Karang Taruna Tungkal Jaya Gelar Aksi Damai di PT Tempirai Energi, Desak CSR Lebih Berdampak

Musi Banyuasin, ReformasiRI.com – Puluhan kader Karang Taruna Kecamatan Tungkal Jaya melakukan aksi damai di depan kantor PT Tempirai Energi, sebuah perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya, pada 28 September 2024. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat desa yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan tersebut.

Dipimpin oleh koordinator aksi Farhan (25) dan didampingi oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Tungkal Jaya, Dedi Irawan, A.Md.T., para demonstran menuntut agar perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggap belum memadai.

Dalam orasinya, Farhan mengungkapkan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah Tungkal Jaya seharusnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat desa, khususnya yang terdampak oleh kegiatan tambang. "Selama ini, program CSR hanya berkutat pada pemberian sapi kurban dan sumbangan dalam acara perayaan HUT RI. Kami berharap CSR yang dilakukan lebih berdampak secara luas, seperti penyediaan mobil ambulans dan program pengobatan gratis untuk masyarakat," ungkap Farhan.

Ia juga menyoroti sulitnya masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan tersebut, meskipun sumber daya alam yang dikelola berasal dari wilayah mereka. "Ironis, ketika hasil bumi Tungkal Jaya diambil begitu banyak, namun masyarakat kami sulit sekali untuk sekadar bekerja di perusahaan. Kebanyakan pekerja justru berasal dari luar daerah," lanjutnya.

Karang Taruna Tungkal Jaya berharap agar perusahaan tambang di wilayah tersebut tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menyediakan program pelatihan, pendidikan, dan kegiatan yang dapat mencerdaskan serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dalam mediasi yang dilakukan dengan perwakilan PT Tempirai Energi, perusahaan meminta waktu 10 hari untuk menyampaikan tuntutan Karang Taruna kepada pihak manajemen pusat. Pihak Karang Taruna juga menegaskan bahwa mereka siap melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Dengan aksi ini, Karang Taruna Tungkal Jaya berharap adanya perubahan nyata dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka, terutama dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Yan Coga: Stop Kriminalisasi H. Halim, Banyak Hidup Bergantung pada Usaha PT. SKB

Palembang, ReformasiRI.com – Gelombang dukungan terhadap H. Halim, pengusaha ternama di Palembang, semakin menguat setelah dirinya dikabarkan akan diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus yang diangkat oleh PT. Gorby Putra Utama (GPU) terkait sengketa lahan kelapa sawit milik PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) milik H. Halim, mengundang reaksi keras dari berbagai tokoh masyarakat dan aktivis di Sumatera Selatan (Sumsel).

Yan Coga, salah satu aktivis pemuda Sumsel, turut menyuarakan keprihatinannya atas masalah yang dihadapi H. Halim. Dalam keterangannya pada Senin (30/09/24), Yan menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap H. Halim harus dihentikan. "Stop Kriminalisasi H. Halim. Beliau sosok dermawan yang telah banyak berkontribusi pada masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial. Ribuan pekerja bergantung pada usaha beliau," ujar Yan Coga kepada media.

H. Halim dikenal sebagai pengusaha besar yang mempekerjakan lebih dari 8.000 karyawan melalui berbagai unit bisnis, termasuk PT. SKB. "Jika dihitung dengan keluarga karyawan, setidaknya ada 32.000 jiwa yang kehidupannya bergantung pada usaha H. Halim. Proses hukum ini bukan hanya soal sengketa, tapi juga soal nasib ribuan orang," lanjut Yan.

Yan juga mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan klaim sepihak dari PT. GPU yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Menurutnya, PT. SKB telah memiliki izin resmi untuk lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, mulai dari izin lokasi, usaha budidaya, hingga lingkungan.

"Yang terjadi adalah PT. GPU mengklaim sebagian wilayah perkebunan sawit PT. SKB sebagai wilayah izin tambang mereka. Ini adalah tindakan sepihak yang tidak dapat dibenarkan," jelas Yan Coga.

Tidak hanya Yan, dukungan juga datang dari berbagai tokoh nasional, termasuk pengacara PT. SKB, Yusril Ihza Mahendra. Yusril bahkan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo agar proses hukum terhadap H. Halim dapat ditinjau ulang. "Pak Yusril juga telah meminta Presiden untuk memberikan atensi khusus agar kasus ini dapat ditangguhkan," tambah Yan.

Yan Coga, yang juga menjabat sebagai Ketua Garda API, mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan moral kepada H. Halim. Menurutnya, tindakan kriminalisasi ini tidak hanya merugikan H. Halim secara pribadi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup ribuan orang yang bergantung pada usaha yang dikelola oleh H. Halim.

"Dampak dari kasus ini begitu besar. Jika tidak segera diselesaikan dengan adil, banyak keluarga yang akan kehilangan sumber penghidupan mereka," tutup Yan Coga dengan tegas.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Deklarasi Pilkada Damai Kecamatan Betung: Komitmen Bersama Wujudkan Pilkada 2024 Tanpa Konflik

Banyuasin, ReformasiRI.com – Suasana demokrasi mulai terasa di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, dengan digelarnya Rapat Koordinasi Firkompincam dan Deklarasi Pilkada Damai 2024 pada Senin (30/09/2024). Rapat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari Panwaslu, PPK, serta para tim pemenangan dari kedua pasangan calon (Paslon), dalam upaya menciptakan pemilu yang damai, aman, dan berintegritas di wilayah tersebut.

Perubahan Lokasi Kampanye Akbar

Ardi, selaku Ketua PPK Kecamatan Betung, menjelaskan bahwa ada perubahan signifikan dalam titik lokasi kampanye akbar. Sebelumnya, kampanye direncanakan di lapangan Pasar Pagi, namun kini terdapat dua opsi baru, yakni lapangan Perjuangan atau lapangan Kampung Sawah. "Kita berharap semua proses kampanye berjalan dengan tertib dan sesuai aturan," ujar Ardi.

Betung, yang terdiri dari 9 desa dengan total 82 TPS dan 379 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT), diharapkan menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam penyelenggaraan Pilkada yang damai dan bebas konflik.

Panwaslu Tegas Pantau Pelanggaran

Malyadi, Ketua Panwascam Betung, menegaskan kesiapan Panwaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada. "Kami membawa anggota pengawasan di 9 desa, dan menegaskan komitmen untuk mengantisipasi setiap potensi pelanggaran dan konflik. Kami menginginkan Betung bebas dari komplik dan pelanggaran selama Pilkada berlangsung," kata Malyadi. Ia juga menambahkan bahwa Panwaslu telah menegaskan kepada tim kampanye mengenai pentingnya melaporkan struktur tim pemenangan, dan siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

Deklarasi Pilkada Damai

Puncak acara ditandai dengan deklarasi damai oleh kedua tim pemenangan Paslon 1 dan Paslon 2. Dalam deklarasi tersebut, seluruh pihak berjanji untuk mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, serta bebas dari hoaks dan politik uang. Ketua Tim Pemenangan Paslon 01, H. Hadi Santoso, menandatangani deklarasi untuk pasangan H. Askolani dan Netta Indiani. Sementara Ketua Tim Pemenangan Paslon 2, H. Slamet Somosentono, menandatangani atas nama pasangan Alfi Novtriansyah Rustam.

Tegakkan Integritas

Dalam kesempatan ini, ASN dan kepala desa juga diimbau untuk menjaga netralitas dan integritas. "Panwaslu Betung tegak lurus bersama Bawaslu Banyuasin dalam memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan," tegas Malyadi. Semua pihak berharap agar Pilkada di Kecamatan Betung dapat berjalan dengan damai, tanpa konflik, dan penuh integritas.

Dengan semangat kebersamaan, Kecamatan Betung siap menghadapi Pilkada 2024 dengan penuh optimisme dan komitmen terhadap proses demokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Reporter: ReformasiRI.com

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Tim Voli Putri RM PINDANG UMAK PALI Berjuang di Turnamen Bergengsi Desa Sukaraja Baru

Banyuasin — Tim voli putri RM PINDANG UMAK PALI, di bawah pimpinan Rusli Jawe, tampil percaya diri dalam Open Turnamen "Volly Ball Cup" yang diselenggarakan oleh Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Turnamen ini berlangsung meriah di lapangan voli Desa Sukaraja Baru, menghadirkan atmosfer kompetitif yang membara.

Dengan semangat juang yang tinggi, tim RM PINDANG UMAK PALI, yang berlokasi di Jl. Palembang-Betung Km 66, Betung (Sumatera Selatan), terus menunjukkan permainan cemerlang. Meskipun banyak tantangan di hadapan mereka, Rusli Jawe dan skuadnya tidak gentar. Setiap pertandingan di turnamen ini menjadi ujian ketangguhan mereka, namun semangat pantang menyerah dan tekad untuk meraih kemenangan terus terpancar.

"Perjalanan kami masih panjang dan penuh rintangan, tapi kami percaya bisa mencapai puncak. Ini bukan hanya tentang menang, tapi tentang kebersamaan dan usaha keras tim," ujar Rusli Jawe dengan penuh keyakinan, Minggu(29/09/2024) 

Turnamen ini menjadi panggung bagi tim voli putri RM PINDANG UMAK PALI untuk membuktikan kemampuan mereka, sekaligus mempererat tali persaudaraan dan kebanggaan daerah. Dukungan dari para pendukung setia serta semangat yang berkobar membuat mereka siap melaju lebih jauh lagi.

Saksikan dan dukung terus perjuangan tim voli putri RM PINDANG UMAK PALI, yang tidak hanya berkompetisi untuk meraih gelar, tetapi juga untuk membawa harum nama daerah!

Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

HIPMI Sumsel Menggelar Diklat dan Pelantikan BPC HIPMI Se-17 Kabupaten Kota

Palembang # ReformasiRI.com _ HIPMI SUMSEL Mengelar acara DIKLATCAB dan Pelantikan Pengurus BPC HIPMI Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan, yang bertema "Kolaborasi HIPMI dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sinergi untuk kemajuan wirausaha muda. acara tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Palembang pada hari minggu (29-09-2024). 

Acara tersebut dihadiri oleh kepala dinas perdangangan Provinsi Sumsel, ketua HIPMI Provinsi Sumsel, kepala bappeda Provinsi Sumsel, asisten II bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Provinsi Sumsel, para pengusaha muda Se-Sumel dan para tamu undangan lainya. 

Ketua BPD HIPMI Provinsi Sumsel H. Kgs Hermansyah mastari,SE mengatakan, " alhamdulillah hari ini kita melakukan pelantikan untuk BPC Kabupaten Kota Se-Sumsel.

Yang dilantik Ada 14 orang BPC kabupaten/Kota Se-Sumsel, jadi mereka kita edukasi bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah lokal provinsi ataupun nasional. Dan biar mereka punya legency untuk langsung terus bergerak di daerahnya masing-masing, " Katanya.

"yang paling terpenting ialah di daerah itu pasti punya keunikan masing-masing, misalkan daerah OKI ataupun muaratara yang mempunyai tambang dan lain-lain, jadi inilah mereka harus ekstra agresif sehingga nanti perbankan, ataupun kenapa kita mengajak BRI itu karena untuk holding, sudah ada pegadaian sehingga mereka bisa bergerak di bidangnya masing-masing, " Ujarnya.

Dalam hal ini ketua BPD HIPMI Provinsi Sumsel Hermansyah berharap, Jadi yang paling penting itu bagaimana cara BPC itu menjadi tuan rumah ditempanya sendiri. Jadi keunikan dari Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten Kota yang memiliki ciri-ciri kriteria yang bermacam- macam tinggal bagaimana cara BPC mainkan di daerahnya masing-masing, " Harapnya.(Runs/Sandy)

Share:

Baca Lagi

Apel Pagi di Lingkungan Setda Banyuasin: Sekda Erwin Ibrahim Sampaikan Tiga Poin Penting

 

Banyuasin, ReformasiRI.com – Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN Eng, memimpin apel pagi yang berlangsung di Lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Banyuasin pada Senin (29/09/2024). Dalam kesempatan ini, Erwin menyampaikan tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai negeri sipil (ASN) dan honorer di lingkungan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, pelaksanaan apel pagi ini berjalan lancar sesuai harapan. Ini adalah momen penting untuk menyampaikan beberapa arahan strategis,” kata Erwin saat membuka apel.

Poin Pertama: Erwin menekankan pentingnya penyesuaian terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas ASN. “Setiap ASN diharapkan untuk segera menyesuaikan pakaian dinasnya sesuai dengan ketentuan yang baru ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari penegakan disiplin dan identitas pegawai negeri,” ujarnya.

Poin Kedua: Dengan berakhirnya triwulan III tahun 2024, Erwin meminta kepada setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pengelola kegiatan untuk melakukan percepatan realisasi kegiatan serta penyusunan dokumen akuntabilitas. “Kita harus memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Ini penting untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik,” tegasnya.

Poin Ketiga: Mengingat situasi politik saat ini yang memasuki tahapan Pilkada serentak, Erwin mengingatkan semua ASN dan honorer untuk menjaga netralitas. “Saya menekankan bahwa setiap ASN dan honorer harus tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kita harus fokus pada tugas utama kita sebagai pelayan masyarakat,” jelasnya.

Apel pagi ini dihadiri oleh staf ahli bupati, para kepala bagian di lingkungan Setda, serta seluruh ASN dan honorer. Melalui apel ini, Erwin berharap agar semua pegawai dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumsel Periode 2024-2029 Dilantik

Palembang # ReformasiRI.com _ Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel yakni Kepala Dinas (Kadis) Pelaksana Tugas (PLT) Disdik Provinsi Sumsel Awalluddin, S.Pd., M.Si menghadiri acara Pelantikan Pengurus Tahun Periode 2024-2029 Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel.

Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd membacakan Surat Keputusan Pelantikan ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel Ferallia Eka Putri, S.Pd., Gr., M.Pd beserta kepengurusan di dalamnya.

Selain daripada pelantikan juga diadakan seminar nasional pendidikan yang mana mengusung tema “implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah dan penguatan sejarah lokal” bertempat di ruang serba guna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palembang, Sabtu (28/9/2024).

PLT Disdik Provinsi Sumsel Awaluddin, S.Pd., M.Si, mengatakan, hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan Pelantikan Pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel tahun Periode 2024-2029 dan seminar nasional pendidikan yang mana mengusung tema “implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah dan penguatan sejarah lokal”.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus terpilih Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel tahun Periode 2024-2029. Pelantikan ini ternyata menjadi tanggung jawab bagi kita semua agar kepengurusan kali ini dapat memaksimalkan fungsinya, dan kita dapat menanamkan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal," ujarnya. 

“Bukan hanya itu saja, bisa membangun serta menumbuhkan sinergitas yang kuat antara Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dengan Disdik Provinsi Sumsel dan juga seluruh Disdik yang ada di 17 kabupaten/kota Se Sumsel,” tambah Awaluddin. 

Lebih lanjut dia mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia, termasuk juga kepada jajaran SMK Negeri 3 Palembang yang telah mensupport kegiatan dengan sangat luar biasa. 

Dalam kesempatan itu, Awaluddin mengatakan, Bung Soekarno sebagai tokoh besar bangsa Indonesia pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa tidak pernah lupakan sejarah.Dengan mempelajari sejarah dapat membantu Generasi muda dan Generasi Z membangun di atas nasional, pengembangan pemikiran yang serta kritis, dan menerapkan nilai-nilai moral serta mengetahui perjalanan bangsa yang bermutu, begitu juga diperjuangkan dan kehormatan yang dilakukan oleh masa lalu.

“Melalui kegiatan ini saya berharap kepada seluruh guru sejarah Se provinsi Sumsel agar dapat menggugah kepada generasi muda dan generasi Z saat ini agar kita tidak berpangku tangan di masa kemajuan digital sekarang ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd menuturkan, secara fisik semua sepakat, tapi kalau kita bicara dengan dokter, dengan engineer, dengan arsitek, seberapa penting sejarah. Tapi mengapa mata pelajaran sejarah mencoba di hilangkan oleh pemerintah? Kemudian di reduksi fungsinya, tapi selalu di pidatokan, kita jadi bertanya sebetulnya bagaimana pemahaman sejarah pemerintah terhadap sejarah.

"Di sini saya ingin buka sedikit program pemerintah yang baru terpilih yakni Prabowo Subianto, poin pertama jelas yakni memperkuat ideologi, memperkuat demokrasi, dan memperkuat asas manusia, kemudian lalu diikuti poin ke delapan. Lalu kalau kita bicara ideologi sebetulnya pintu masuknya dari mana, dan pintu masuknya yakni dari sejarah.Tapi sejarah juga memiliki kelemahan, apabila tidak diisi dengan ilmu, dengan metologi, maka ideologi yang dibangun pada hari ini akan menjadi alat oleh pengambil kebijakan, alat bagi penguasa bangsa, tapi apabila ideologi isinya ilmu pengetahuan, diisi value/nilai, di sinilah ideologi akan menjadi penuntun yang mana kita sebut sebagai Pancasila,” tuturnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan, kita harus berani mengatakan kita punya kebudayaan yang tidak mungkin di akui oleh negara mana pun. 

"Kebudayaan itu tumbuh bukan dalam level negara tapi budaya tumbuh di sekitar kita. Tidak pernah ada sejarahnya sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib pada dasarnya itu fakta, di sini saya mau menyampaikan perspektif Undang-undang, kita itu menabrak Undang-undang, dan sejarah itu disebut sebagai pelajaran wajib di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989," paparnya. (Runs)

Share:

Baca Lagi

Diduga 90 Miliar Fee 10 Persen Untuk Kabid SMK Disdik Provinsi Sumsel Inisial MB, Hendak Konfirmasi 4 Wartawan Dihadapkan Dengan Satpam

Palembang # ReformasiRI.com _ Beredar berita di media online (Jumat,13/09) terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

yang di lakukan oleh inisial "MB" Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid SMK) memicu beragam reaksi.

Dikutif dari media Beritapali.com yang mana "MB" telah melakukan dugaan Pungutan Liar (Pungli) anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2023 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 90 Miliar untuk pembangunan lebih kurang 100 gedung sekolah.

Namun, dari nilai angka tersebut ada dugaan dipotong sebanyak 10% oleh "MB". Sehingga menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) dan berujung aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel.

Saat beberapa awak media sambangi Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel hendak lakukan konfirmasi kebenarannya, yang bersangkutan "MB" sedang ada kegiatan Dinas Luar (DL).

Namun sangat di sayangkan salah satu oknum staff Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Bidang SMK berusaha menghambat beberapa awak media yang hendak konfirmasi dalam tugas peliputan.

"Kami datang kesini hendak konfirmasi, kalau ibu Kabid tidak ada tolong arahkan kami kepada siapa yang berkompeten guna konfirmasi," ujar salah satu wartawan tersebut, hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (28/09/2024).

Tentunya hal itu telah melanggar Pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40 Tahun 1999, yang menjelaskan siapapun dengan sengaja menghalang-halangi awak media (wartawan) dapat di pidana 2 Tahun kurungan penjara atau denda 500 Juta,  dan itu harus di ketahui oleh oknum staff Disdik yang tidak kenal sopan santun dalam menghadapi tamu.

Selain itu yang lebih parahnya lagi oknum staff tersebut memanggil beberapa Satpam untuk mengusir para awak media tersebut.

"Ya pada saat kami nunggu diluar tiba-tiba datang 4 orang Satpam hendak mengusir kami, padahal kami disini hendak konfirmasi untuk keseimbangan berita, bukan untuk cari masalah," pungkas wartawan tersebut dengan nada kesal.(Runs)

Share:

Baca Lagi