulu, Irjen Pol Rahmad Wibowo. Mereka menilai kinerja kepolisian saat ini tidak berwibawa dan hanya berjalan di tempat.

Tak hanya itu, GPP-SUMSEL juga mendesak Kapolda Sumsel untuk menghentikan praktik "tukar kepala" yang kerap terjadi saat terjadi kebakaran sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang. 

Mereka menilai praktik ini tidak adil karena hanya menyasar pekerja lapangan, sementara aktor intelektual dan pihak yang diduga menerima keuntungan dari bisnis ilegal ini tetap bebas.

"Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi di Mabes Polri untuk mengadukan kinerja Polda Sumsel yang seperti ini," tegas M. Khaliq, salah satu orator aksi.

Masyarakat berharap adanya langkah tegas dari kepolisian untuk menindak oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

(Cha/Obi) 

Share:

Baca Lagi

Polda Sumsel gelar rapat persiapan Peringatan Nuzulul Qur'an 1446 H

Palembang, ReformasiRI.com – Sebagai upaya memberikan nuansa kebersamaan dan kekhidmatan dalam memperingati turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Polda Sumsel gelar rapat persiapan Nuzulul Qur’an Ramadhan 1446 H / 2025 M, diruang Kerja Karo SDM Polda Sumsel Rabu (12/03/2025).

Rapat dipimpin oleh Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, SIK, MSi serta dihadiri Dirkrimum,Wadir lantas Polda Sumsel serta perwakilan satker lainnya.

Peringatan Nuzulul Qur’an yang akan menghadirkan Ustadz lokal dari kota Palembang yang sifatnya tentatif pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada 17 Ramadhan 1446 H Diagendakan pelaksanaan bertempat digedung Utama Presisi Mapolda Sumsel 

Mantan Kapolres Balangan Polda Kalsel tersebut menyampaikan agar seluruh persiapan dilakukan dengan teliti dan cermat, serta memastikan bahwa setiap detail acara telah dipersiapkan dengan

baik.

“Kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an ini adalah momen yang sangat berharga untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh elemen personel Polda Sumsel yang melibatkan anak anak panti asuhan kota Palembang.”

Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo,SIK,MSi,

menyampaikan bahwa peringatan Nuzulul Qur’an akan diawali

Pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan Alquran dan saritilawah, dilanjutkan Sambutan Kapolda Sumsel, pemberian tali asih kepada anak yatim, ceramah dan doa dilanjutkan dengan buka puasa bersama, pelaksanaan sholat magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah.yang diagendakan dimasjid Assaadah Mapolda Sumsel

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan pemahaman

Kita khususnya selaku Abdi Bhayangkara dan selaku Hamba Allah terhadap Al-Qur’an,” kata Sudrajad Hariwibowo

Sudrajad juga menambahkan panitia berkomitmen untuk melakukan persiapan dengan sebaik mungkin guna menampilkan acara yang berkesan dan bermakna bagi

seluruh personil Polda Sumsel yang hadir dalam peringatan Nuzulul Quran. 

(Cha) 

Share:

Baca Lagi